Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Dawam Rahardjo soal Penetapan Tersangka

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 04 Jun 2025 - 21:11

Hakim tunggal di PN Tanjungkarang menolak seluruh gugatan praperadilan Dawam Rahardjo. -FOTO RLMG -

hakim tolak gugatan praperadilan dawam rahardjo soal penetapan tersangka                            bandarlampung – gugatan praperadilan yang diajukan mantan bupati lampung timur dawam rahardjo resmi ditolak oleh pengadilan negeri (pn) tanjungkarang. 
putusan ini dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar pada senin (2/6) di ruang sidang soebekti pn kelas ia tanjungkarang.
hakim tunggal dedy wijaya menolak seluruh dalil permohonan dawam yang mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi (kejati) lampung dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur.
baca juga:eva dwiana terpilih sebagai wakil ketua apeksi, siap dukung asta cita presiden
“penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah sah menurut hukum acara pidana yang berlaku,” tegas hakim dedy saat membacakan amar putusan.
dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka telah melalui prosedur sah, termasuk penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) oleh kejati lampung pada 13 november 2024 dan pengiriman kepada instansi terkait. hakim menilai tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara pidana dalam penetapan dan penahanan tersangka oleh penyidik
selain dawam rahardjo, kejati lampung juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yaitu: ac alias ags – direktur perusahaan penyedia jasa, ss alias spm – direktur perusahaan konsultan pengawas proyek, mdr – asn yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk).
mereka diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur dengan nilai kontrak sebesar rp6,8 miliar, yang berdasarkan hasil audit merugikan negara sebesar rp3,8 miliar.
kasus ini kini terus bergulir di kejaksaan tinggi lampung, dan para tersangka sudah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
sebelumnya, mantan bupati lampung timur (lamtim), m. dawam raharjo, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kejaksaan tinggi (kejati) lampung atas dugaan korupsi proyek penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati/rumah dinas (rumdis)
proyek tersebut merupakan kegiatan tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak mencapai rp6,8 miliar.
asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejati lampung, armen wijaya, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit dari akuntan publik, proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar rp3,8 miliar.
penahanan terhadap dawam dilakukan pada kamis malam, 17 april 2025, oleh tim pidana khusus (pidsus) kejati lampung.
selain dawam, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni ac selaku direktur perusahaan penyedia jasa, ss sebagai direktur perusahaan konsultan perencana dan pengawas, serta mdw, seorang asn sekaligus pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam proyek tersebut.
"keempat tersangka, yaitu mdr, ac, ss, dan mdw, ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas i bandar lampung,” ujar armen dalam keterangannya.
dari hasil penyidikan, kasus ini bermula pada tahun 2021 saat dawam raharjo masih menjabat sebagai bupati. ia merencanakan pembangunan ikon di lampung timur yang terinspirasi dari tugu di salah satu kabupaten di provinsi lampung.
untuk merealisasikan ide tersebut, dawam memerintahkan salah satu kepala skpd agar segera menyusun perencanaan.
dalam pelaksanaannya, ss diduga meminjam bendera perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan konsultasi, dengan menggunakan desain patung dari seniman ternama asal bali.
setelah proses perencanaan selesai, mdr selaku ppk menyusun kerangka acuan kerja (kak) seolah-olah proyek tersebut merupakan pekerjaan konstruksi, padahal tergolong sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
selanjutnya, atas arahan dawam, mdr langsung melakukan tender dengan mengarahkan perusahaan milik ac untuk memenangkan proyek tersebut.
perusahaan cv gta milik ac pun ditunjuk sebagai pemenang, namun pekerjaan selanjutnya disubkontrakkan ke pihak lain.
atas perbuatan tersebut, keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (leo/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 5 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan