Wali Kota Eva Dwiana Bahas Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah di Kantor Staf Kepresidenan

wali kota eva dwiana bahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di kantor staf kepresidenan bandarlampung – wali kota bandarlampung eva dwiana, yang juga menjabat sebagai wakil ketua bidang pemerintah dan otonomi asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (apeksi), melakukan kunjungan kerja ke kantor staf kepresidenan (ksp) republik indonesia di gedung bina graha, jakarta pusat, jumat (23/5). dalam kunjungan tersebut, eva hadir bersama ketua dan pengurus apeksi dan bertemu langsung dengan kepala staf kepresidenan ri letnan jenderal tni (pur.) a.m. putranto. pertemuan diawali dengan arahan dari kepala staf kepresidenan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan dari para kepala daerah yang mewakili asosiasi pemerintah daerah. eva dwiana menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata. baca juga:pemprov lampung raih wtp ke-11, gubernur sebut cermin kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik "untuk mencapai pembangunan nasional, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan," ujarnya. pertemuan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah serta membahas berbagai isu strategis, termasuk agenda prioritas presiden republik indonesia, prabowo subianto. beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta implementasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. eva menyatakan bahwa keberhasilan program-program tersebut membutuhkan kerja sama erat antara pusat dan daerah. sebagai wakil ketua bidang pemerintah dan otonomi apeksi, eva berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini demi kesejahteraan masyarakat. "kunjungan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan daerah, serta mencari solusi bersama dengan pemerintah pusat," tambahnya. dengan adanya dialog dan koordinasi seperti ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional semakin meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.  sebelumnya, dprd bandarlampung menyampaikan lima rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj.) wali kota tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dprd, jumat (16/5). anggota dprd agusman arief, yang membacakan hasil pembahasan panitia khusus (pansus), menyampaikan bahwa pemkot bandarlampung menunjukkan capaian positif sepanjang 2024. “indeks pembangunan manusia (ipm) naik menjadi 80 persen, dari sebelumnya 79 persen pada tahun 2023. usia harapan hidup meningkat menjadi 74,70 tahun dari 74,53 tahun. angka kemiskinan menurun dari 7,77 persen menjadi 7,37 persen,” ujarnya. selain itu, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 83 persen, dan realisasi belanja sebesar 82 persen. namun, agusman mencatat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemkot, khususnya dalam sinkronisasi dokumen lkpj dengan rpjmd 2021–2026 dan lkpd 2024.  “dalam dokumen lkpj belum tergambarkan secara eksplisit keterkaitan antara perencanaan dan realisasi. tabel program opd disusun tanpa narasi, permasalahan, maupun solusi—terutama pada kegiatan yang realisasinya belum mencapai 100 persen,” tegasnya. ia juga menyoroti bahwa sejumlah opd masih belum menjabarkan secara jelas output kegiatan, meskipun pembangunan telah dilaksanakan. wali kota bandar lampung eva dwiana menyampaikan apresiasinya atas masukan yang diberikan dprd. ia menilai seluruh kinerja pemkot selama 2024 telah berjalan baik dan akan memperbaiki kekurangan yang menjadi catatan dewan. berikut lima rekomendasi dari pansus lkpj dprd bandar lampung: menyusun matriks lkpj secara sistematis; menyajikan analisis capaian kinerja dengan indikator, input, output, dan lokasi kegiatan; menyertakan penjabaran permasalahan dan solusi untuk kegiatan yang tidak mencapai target; menyusun tindak lanjut rekomendasi dprd secara lebih terstruktur; dan melampirkan dokumen yang menyatu dan tidak terpisah dari lkpj utama. sebelumnya,  sekretaris kota bandarlampung iwan gunawan mengumumkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) bandarlampung untuk tahun 2024 telah mulai dilaksanakan. pernyataan tersebut disampaikannya pada jumat (23/2) di kantor pemkot bandarlampung. menurutnya, apbd murni yang telah disahkan oleh dprd bandarlampung telah berjalan sejak hari itu. ’’apbd murni 2024 sudah berjalan,” ujar iwan. dengan dimulainya pelaksanaan apbd, semua program yang diajukan pada akhir tahun 2023 dapat kembali dilaksanakan. “semua program pembangunan, baik yang sedang berjalan maupun yang baru, sekarang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana tersebut,” tambahnya. sebelumnya, dprd kota bandar lampung telah menyetujui apbd kota bandar lampung tahun 2024 pada senin, 20 november 2023. penetapan anggaran ini dilakukan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat ii terhadap raperda apbd tahun 2023/2024 yang ditandatangani oleh ketua dprd wiyadi dan wali kota bandar lampung, dengan nilai total rp2,727 triliun. rincian anggaran tersebut mencakup proyeksi pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp1,340 triliun, dana pendapatan transfer rp1,697 triliun, belanja operasional rp2,350 triliun, belanja modal rp317 miliar, belanja tidak terduga rp22 miliar, serta surplus rp37 miliar. selain itu, terdapat juga silpa sebesar rp25 miliar dan penerimaan pinjaman daerah rp10 miliar. wali kota bandar lampung, eva dwiana, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan hasil putusan paripurna kepada gubernur lampung. dia juga menyampaikan optimisme bahwa target anggaran akan tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. menanggapi isu peningkatan pendidikan di kota bandar lampung, eva mengungkapkan bahwa selain program biling (bina lingkungan), pemerintah juga akan meningkatkan bantuan beasiswa bagi siswa sma-smk untuk mencegah putus sekolah. “pemerintah akan menambah bantuan beasiswa kepada siswa sma-smk supaya tidak putus sekolah,” ujarnya. pemerintah kota bandar lampung juga mengalokasikan dana sebesar rp80 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada apbd tahun 2024. wakil wali kota bandar lampung, deddy amarullah, menyebut bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pilkada atau pilgub. “iya, kalau tidak salah pemilu itu rp40 miliar untuk kpu dan rp40 miliar untuk bawaslu,” ungkap iwan. meski demikian, rincian persentase kenaikan anggaran untuk pilkada 2024 belum dapat dipastikan. (mel/c1/abd)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•