Kinerja RSUDAM Gagal Total!

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 15 May 2025 - 20:36

Radar Lampung Baca Koran--

"Bukan hanya alat medis, BPK juga mencatat empat unit kendaraan dinas, diantaranya tiga mobil dan satu motor senilai lebih dari Rp571 juta, juga hilang entah ke mana," ucapnya.

Parahnya, sambung Benny, hingga akhir pemeriksaan, pihak RSUDAM tidak mampu memberikan penjelasan valid atas keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut.

Bahkan, dalam satu kasus, nomor mesin dan rangka kendaraan tidak sesuai dengan dokumen resmi, memperkuat dugaan adanya manipulasi data atau penelantaran aset secara sistematis.

Benny Puspanegara menyebut temuan BPK ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

“Alkes dibeli dari uang rakyat. Randis juga dibeli pakai uang rakyat. Kalau semua raib dan tak bisa dijelaskan, ini bukan sekadar lalai. Ini pengelolaan yang bobrok dan bermental buruk. Gubernur harus mencopot Dirut RSUDAM sebagai langkah penyelamatan,” ujar Benny dengan nada geram.

Ia menambahkan, jika Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tidak segera bertindak, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah akan makin anjlok.

“Jangan tunggu ada korban jiwa lagi karena kelalaian sistemik. RSUDAM seharusnya menjadi tempat paling aman bagi rakyat sakit, bukan tempat yang membuat rakyat frustrasi,” tegasnya. (rls/pip/yud)

kinerja rsudam gagal total!                            alkes miliaran raib, sprei pasien pun harus bawa sendiri
bandarlampung – rumah sakit umum daerah dr. h. abdul moeloek (rsudam) lampung berada di ujung tanduk. 
di tengah sorotan publik soal buruknya pelayanan dasar, kini rumah sakit rujukan utama provinsi lampung itu diterpa temuan mencengangkan dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, yakni alat kesehatan senilai lebih dari rp7 miliar dan kendaraan dinas ratusan juta rupiah dinyatakan raib tanpa jejak.
baca juga:pelayanan lambat, rsudam jadi sorotan
kondisi ini memicu kemarahan publik dan desakan keras agar gubernur lampung segera mengevaluasi direktur utama rsudam, dr. lukman pura, sp.pd.
banyak pihak menilai pimpinan rumah sakit gagal total dalam mengelola fasilitas publik yang menjadi sandaran terakhir masyarakat dalam layanan kesehatan.
buruknya kondisi rsudam bukan isu baru. dalam beberapa bulan terakhir, keluhan masyarakat terus berdatangan. mulai dari lambannya penanganan pasien gawat darurat, keterlambatan penyiapan kamar rawat inap, hingga fasilitas dasar yang tak manusiawi.
salah satu keluhan paling mengejutkan datang dari pasien yang diminta membawa sprei sendiri karena rumah sakit kehabisan stok.
situasi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin rumah sakit milik pemerintah provinsi yang setiap tahun dikelola dengan anggaran ratusan miliar tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar pasien?
“ini bukan lagi soal pelayanan lambat. ini sudah menyentuh titik kegagalan total manajemen. sprei saja harus bawa sendiri. gubernur tak bisa lagi diam,” tegas benny n.a. puspanegara, pemerhati kebijakan hukum dan pelayanan publik, rabu (14/5/2025).
menurutnya, rsudam memang sempat mencatat capaian administratif 98 persen dan indeks kepuasan pasien sebesar 92 persen pada tahun 2023.
tapi kenyataan di lapangan, jauh dari angka-angka tersebut. dalam praktiknya, pasien harus bersabar dengan fasilitas rusak, layanan lamban, dan sistem kerja yang tak terkoordinasi dengan baik.
"hal ini memperkuat dugaan bahwa keberhasilan rsudam selama ini hanya tercermin di atas kertas, bukan di ruang-ruang perawatan tempat nyawa dipertaruhkan setiap hari," katanya.
lebih memprihatinkan lagi, laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri tahun 2023 mengungkap bahwa 12 unit alat kesehatan senilai rp7.007.650.000 tidak diketahui keberadaannya.
"bukan hanya alat medis, bpk juga mencatat empat unit kendaraan dinas, diantaranya tiga mobil dan satu motor senilai lebih dari rp571 juta, juga hilang entah ke mana," ucapnya.
parahnya, sambung benny, hingga akhir pemeriksaan, pihak rsudam tidak mampu memberikan penjelasan valid atas keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut.
bahkan, dalam satu kasus, nomor mesin dan rangka kendaraan tidak sesuai dengan dokumen resmi, memperkuat dugaan adanya manipulasi data atau penelantaran aset secara sistematis.
benny puspanegara menyebut temuan bpk ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
“alkes dibeli dari uang rakyat. randis juga dibeli pakai uang rakyat. kalau semua raib dan tak bisa dijelaskan, ini bukan sekadar lalai. ini pengelolaan yang bobrok dan bermental buruk. gubernur harus mencopot dirut rsudam sebagai langkah penyelamatan,” ujar benny dengan nada geram.
ia menambahkan, jika gubernur rahmat mirzani djausal tidak segera bertindak, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah akan makin anjlok.
“jangan tunggu ada korban jiwa lagi karena kelalaian sistemik. rsudam seharusnya menjadi tempat paling aman bagi rakyat sakit, bukan tempat yang membuat rakyat frustrasi,” tegasnya. (rls/pip/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan