Lagi, Elemen Suarakan Desakan ke Pemkab

Reporter: Dwi Prihantono |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 11 Dec 2023 - 20:43

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Lampung Timur menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Senin (11/12).-FOTO DWI/RADAR LAMPUNG-

Elemen yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat tersebut mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menonaktifkan 250 ribu warga miskin sebagai peserta BPJS.

Para pengunjukrasa menilai penonaktifan ratusan ribu warga Lamtim dari kepesertaan BPJS melanggar pasal 34 UUD 1945.

Para pengunjuk rasa juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah dugaan korupsi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Namun, para pengunjuk rasa lebih terfokus pada pencabutan penonaktifan kembali kepesertaan BPJS warga miskin.

Setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri.
Menanggapinya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur dr.Satya Purna Nugraha menjelaskan, penonaktifan kepesertaan BPJS itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

"Yang dinonaktifkan adalah kepesertaan BPJS yang masuk dalam program Universal Healt Coverage (UHC) dengan anggaran dari APBD," jelas dr.Satya mendampingi Asisten 1 Tarmizi, Plt.Asisten 2 KMS. Tohir Hanafi, Kepala Dinas Sosial Agus Subagyo dan Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti saat memberikan keterangan kepada awak media di Aula Sekretariat Kabupaten Lamtim.

Lebih lanjut dr.Satya menjelaskan, penonaktifan tersebut juga juga bertujuan untuk menghindari semakin membengkaknya hutan Pemkab dengan BPJS.

"Meski telah dinonaktifkan, namun saat dibutuhkan tetap dapat diaktifkan lagi. Penonaktifan juga tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," terang dr Satya.

Kesempatan yang sama Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti menjelaskan, yang diusulkan Pemkab Lamtim untuk dinonaktifkan sebanyak 180.924. Namun, setelah diverifikasi yang dinonaktifkan sebanyak 164.429.

Menurutnya, selain dari APBD, kepesertaan BPJS juga ditanggung APBN, APBD Provinsi dan mandiri. Sedangkan, yang dinonaktifkan tersebut adalah BPJS program UHC yang ditanggung APBD.

Lebih lanjut Imam Subekti, untuk BPJS program UHC yang masih aktif per 1 Desember sebanyak 23.331.

"Bila keadaan darurat, untuk yang non aktif tetap dapat diaktifkan kembali,"jelas Imam Subekti.

lagi, elemen suarakan desakan ke pemkab                            aktivkan bpjs ratusan ribu warga sukadana - sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi lampung timur menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati, senin (11/12).
seperti pada aksi sebelumnya, kedatangan elemen masyarakat itu untuk mendesak pemkab lamtim mengaktifkan kembali bpjs ratusan ribu warga yang telah dinonaktifkan.
kedatangan elemen masyarakat tersebut disambut asisten i tarmizi, plt. kadis kesehatan dr. satya purna nugraha, kadis sosial agus subagyo, kepala bpjs lamtim  imam subekti, anggota dprd siti bariah dan jajaran forkopimda.
saat berdialog dengan para pejabat tersebut di aula sekretariat kabupaten, perwakilan pengunjukrasa juga menghadirkan warga kurang mampu dari kecamatan marga sekampung yang menjadi korban penonaktifan bpjs.
baca juga:perampok rp 720 juta ditangkap
yaitu, adelia nuraini (2) warga yang menderita penyakit cerebal palsy. kemudian, ria wati (41) yang sedang hamil 8 bulan.
dihadapan asisten i dan jajaran perwakilan pengunjuk rasa mendesak pemkab lamtim segera mengaktifkan bpjs 2 warga kurang mampu.
sebab, mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. misalnya, adelia secara rutin harus menjalani terapi. kemudian, ria wati juga harus menjalani pemeriksaan rutin kesehatan kandungannya.
menanggapi desakan tersebut asisten i tarmizi menyatakan, bpjs 2 warga tersebut akan langsung diaktifkan.
bahkan, tarmizi juga langsung memerintahkan plt. kadis kesehatan untuk membawa adelia dan ria wati ke rumah sakit umum daerah sukadana untuk menjalani pemeriksaan menggunakan ambulans.
baca juga:diskes catat 61 penderita tbc meninggal dunia
hal senada diungkapkan kepala bpjs lamtim imam subekti yang menyatakan, kelengkapan berkas kedua warga tersebut telah diperiksa dan saat ini sudah diaktifkan.
sebelum mengakhiri aksinya, para pengunjuk rasa berharap bukan hanya bpjs dua warga tersebut yang diaktifkan kembali. namun, bpjs seluruh warga yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali.
diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi lampung timur menggugat menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati, kamis 7 desember 2023.
elemen yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat tersebut  mempertanyakan kebijakan pemerintah kabupaten lampung timur yang menonaktifkan 250 ribu warga miskin sebagai peserta bpjs.
baca juga:kpu tanggamus mulai fasilitasi apk
para pengunjukrasa menilai penonaktifan ratusan ribu warga lamtim dari kepesertaan bpjs melanggar pasal 34 uud 1945.
para pengunjuk rasa juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah dugaan korupsi lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur.
namun, para pengunjuk rasa lebih terfokus pada pencabutan penonaktifan kembali kepesertaan bpjs warga miskin.
setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri.menanggapinya, plt. kepala dinas kesehatan lampung timur dr.satya purna nugraha menjelaskan, penonaktifan kepesertaan bpjs itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran.
baca juga:adaptasi lancar, timnas siap tampil di bwf world tour
"yang dinonaktifkan adalah kepesertaan bpjs yang masuk dalam program universal healt coverage (uhc) dengan anggaran dari apbd," jelas dr.satya mendampingi asisten 1 tarmizi, plt.asisten 2 kms. tohir hanafi, kepala dinas sosial agus subagyo dan kepala bpjs lamtim imam subekti saat memberikan keterangan kepada awak media di aula sekretariat kabupaten lamtim.
lebih lanjut dr.satya menjelaskan, penonaktifan tersebut juga juga bertujuan untuk menghindari semakin membengkaknya hutan pemkab dengan bpjs.
"meski telah dinonaktifkan, namun saat dibutuhkan tetap dapat diaktifkan lagi. penonaktifan juga tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," terang dr satya.
kesempatan yang sama kepala bpjs lamtim imam subekti menjelaskan, yang diusulkan pemkab lamtim untuk dinonaktifkan sebanyak 180.924. namun, setelah diverifikasi yang dinonaktifkan sebanyak 164.429.
baca juga:money politics manfaatkan dompet digital 
menurutnya, selain dari apbd, kepesertaan bpjs juga ditanggung apbn, apbd provinsi dan mandiri. sedangkan, yang dinonaktifkan tersebut adalah bpjs program uhc yang ditanggung apbd.
lebih lanjut imam subekti, untuk bpjs program uhc yang masih aktif per 1 desember sebanyak 23.331.
"bila keadaan darurat, untuk yang non aktif tetap dapat diaktifkan kembali,"jelas imam subekti.
sementara sekretaris badan pengelola keungan dan aset daerah sukartono menjelaskan, untuk tahun 2023 alokasi anggaran untuk bpjs program uhc pada apbd sebesar rp42 miliar dari usulan rp56 miliar.
baca juga:hendak balap liar belasan remaja diamankan 
"anggaran pembayaran bpjs program uhc itu bersumber dari dana bagi hasik pajak rokok," jelas sukartono. (wid/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 12 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan