Menulis Ulang Sejarah, untuk Apa? 

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 08 Jun 2025 - 20:44

ILUSTRASI Menulis ulang sejarah nasional Indonesia, untuk apa?-Foto Maulana Pamuji Gusti/Harian Disway -

Oleh: Probo D.A. & M. Aly A.B.*

MERESPONS artikel Dhimam Abror Djuraid yang berjudul History atau His Story? di rubrik Guest Editor di Harian Disway, Sabtu, 24 Mei 2025, wacana penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin Prof Susanto Zuhdi memang sudah sepatutnya diapresiasi.

Sebuah bangsa memang perlu merevisi ingatan kolektifnya secara berkala, bukan hanya untuk memperbaiki narasi yang timpang, melainkan juga untuk membentuk karakter moral dan mental masyarakatnya.

Namun, antusiasme itu tak boleh membuat kita luput dari pertanyaan mendasar: untuk apa sejarah ditulis ulang?

Berdasar pengalaman masa lalu, kita justru belajar bahwa sejarah kerap dijadikan alat legitimasi politik serta aparatus negara. Pun, glorifikasi berlebihan terhadap masa lalu masih mendominasi narasi sejarah nasional.

Melihat penulisan sejarah di arus utama, kita belum sampai pada titik menjadikan sejarah sebagai wadah yang dimiliki rakyat kecil, tetapi lebih sering jatuh pada cerita para tokoh besar serta kejayaan masa lalu kerajaan yang ada di antero Nusantara.

Sebagai contoh, Mohammad Yamin menggaungkan perjalanan gemilang Majapahit dengan menempatkan Gajah Mada sebagai figur sentral, bahkan menggambarkan wajah sang mahapatih yang konon mirip dirinya sendiri.

Harus diakui, pada awalnya sejarah yang ditulis pada masa itu berperan sebagai wacana pembentukan jati diri bangsa yang baru lahir. Maka, tak heran jika narasi sejarah pada masa itu cenderung berisi kejayaan imperium Nusantara masa lalu sehingga menciptakan bias di dalamnya.

Melanjutkan Mohammad Yamin, muncul Nugroho Notosusanto sebagai arsitek utama sejarah nasional Indonesia versi pertama. Ia diberi mandat oleh pemerintahan Orde Baru untuk merangkai narasi sejarah sebagai alat kekuasaan untuk memonopoli kebenaran, bahkan menjadi alat legitimasi kekerasan.

Penempatan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kambing hitam tunggal atas Gerakan 30 September1965 (G-30-S) menjadi salah satu bukti bagaimana negara menempatkan sejarah sebagai aparatus untuk mengontrol wacana publik.

Narasi itu disebarkan melalui buku pelajaran, novel, dan film, lalu diam-diam mengendap menjadi kebenaran tunggal dalam ingatan kolektif bangsa, lalu menjelma sebagai kebenaran yang tak tergugat!

Dampaknya, publik menempatkan PKI sebagai satu-satunya dalang dari peristiwa itu sehingga mempersekusi mereka tanpa pandang bulu. Dari situ, bisa dibilang bahwa sejarah pada masa Orde Baru ditempatkan sebagai alat politik dan legitimasi kekerasan.

