Pemprov Lampung Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Harga dan Mutu Singkong Secara Nasional

Reporter: |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 01 May 2025 - 19:43

Radar Lampung Baca Koran--

“Kami berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan yang adil dan seragam. Singkong bukan hanya komoditas pangan, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi jutaan petani Lampung,” pungkas Gubernur.

Sementara, Harga singkong yang adil dan berpihak kepada petani makin dekat menjadi kenyataan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengungkapkan bahwa rumusan harga nasional tengah dirancang dan berpotensi ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Pernyataan tersebut disampaikan Mikdar usai mengikuti rapat terbatas lintas kementerian di Jakarta, Selasa (29/4). Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional.

“Alhamdulillah, sudah ada rumusan yang bisa diterima dua belah pihak, baik asosiasi petani maupun pengusaha. Tinggal difinalisasi di tingkat menteri,” ujar Mikdar.

Ia menjelaskan bahwa rapat membahas usulan harga dasar singkong nasional, dengan dua angka yang mengemuka:

•Perusahaan mengusulkan harga Rp1.350/kg dengan kadar aci 24 persen dan rafaksi 15 persen.

•Petani berharap harga tetap Rp1.350/kg, namun dengan kadar aci 20 persen dan rafaksi maksimal 15 persen.

“Selisih kadar aci ini berpengaruh besar ke penghasilan petani. Maka dari itu kita minta standar nasional yang tegas dan adil,” kata Mikdar.

Rapat juga membahas soal larangan impor terbatas (lar-tas) singkong yang diminta segera diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Mikdar menegaskan, jangan sampai petani dirugikan oleh praktik impor murah atau manipulasi kadar aci.

“Kadar aci dan sistem rafaksi harus jadi kewenangan Kementerian Perdagangan agar punya kekuatan hukum. Kalau tidak diawasi, bisa disalahgunakan,” tegasnya.

Komunikasi intens juga terus dilakukan Mikdar dengan Asosiasi Tepung Tapioka Lokal dan PPPUKI (Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia). Menurutnya, semua pihak sepakat pada poin-poin teknis yang disampaikan dalam rapat.

“Harapan mereka sudah kami bawa ke Deputi Menko Pangan dan Dirjen Kementerian Pertanian. Ini jadi dasar pembahasan lanjutan di rapat tingkat menteri,” jelasnya.

Menurut Mikdar, hasil dari rapat tingkat menteri tersebut akan ditindaklanjuti oleh Presiden dalam bentuk regulasi resmi. Minimal Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri, bahkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur standar harga, kadar aci, dan rafaksi singkong secara nasional.

“Ini perjuangan panjang. Tapi kita bersyukur sekarang sudah mengerucut. Semoga dalam waktu dekat ada keputusan presiden yang berpihak pada petani,” tutup Mikdar. (rls/abd)

