Prabowo-Megawati Batal Hadiri Sarasehan BPIP

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri batal menghadiri agenda sarasehan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)-MPR RI yang digelar di gedung DPR, Selasa (20/5).
    Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan kedua tokoh itu dijadwalkan hadir dan memberikan sambutan. Namun karena satu dan lain hal, keduanya urung menghadiri acara sarasehan yang diselenggarakan BPIP dan MPR RI.
    “Sejak awal, rencananya Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 Ibu Megawati hadir dalam acara ini,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/5).
Muzani menambahkan, Prabowo dan Megawati sebelumnya telah sepakat untuk memberikan sambutan. Namun, keduanya memiliki agenda yang sangat padat sehingga tak bisa menghadiri acara Sarasehan yang turut dihadiri sejumlah Gubernur, Wali Kota, Bupati hingga Kapolda.
    “Pak Prabowo baru saja kembali dari kunjungan luar negeri di Thailand, sementara Ibu Megawati harus menghadiri agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Karena itu, keduanya batal menghadiri sarasehan BPIP hari ini. Kami memahami situasi tersebut,” ujar Muzani.
    Muzani memastikan, meski Prabowo dan Megawati tak jadi bertemu hari ini, keduanya kemungkinan akan bertemu pada kesempatan lain dan momen yang lebih tepat.  “Keduanya sedang mengatur waktu yang pas,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengisyaratkan keduanya (Prabowo-Megawati) bakal bertemu dalam acara yang digelar BPIP pada Selasa 20 Mei 2025 siang tersebut. Puan menyebut undangan telah dikirim kepada kedua tokoh tersebut dan diharapkan keduanya bisa hadir.
    “Insya Allah. Insya Allah kita lihat nanti (kemarin) kepastiannya,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya apakah Megawati sudah mengonfirmasi kehadirannya, Puan mengaku ibundanya belum memberikan konfirmasi akan hadir. Puan menyatakan masih ada waktu beberapa jam sebelum memutuskan untuk hadir atau tidak.
    Diketahui, BPIP dan MPR RI didukung Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia (CGSI) menggelar sarasehan berjudul Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya.     Acara ini turut dihadiri ratusan kepala daerah hingga Kapolda.
    Mengawali acara, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut pentingnya penguatan Pancasila, falam menghadapi tantangan geopolitik-global. Selain itu, penguatan ideologi Pancasila menjadi ruang komunikasi antarpemimpin di daerah.
“BPIP sebagai lembaga negara yang bertugas memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memandang penting diselenggarakannya kegiatan ini sebagai ruang dialog strategis lintas sektor dan lintas daerah,” kata Yudian.
Yudian menyebut, momen sarasehan yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pemersatu kebangsaan dari berbagai pemangku kepentingan di pusat maupun daerah.
“Acara ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang,” ujar Yudian.
Selain itu, BPIP berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Yudian menyebut perlunya pemahaman para pemimpin nasional dan daerah terhadap arah perubahan geopolitik.
    Termasuk di dalam merumuskan rekomendasi strategis yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila di segala sektor. “Sarasehan ini juga diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas wilayah dalam memperkuat ketahanan nasional dan mempertegas peran Indonesia dalam dinamika global,” ujar Yudian.
Senada dengan hal itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan sarasehan ini diinisiasi BPIP sebagai upaya merekonstruksi strategi politik ke depan bagi Indonesia.  Baginya, Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia.
“Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara,” kata Muzani dalam pidatonya, Selasa.
Muzani juga menekankan bahwa Indonesia harus memegang teguh nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Sebab, ideologi Pancasila adalah warisan para pendiri bangsa dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara.
“Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri,” kata Muzani. (jpc/c1/rim)