Perang Dagang dan Keamanan Nasional Tiongkok

Lebih jelas lagi, pada konteks perang dagang, dasar keyakinan itu dapat dipahami sebagai, ”Kami tidak akan menyerang kecuali kami diserang, kalau kami diserang, pasti kami akan melakukan serangan balik”. 

Dalam sebuah permainan, keyakinan itu juga sesuai dengan istilah, ”Tit-for-tat is fairplay”, yakni sebuah pemahaman yang menciptakan pembalasan setimpal agar pihak-pihak yang berinteraksi dalam sebuah permainan dapat mencapai sebuah keseimbangan. 

Hal itu terbukti bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping beberapa kali merespons dengan melakukan serangan balik terhadap kebijakan tarif yang dinaikkan Presiden Trump.

Seperti konsep yang dijelaskan, pepatah ”Rén bùfàn wǒ, wǒ bù fànrén; rén ruò fàn wǒ, wǒ bì fànrén” terinspirasi dari poster yang menceritakan pasukan militer Tiongkok kala itu menghadapi konflik perbatasan dengan Uni Soviet pada 1969 dan diyakini sebagai ancaman militer bagi keamanan wilayah pemerintah Tiongkok.

KEAMANAN NASIONAL TIONGKOK

Kehadiran Tiongkok sebagai negara superpower dalam komunitas internasional saat ini memang sangat tidak terelakkan. Tiongkok telah meningkatkan kemampuan diri secara signifikan sejak tahun 1990, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun modernisasi militer. 

Kebangkitan selama dua dekade terakhir tentu mengubah peta politik global. Negeri Panda  tersebut telah muncul sebagai kekuatan besar ekonomi dunia, menyaingi Amerika Serikat. 

Dimulai dengan bergabungnya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) pada Desember 2001, Tiongkok dengan cepat mengubah kondisi ekonominya dari pabrik berbiaya rendah di dunia menjadi pemimpin global dengan menciptakan teknologi yang sangat canggih. 

Hal itu diperkuat sejak Xi Jinping menjadi presiden pada 14 Maret 2013. Banyak sekali perubahan yang mengubah wajah Tiongkok. 

Misalnya, hadirnya megaproyek belt and road initiative (BRI) yang bertujuan membangun infrastruktur ekonomi dan memperkuat alur perdagangan lebih kondusif guna meningkatkan konektivitas di antara negara-negara sepanjang koridor BRI seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Untuk menunjang keberhasilan itu, pemerintah Tiongkok telah membangun sistem keamanan nasional terpusat melalui konsep ”keamanan nasional yang komprehensif” untuk mengatasi ancaman yang muncul dari dalam maupun dunia luar. 

Menurut laporan Mercator Institute for China Studies pada 2021, keamanan nasional itu masuk skala prioritas sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan yang mencakup semua bidang, termasuk bidang ekonomi, militer, budaya, teknologi, dan lingkungan. 

Tidak hanya itu, hubungan dengan mitra perdagangan dari berbagai negara hingga citra dan reputasi Tiongkok dalam skala global masuk skala prioritas tersebut. Pemerintah Tiongkok saat ini memang begitu asertif dalam menghadapi segala bentuk kritik maupun serangan terhadap kepentingan nasionalnya. 

Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai Tiongkok pada 2035, yakni mewujudkan modernisasi sosialis sekaligus peringatan 100 tahun pada 2049 guna mencapai modernisasi Tiongkok sepenuhnya.

MENGHADAPI TIONGKOK SAAT INI