Penyaluran KUR di Lampung Lambat

Per Oktober 2023 Baru Terealisasi 51,5 Persen

BANDARLAMPUNG - Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Lampung per Oktober 2023 mencapai Rp6,41 triliun dengan jumlah debitur 131.645. Jumlah ini baru 51,5 persen dari target penyaluran KUR di Lampung tahun 2023 yaitu Rp12,43 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Bambang Hermanto pada pemaparan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung semester II tahun 2023 di Hotel Horison, Kamis (14/12).

Menurutnya salah satu program kerja dari TPAKD Lampung adalah optimalisasi KUR yang prioritasnya menyasar sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Namun tahun 2023, tukasnya, terdapat perubahan peraturan penyaluran KUR yang membuat realisasinya hingga Oktober 2023 baru 51,5 persen.

BACA JUGA: Diduga Pakai Motor Bodong, Pemuda di Way Kanan Nekat Rampas HP

’’Biasanya kalau sudah akhir tahun seperti Desember ini capaiannya sudah 100 persen. Tetapi tahun ini sampai Oktober 2023 masih 51,5 persen," ujar Bambang.

Berdasarkan informasi dari perbankan penyalur KUR, lanjutnya, perubahan peraturan KUR dilakukan pada Februari lalu. Sehingga membuat penyaluran KUR di tahun ini lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. 

Aturan baru yang dinilai membuat perbankan pelaksana kesulitan menyalurkan KUR seperti debitur tidak boleh pernah atau sedang menerima pinjaman komersial. ’’Aturan ini sebelumnya diperbolehkan, sekarang sudah tidak boleh lagi,” ungkapnya.

Kemudian, menurutnya, saat ini ada pembatasan. Penerima KUR tidak boleh menerima lagi jika telah menerima yang ketiga dan setiap tahunnya juga akan ada pengurangan subsidi. ’’Ini mungkin yang kemudian menjadikan teman-teman di perbankan kesulitan untuk mencari debitur yang sesuai dengan persyaratan kebutuhan KUR yang baru ini," tuturnya.

BACA JUGA:Ketua PWI Tubaba ajak seluruh Insan Pers Tolak Perbup 27 Tahun 2023

Tahun 2023 ini, masih menurut Bambang, sektor terbesar penyaluran KUR di Lampung adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan Rp3,3 triliun. Tentu hal tersebut sesuai sektor penyaluran perioritas KUR Lampung yaitu pertanian.

Sedangkan untuk penyaluran KUR berdasarkan kabupaten/kota tertinggi, katnya, yaitu Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 1,2 triliun. "Untuk realisasi penyaluran KUR kita tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini sampai Oktober Rp 6,41 triliun. Sedangkan tahun 2022 Rp 9,3 triliun," ungkapnya.

Disinggung langkah TKAPD terkait kendala tersebut, Bambang mengaku perlu dilakukan review kembali baik dari sisi bank pelaksana maupun kebijakannya.  "Karena ini tidak hanya berlaku di Lampung, tapi nasional. Kalau tahun sebelumnya, kita bisa mencapai diatas 100 persen. Sekarang di Oktober saja masih 51 persen. Artinya ada kendala dan hambatan di situ yang perlu kita lihat dan kita review ulang sehingga sasaran dari pemerintah untuk bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pendanaan melalui KUR ini bisa tetap tercapai," ucapnya.

BACA JUGA:Terbukti Jadi Kurir 37 Kg Sabu, Menantu dan Mertua Divonis Penjara Seumur Hidup