PPP Tegaskan Caketum Harus dari Internal, Respons Isu Dukungan Haji Isam ke Amran Sulaiman

JAKARTA – Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Muhammad Tokan menegaskan siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP harus mengikuti mekanisme sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Pernyataan ini disampaikan Tokan sebagai respons atas isu yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam mendorong Menteri Pertanian Amran Sulaiman maju sebagai calon ketua umum PPP.
“Buat kami, siapa pun itu harus mengikuti proses atau mekanisme sesuai AD/ART PPP. Semua pengurus dan kader ingin solid dan memiliki visi yang sama untuk membangun partai agar bangkit kembali dan lolos ke Senayan,” ujar Tokan lewat pesan singkat, Selasa (27/5).
Donnie, sapaan akrab Tokan, menekankan bahwa AD/ART hasil Muktamar terakhir masih mensyaratkan calon ketua umum harus berasal dari kalangan internal.
“AD/ART masih mensyaratkan calon ketua umum DPP PPP dari internal,” katanya.
Karena itu, Tokan mendorong kandidat dari internal partai untuk mulai menyosialisasikan program kerja guna membangun PPP lima tahun ke depan.
Menurut Tokan, hingga kini baru Plt Ketua Umum PPP, H. Muhamad Mardiono, yang namanya telah diusulkan oleh beberapa pengurus daerah untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum.
“Saat ini baru Plt Ketua Umum H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul,” ujar Tokan.
Sementara itu, nama Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, meski sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah, belum secara resmi diusulkan oleh pengurus di bawah.
Tokan juga menyebut beberapa nama lain yang disebut-sebut berpotensi meramaikan bursa calon ketua umum PPP, seperti Sandiaga Salahuddin Uno dan Amir Uskara.
“Pak Sandiaga Uno dan Amir Uskara dipersilakan melakukan komunikasi politik dengan para pemegang mandat di muktamar nanti,” katanya.
Menanggapi kabar bahwa Haji Isam mendorong Amran Sulaiman maju sebagai calon ketua umum, Tokan mengatakan hal itu harus dibahas dan diputuskan dalam forum muktamar.
“Apakah ada perubahan terkait syarat calon atau tidak, diserahkan sepenuhnya ke muktamirin,” tutup Tokan.
Diketahui, baik Haji Isam maupun Amran Sulaiman bukan merupakan kader PPP. Berbeda dengan Mardiono, Arwani, Sandiaga, dan Amir Uskara yang merupakan bagian dari struktur partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi mengkritik keras langkah M. Romahurmuziy (Rommy) yang disebut menawarkan posisi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh dari luar partai menjelang Muktamar X.
Menurut Rusli, PPP memiliki banyak kader internal yang layak dan mumpuni untuk menduduki posisi strategis tersebut.
’’Saya pastikan, sebagai kader yang bergerak dari bawah, calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas. Tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal,” ujar Rusli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/5).
Pernyataan Rusli ini merespons kabar bahwa Rommy tengah membujuk sejumlah tokoh nasional, salah satunya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP.
Rommy menilai Amran memenuhi kriteria dari sisi ketokohan dan logistik. Ia juga memuji kinerja Amran di Kementerian Pertanian pada era Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Namun Rusli menyebut langkah Rommy tersebut tidak etis dan terkesan menjadikan partai seperti komoditas.
“Sangat tidak etis. Ini seperti mengeksploitasi partai, seolah-olah PPP ini barang dagangan,” tegas Rusli.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PPP tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung sebagai kader, asalkan mengikuti mekanisme dan aturan organisasi.
“Ahlan wa sahlan kalau ada tokoh ingin bergabung dan berjuang bersama PPP. Tapi tentu harus mengikuti mekanisme sesuai AD/ART. Tidak hanya PPP, semua partai punya aturan yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, Rommy mengatakan bahwa hingga kini Amran Sulaiman belum memberikan jawaban pasti, karena masih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Pertanian.
“Pak Amran masih wait and see, karena beliau masih sangat sibuk dan menjadi tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah,” kata Rommy kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Meski isu ini memicu polemik di internal PPP, Muktamar X tetap akan menjadi momentum penting bagi partai dalam menentukan arah dan kepemimpinan ke depan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy atau akrab disapa Gus Rommy menilai jalan PPP untuk kembali lolos ke DPR RI pada Pemilu 2029 tidak akan mudah. Namun demikian, ia menegaskan peluang itu tetap ada jika partai dipimpin oleh sosok yang kuat dan berpengaruh.
’’Upaya untuk kembali ke Senayan sangat berat. Mengingat sejak 1998, belum ada satu pun partai yang terlempar dari parlemen berhasil masuk lagi,” ujar Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin (26/5).
Meski tantangan besar menghadang, Rommy menyebut peluang PPP tidak bisa diremehkan. Ia menyoroti perolehan suara partainya di level DPRD kabupaten dan kota yang masih signifikan.
“PPP mengantongi 8,3 juta suara di DPRD kabupaten/kota, setara dengan 35 kursi secara nasional. Ini jauh di atas suara untuk DPR RI yang hanya 5,8 juta. Artinya, secara basis elektoral, PPP masih sangat potensial untuk kembali ke Senayan,” jelasnya.
Menurut Rommy, agar momentum tersebut bisa dimanfaatkan, PPP memerlukan pemimpin yang kuat dan mampu menarik simpati publik secara luas. Ia pun menyebut beberapa nama potensial dari dalam maupun luar partai yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP.
Nama-nama yang disebut antara lain: Sandiaga Uno, Dudung Abdulrachman, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Marzuki Alie, Agus Suparmanto, Anies Baswedan, hingga Amran Sulaiman. Dari semua nama itu, Amran Sulaiman disebut sebagai figur kuat yang paling berpeluang maju sebagai Ketua Umum PPP.
Rommy menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Amran Sulaiman setelah melakukan konsultasi dengan Presiden RI periode 2014–2024, Joko Widodo.
Meski mendukung Amran, Rommy tetap berharap proses pemilihan Ketua Umum PPP berlangsung secara sehat dan demokratis.
“Siapa pun nanti yang terpilih, harus mampu menyatukan partai dan membawa PPP kembali ke Senayan pada 2029,” tegasnya. (jpnn/c1/abd)