menulis ulang sejarah, untuk apa?                             oleh: probo d.a. & m. aly a.b.*
merespons artikel dhimam abror djuraid yang berjudul history atau his story? di rubrik guest editor di harian disway, sabtu, 24 mei 2025, wacana penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin prof susanto zuhdi memang sudah sepatutnya diapresiasi. 
sebuah bangsa memang perlu merevisi ingatan kolektifnya secara berkala, bukan hanya untuk memperbaiki narasi yang timpang, melainkan juga untuk membentuk karakter moral dan mental masyarakatnya. 
namun, antusiasme itu tak boleh membuat kita luput dari pertanyaan mendasar: untuk apa sejarah ditulis ulang?
berdasar pengalaman masa lalu, kita justru belajar bahwa sejarah kerap dijadikan alat legitimasi politik serta aparatus negara. pun, glorifikasi berlebihan terhadap masa lalu masih mendominasi narasi sejarah nasional. 
melihat penulisan sejarah di arus utama, kita belum sampai pada titik menjadikan sejarah sebagai wadah yang dimiliki rakyat kecil, tetapi lebih sering jatuh pada cerita para tokoh besar serta kejayaan masa lalu kerajaan yang ada di antero nusantara.
sebagai contoh, mohammad yamin menggaungkan perjalanan gemilang majapahit dengan menempatkan gajah mada sebagai figur sentral, bahkan menggambarkan wajah sang mahapatih yang konon mirip dirinya sendiri. 
baca juga:desaku maju jadi motor penggerak ekonomi lampung
harus diakui, pada awalnya sejarah yang ditulis pada masa itu berperan sebagai wacana pembentukan jati diri bangsa yang baru lahir. maka, tak heran jika narasi sejarah pada masa itu cenderung berisi kejayaan imperium nusantara masa lalu sehingga menciptakan bias di dalamnya. 
melanjutkan mohammad yamin, muncul nugroho notosusanto sebagai arsitek utama sejarah nasional indonesia versi pertama. ia diberi mandat oleh pemerintahan orde baru untuk merangkai narasi sejarah sebagai alat kekuasaan untuk memonopoli kebenaran, bahkan menjadi alat legitimasi kekerasan. 
penempatan partai komunis indonesia (pki) sebagai kambing hitam tunggal atas gerakan 30 september1965 (g-30-s) menjadi salah satu bukti bagaimana negara menempatkan sejarah sebagai aparatus untuk mengontrol wacana publik.
narasi itu disebarkan melalui buku pelajaran, novel, dan film, lalu diam-diam mengendap menjadi kebenaran tunggal dalam ingatan kolektif bangsa, lalu menjelma sebagai kebenaran yang tak tergugat!  
baca juga: empat calon berebut posisi direktur polinela 2025–2029
dampaknya, publik menempatkan pki sebagai satu-satunya dalang dari peristiwa itu sehingga mempersekusi mereka tanpa pandang bulu. dari situ, bisa dibilang bahwa sejarah pada masa orde baru ditempatkan sebagai alat politik dan legitimasi kekerasan. 
melihat fenomena hari ini, kita menghadapi tantangan lain dari sejarah, yaitu glorifikasi masa silam yang tidak kalah problematik.
menghindari glorifikasi masa silam
kita perlu keluar dari glorifikasi masa silam. sejarah tidak seharusnya menjadi panggung untuk nostalgia kekuasaan atau kejayaan imperium masa lalu. 
narasi poros maritim dunia yang mendewakan majapahit, misalnya, justru menutup kemungkinan untuk membicarakan potensi maritim hari ini secara rasional dan faktual. maka, sejarah tidak sekadar mengenang, tetapi membaca ulang masa lalu sebagai cermin arah masa depan.
kini saatnya berhenti menempatkan sejarah sebagai kisah kejayaan masa lalu yang berujung pada romantisme. sejarah sebenarnya bisa ditempatkan sebagai refleksi kolektif bangsa untuk berjalan ke depan. 
sebagai contoh, amerika serikat, dengan semangat ”the american dream”, dibentuk bukan dari kejayaan masa lalu, melainkan dari visi masa depan yang ingin dicapai. dalam hal ini, kita bisa belajar dari amerika serikat yang menempatkan sejarah sebagai navigasi ke depan, bukan tenggelam di masa lalu.
melampaui warisan poskolonial
penulisan sejarah nasional yang baru sudah seharusnya bisa lepas dari bayang-bayang poskolonialisme yang membentuk rasa minder terhadap pengetahuan dan sistem nilai lokal. 
sudah saatnya kita tidak hanya mengutip karya sejarawan barat, tetapi membangun cara pandang sendiri yang setia pada konteks sosial dan budaya nusantara. 
toh, sudah banyak sejarawan indonesia yang memiliki kualitas sebanding sejarawan barat. nama seperti abidin kusno, bambang purwanto, purnawan basundoro, dan sarkawi b. husain menjadi contoh nyata sejarawan indonesia yang sudah berulang kali bekerja sama dengan sejarawan barat.
sudah seharusnya pula proyek sejarah nasional yang baru tak boleh eksklusif. ia perlu melibatkan akademisi dari bidang lain seperti filolog, arkeolog, budayawan, bahkan akademisi hubungan internasional. 
perspektif lintas ilmu akan memperkaya konstruksi sejarah dengan berbagai tafsir geopolitik, kultural, dan ekologis yang selama ini terabaikan. misalnya, arkeolog mampu membaca artefak, filolog dapat menelusuri naskah kuno, dan antropolog bisa menggali laku budaya masyarakat yang tidak tercatat dalam sejarah resmi.
mengangkat sejarah dari akar rumput
kita juga perlu memberikan ruang besar bagi masyarakat akar rumput dalam narasi sejarah nasional yang baru ini. versi pertama dari sejarah nasional indonesia terlalu didominasi kaum elite –raja, panglima, dan tokoh politik. 
padahal, jika kita melihat lebih dalam  lagi, rakyat biasa juga menopang perjalanan negara-bangsa ini. 
para petani yang mempertahankan tanahnya, kawan-kawan perempuan yang memperjuangkan haknya, hingga para nelayan yang mengarungi samudra tanpa peta menjadi contoh nyata bagaimana rakyat biasa juga berperan dalam perjalanan negara-bangsa.
kita bisa melihat afrika selatan pasca-apartheid yang merekonstruksi sejarahnya dengan melibatkan korban, pelaku, dan saksi dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi. pun, jerman yang secara terbuka menuliskan kelamnya masa nazi dalam narasi publik, bukan untuk malu, melainkan untuk belajar. 
kita bisa mencontoh bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam penulisan sejarah bisa menciptakan ruang keadilan memori.
mendorong literasi decoding
jika melihat wacana dari wakil presiden gibran rakabuming raka yang mendorong generasi muda melek coding, itu memang relevan pada masa yang serbadigital ini. 
namun, yang tak kalah mendesak –dan bahkan lebih fundamental– adalah kemampuan decoding –kemampuan membaca konteks, menginterpretasi ulang naskah, relief, lontar, dan artefak yang tersebar sebagai serpihan sejarah.
generasi muda kita harus diajak membaca ulang sejarah dengan cara yang kritis, bukan hanya hafalan. pendidikan sejarah tidak sekadar mengingat tanggal dan nama, tetapi juga membangun daya tafsir dan daya hidup atas nilai-nilai masa lalu. itulah yang akan membentuk bangsa yang bukan hanya melek teknologi, tapi juga melek literasi dan identitas.
sejarah untuk masa depan
jika narasi besar bangsa hari ini adalah ”indonesia maju”, jangan sekali-kali membangun kemajuan dengan mencerabut diri dari akar budayanya. budaya bukan penghalang kemajuan, melainkan fondasi identitas. sejarah tidak sekadar memuliakan masa lalu, tapi juga merumuskan arah masa depan.
maka, tugas kita tidak hanya menulis ulang sejarah. kita harus membacanya ulang, menafsirkannya dengan kesadaran baru, dan menuliskannya dengan keberanian: bangsa ini besar bukan karena kejayaan silam, melainkan karena kemampuannya belajar dari masa lalu secara jujur dan inklusif. 
karena itulah, sejarah tak boleh lagi menjadi milik para elite. ia harus menjadi milik rakyat biasa! (*)
*) probo darono yakti adalah dosen pengampu kajian keindonesiaan i di fisip, unair.