Transformasi Ekonomi ala Prabowonomics: Solusi atau Delusi?

Oleh: Sukarijanto*

KETIKA Shinzo Abe terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang untuk periode kedua pada 2012, perekonomian Jepang belum mampu melepaskan diri dari tekanan psikis yang pernah disitir Abe sendiri sebagai ”Dekade yang Hilang”. Kondisi itu sangat mencemaskan bangsa Jepang karena di saat yang bersamaan kompetitor bebuyutannya, Tiongkok, terus memacu perekonomiannya kian akseleratif. 

Berangkat dari keresahan itulah, sang PM Negeri Matahari Terbit terdorong untuk merekonstruksi pemulihan ekonomi negaranya dengan gebrakan transformasi ekonomi yang populer dengan sebutan abenomics.

Tampilnya Shinzo Abe sebagai PM Jepang untuk kali kedua menjadi tonggak awal pemulihan kondisi tersebut. Abenomics yang ia canangkan selama kampanye memberikan nuansa dan harapan baru bagi masyarakat walaupun pada awalnya tak sedikit kalangan yang ekonom yang skeptis dengan gagasan Abe tersebut.

Saat kali pertama Shinzo Abe berkuasa, perekonomian Jepang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 2,6 persen dari 3,8 persen pada tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:Penyerapan Hasil Panen Harus Maksimal

Seakan tidak ingin mengulang kegagalan pada fase pertama kepemimpinannya, abenomics diperkenalkan Shinzo Abe di sesi kedua kekuasaannya.

 

Gebrakan abenomics bersandar pada tiga pilar utama. Yaitu, kebijakan moneter yang agresif, kebijakan fiskal yang ekspansif, dan reformasi struktural. 

 

Dengan penggabungan strategi-strategi itu, abenomics bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung akselerasi pertumbuhan sektor bisnis, meningkatkan daya saing, serta mendorong belanja dan konsumsi dalam negeri.

 

Pilar ekonomi pertama Abe yang sangat eksplosif di sektor moneter adalah yang dikenal sebagai quantitative and qualitative monetary easing (QQE), yaitu mendorong Bank of Japan (BOJ) meluncurkan program QQE dengan tujuan meningkatkan jumlah uang beredar di pasar dan menurunkan tingkat suku bunga.