pemprov lampung desak pemerintah pusat tetapkan harga dan mutu singkong secara nasional                            // tetapkan harga dan mutu singkong secara nasional
bandar lampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung bersama panitia khusus (pansus) tata niaga singkong dprd provinsi lampung mendesak pemerintah pusat segera menetapkan standar harga, kadar aci, dan potongan (rafaksi) singkong secara nasional. desakan ini muncul menyusul terus turunnya harga singkong di tingkat petani.
sebelumnya, pada 31 januari 2025, petani dan pelaku industri tapioka sempat menyepakati harga rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 15%. namun sejak awal april 2025, harga singkong anjlok menjadi sekitar rp1.100 per kg dengan potongan yang meningkat hingga 30%.
“di lapangan ada dua persoalan utama yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi karena kewenangannya ada di kementerian. jika masalah ini tidak diatur secara nasional, maka pabrik dan petani tidak akan pernah mencapai kesepakatan,” ujar ketua pansus tata niaga singkong, mikdar ilyas, dalam rapat terbatas via zoom, selasa (29/4/2025).
rapat tersebut dihadiri perwakilan kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, bappenas, dan badan ketahanan pangan nasional. pemprov lampung berharap hasil konkret dari pertemuan ini dapat segera ditetapkan dalam dua hingga tiga hari ke depan.
mikdar menjelaskan bahwa perbedaan kadar aci yang diinginkan petani dan industri menjadi titik persoalan. “petani menginginkan harga rp1.350 dengan kadar aci 20% dan potongan 15%. sedangkan pabrik meminta kadar aci 24% untuk harga yang sama dan potongan juga 15%,” jelasnya.
ia menambahkan, jika tidak ada ketetapan harga dan mutu secara nasional, pabrik-pabrik di lampung bisa terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk tapioka dari provinsi lain dan impor.
baca juga:bayi terlantar ditemukan warga, bunda eva: semoga tumbuh jadi anak yang kuat
sementara itu, gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-lampung untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis, termasuk singkong. rapat koordinasi tersebut digelar di gedung pusiban, kantor gubernur lampung, pada 16 april 2025.
“kami konsisten memperkuat hilirisasi produk singkong agar memiliki nilai tambah lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri lokal,” ujar gubernur rahmat.
ia menekankan bahwa program hilirisasi ini juga menjadi bagian dari dukungan pemprov lampung terhadap visi asta cita pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka, terutama poin kelima tentang hilirisasi berbasis sumber daya alam.
“selama ini singkong hanya diolah menjadi tapioka. padahal, singkong bisa diolah lebih jauh, bahkan menjadi bahan bakar nabati untuk mendukung kemandirian energi nasional,” katanya.
dengan produksi mencapai 6,7 juta ton, lampung menjadi produsen ubi kayu terbesar di indonesia, menyumbang sekitar 39% dari total produksi nasional. kabupaten lampung tengah tercatat sebagai daerah dengan panen terbesar, mencapai 77.038 hektare.
baca juga:peringati hari buruh, serikat pekerja kai sosialisasikan pencegahan pelecehan seksual di stasiun tanjung karan
“kami berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan yang adil dan seragam. singkong bukan hanya komoditas pangan, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi jutaan petani lampung,” pungkas gubernur.
sementara, harga singkong yang adil dan berpihak kepada petani makin dekat menjadi kenyataan. ketua panitia khusus (pansus) tata niaga singkong dprd lampung, mikdar ilyas, mengungkapkan bahwa rumusan harga nasional tengah dirancang dan berpotensi ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres).
pernyataan tersebut disampaikan mikdar usai mengikuti rapat terbatas lintas kementerian di jakarta, selasa (29/4). rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu dihadiri oleh perwakilan dari kementerian koordinator pangan, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, bappenas, dan badan pangan nasional.
“alhamdulillah, sudah ada rumusan yang bisa diterima dua belah pihak, baik asosiasi petani maupun pengusaha. tinggal difinalisasi di tingkat menteri,” ujar mikdar.
ia menjelaskan bahwa rapat membahas usulan harga dasar singkong nasional, dengan dua angka yang mengemuka:
•perusahaan mengusulkan harga rp1.350/kg dengan kadar aci 24 persen dan rafaksi 15 persen.
•petani berharap harga tetap rp1.350/kg, namun dengan kadar aci 20 persen dan rafaksi maksimal 15 persen.
“selisih kadar aci ini berpengaruh besar ke penghasilan petani. maka dari itu kita minta standar nasional yang tegas dan adil,” kata mikdar.
rapat juga membahas soal larangan impor terbatas (lar-tas) singkong yang diminta segera diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. mikdar menegaskan, jangan sampai petani dirugikan oleh praktik impor murah atau manipulasi kadar aci.
“kadar aci dan sistem rafaksi harus jadi kewenangan kementerian perdagangan agar punya kekuatan hukum. kalau tidak diawasi, bisa disalahgunakan,” tegasnya.
komunikasi intens juga terus dilakukan mikdar dengan asosiasi tepung tapioka lokal dan pppuki (persatuan petani ubi kayu indonesia). menurutnya, semua pihak sepakat pada poin-poin teknis yang disampaikan dalam rapat.
“harapan mereka sudah kami bawa ke deputi menko pangan dan dirjen kementerian pertanian. ini jadi dasar pembahasan lanjutan di rapat tingkat menteri,” jelasnya.
menurut mikdar, hasil dari rapat tingkat menteri tersebut akan ditindaklanjuti oleh presiden dalam bentuk regulasi resmi. minimal peraturan menteri atau keputusan menteri, bahkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur standar harga, kadar aci, dan rafaksi singkong secara nasional.
“ini perjuangan panjang. tapi kita bersyukur sekarang sudah mengerucut. semoga dalam waktu dekat ada keputusan presiden yang berpihak pada petani,” tutup mikdar.  (rls/abd)