Sengketa Lahan, 800 Warga Demo Kantor Bupati Lamtim

Reporter: Samsudin |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 21 May 2025 - 20:47

SUKADANA - Sedikitnya 800 warga dari perwakilan delapan desa di Lampung Timur (Lamtim) melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor pemkab, Rabu (21/5).

Kedatangan ratusan petani penggarap itu selain terkait dugaan mafia tanah, yang melakukan sertifikasi terhadap tanah garapan, juga untuk meminta kepada Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah menuntaskan sengketa lahan seluas 401 hektare di Kecamatan Melinting, Lamtim.

Heniyanti dalam orasinya menyindir janji anggota DPRD Lamtim.

Janji manis saat kampanye yang dinilai hanya bualan. Selain itu, warga Desa Sripendowo, Kecamatan Sribawono, itu terang-terangan mengatakan adanya mafia tanah yang diduga dilakukan oknum warga bersama oknum BPN Lamtim, yang telah menerbitkan buku sertifikat lahan garapan.

Padahal lahan garapan seluas 401 hektare itu sudah digarap oleh sejak tahun 1963.

“Namun kenapa pada tahun 2021 lalu lahan garapan kami itu bersertifikat atas nama orang lain,” ungkap Heni dalam orasinya.

Selang beberapa jam kemudian,usai berorasi warga dan Pemkab serta BPN Lampung Timur sepakat melakukan mediasi.

Dalam mediasi dipimpin langsung Bupati Ela Siti Nuryamah, dan dihadiri Kapolres Lampung, AKBP Heti Patmawati, dan juga Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah, serta Kepala BPN Lampung Timur, Chaniago.

Walaupun sempat berlangsung alot, hingga dua jam kemudian tersimpul keputusan, dimana Pemkab Lamtim bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan membentuk tim dalam penyelesaian kasus lahan itu.

Ela Siti Nuryamah berjanji akan menyelesaikan secepat kasus ini, dengan membentuk Tim Khusus Reforma Agraria untuk menuntaskan polemik PTSL yang yang terbit di Desa Wana Kecamatan Melinting, Lampung Timur.

Sementara Kepala BPN Lamtim, dengan gambling mengatakan BPN sudah menerbit kan sebanyak 177 buku Sertifikat atas tanah seluas sekitar 41 hektare dari total 401 hektare pada tahun 2021 yang diajukan melalui Program PTSL.

Namun atas kejadian sengketa itu, seluruh sertifikat sudah diblokir, kini dalam status quo. ’’Dan persoalan ini akan kami laporkan ke pimpinan di Jakarta,” tutup Chaniago. (din/c1/nca)

sengketa lahan, 800 warga demo kantor bupati lamtim                            sukadana - sedikitnya 800 warga dari perwakilan delapan desa di lampung timur (lamtim) melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor pemkab, rabu (21/5).
kedatangan ratusan petani penggarap itu selain terkait dugaan mafia tanah, yang melakukan sertifikasi terhadap tanah garapan, juga untuk meminta kepada bupati lamtim ela siti nuryamah menuntaskan sengketa lahan seluas 401 hektare di kecamatan melinting, lamtim.
heniyanti dalam orasinya menyindir janji anggota dprd lamtim.
janji manis saat kampanye yang dinilai hanya bualan. selain itu, warga desa sripendowo, kecamatan sribawono, itu terang-terangan mengatakan adanya mafia tanah yang diduga dilakukan oknum warga bersama oknum bpn lamtim, yang telah menerbitkan buku sertifikat lahan garapan.
padahal lahan garapan seluas 401 hektare itu sudah digarap oleh sejak tahun 1963.
“namun kenapa pada tahun 2021 lalu lahan garapan kami itu bersertifikat atas nama orang lain,” ungkap heni dalam orasinya.
selang beberapa jam kemudian,usai berorasi warga dan pemkab serta bpn lampung timur sepakat melakukan mediasi.
dalam mediasi dipimpin langsung bupati ela siti nuryamah, dan dihadiri kapolres lampung, akbp heti patmawati, dan juga ketua dprd rida rotul aliyah, serta kepala bpn lampung timur, chaniago.
walaupun sempat berlangsung alot, hingga dua jam kemudian tersimpul keputusan, dimana pemkab lamtim bersama badan pertanahan nasional (bpn) akan membentuk tim dalam penyelesaian kasus lahan itu.
ela siti nuryamah berjanji akan menyelesaikan secepat kasus ini, dengan membentuk tim khusus reforma agraria untuk menuntaskan polemik ptsl yang yang terbit di desa wana kecamatan melinting, lampung timur.
sementara kepala bpn lamtim, dengan gambling mengatakan bpn sudah menerbit kan sebanyak 177 buku sertifikat atas tanah seluas sekitar 41 hektare dari total 401 hektare pada tahun 2021 yang diajukan melalui program ptsl.
namun atas kejadian sengketa itu, seluruh sertifikat sudah diblokir, kini dalam status quo. ’’dan persoalan ini akan kami laporkan ke pimpinan di jakarta,” tutup chaniago. (din/c1/nca)

Tag

Share