Daya Beli Turun dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terancam

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 10 Mar 2025 - 16:31

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.--FOTO DOK. PRIBADI

Dalam petisi tersebut, A.K mengungkapkan alasannya mengajukan petisi itu. Antara lain, memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, dan menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas.

Dia menyebut, banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK. Kini mereka menganggur dan kehilangan penghasilan tetap. Padahal, proses pengangkatan belum juga selesai.

”Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga,” ungkapnya.

Karena itu, dia memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dipercepat. (jpc/c1)

daya beli turun dan pertumbuhan ekonomi nasional terancam                            imbas penundaan pengangkatan casn
jakarta – penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) bakal berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. pertumbuhan ekonomi nasional pun ikut terancam.
direktur eksekutif center of economic and law studies (celios) bhima yudhistira adhinegara menuturkan berdasar kalkulasi, penundaan pengangkatan cpns selama sembilan bulan, atau sejak maret sampai oktober 2025, membuat potensi pendapatan warga yang hilang lebih dari rp6,76 triliun. hitungan itu berasal dari asumsi rata-rata gaji pokok asn sebesar rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun.
 
kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak, dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan angka sekitar rp 3 juta per bulan.
 
”kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan cpns ya artinya ada potensi pendapatan per orang asn yang hilang sebesar rp27 juta. sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan, baik di pusat dan daerah. sehingga dari sisi total pendapatan asn yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar rp 6,76 triliun,” ujarnya. 
 
angka sesungguhnya bisa lebih besar dari itu. sebab, bhima hanya menghitung cpns. belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang pengangkatannya juga tertunda.
 
bhima melanjutkan, selain dampak kepada para cpns yang tertunda pengangkatannya, kerugian pada ekonomi pun tak terhindarkan. sebab, konsumsi rumah tangga berpotensi menurun. padahal, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama yang mendorong perputaran roda ekonomi domestik.
 
”karena banyak asn yang sudah menyiapkan untuk sewa kontrakan, beli kendaraan, bahkan mau nikah. peredaran uang hilang karena adanya penundaan pengangkatan itu. dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan cpns bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. ini sedang kami hitung,” jelas bhima.
 
dia melanjutkan, penundaan pengangkatan cpns itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. status tetap cpns, tapi menganggur selama sembilan bulan. padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya. ”padahal fungsi pembukaan cpns itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak phk,” imbuhnya.
 
 
bhima menyebut, penundaan pengangkatan casn itu mengindikasikan tiga hal. pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.
 
kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (mbg) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. ”apalagi efisiensi apbn juga ditujukan untuk modal danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,” tambahnya.
 
ketiga, buruknya perencanaan karena formasi cpns 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. ”kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” jelas bhima.
 
upaya perlawanan atas rencana penundaan pengangkatan casn terus bermunculan. akan ada aksi tolak penundaan pengangkatan cpsn dan pppk 2024 di gedung dpr/mpr, kantor kemenpan rb, dan istana. ajakan aksi ini viral dan muncul berantai di media sosial.
 
tuntutan aksi ini jelas. mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) rini widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan cpns/pppk 2024. ”kami minta keadilan. nasib 1 juta lebih cpns dan calon pppk dipertaruhkan,” tulis seruan tersebut.
 
muncul juga petisi untuk membatalkan penundaan pengangkatan cpns dan calon pppk di change.org. dibuat oleh akun berinisial a.k dari surabaya, petisi yang dibuat sejak 6 maret 2025 ini telah ditandatangani oleh 70.645 orang per minggu (9/3) sore.
 
dalam petisi tersebut, a.k mengungkapkan alasannya mengajukan petisi itu. antara lain, memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, dan menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima sk pengangkatan dan mulai bertugas.
 
dia menyebut, banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai cpns atau pppk. kini mereka menganggur dan kehilangan penghasilan tetap. padahal, proses pengangkatan belum juga selesai.
 
”kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga,” ungkapnya.
 
 
karena itu, dia memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan cpns dan pppk tahap 1 tahun 2024 dipercepat. (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan