Daya Beli Turun dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terancam

Dia melanjutkan, penundaan pengangkatan CPNS itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. Status tetap CPNS, tapi menganggur selama sembilan bulan. Padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya. ”Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,” imbuhnya.

 

 

Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.

 

Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. ”Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,” tambahnya.

 

Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. ”Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” jelas Bhima.

 

Upaya perlawanan atas rencana penundaan pengangkatan CASN terus bermunculan. Akan ada aksi tolak penundaan pengangkatan CPSN dan PPPK 2024 di Gedung DPR/MPR, Kantor Kemenpan RB, dan Istana. Ajakan aksi ini viral dan muncul berantai di media sosial.

 

Tuntutan aksi ini jelas. Mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024. ”Kami minta keadilan. Nasib 1 juta lebih CPNS dan calon PPPK dipertaruhkan,” tulis seruan tersebut.

 

Muncul juga petisi untuk membatalkan penundaan pengangkatan CPNS dan calon PPPK di change.org. Dibuat oleh akun berinisial A.K dari Surabaya, petisi yang dibuat sejak 6 Maret 2025 ini telah ditandatangani oleh 70.645 orang per Minggu (9/3) sore.