Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Blue Economy

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 21 Feb 2025 - 23:20

ILUSTRASI: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Blue Economy.-FOTO MAULANA PAMUJI GUSTI/HARIAN DISWAY -

Pengembangan blue economy berpotensi meningkatkan pendapatan negara kurang lebih mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja.

Buku tersebut berisi penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005–2025 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Juga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Buku juga berisi dukungan terhadap inisiatif global untuk mencapai agenda 2030 on sustainability development goals, khususnya dimensi ke-14.

Yakni, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Pun, mendukung dimensi ke-7, yakni akses energi terjangkau, berkelanjutan, dan modern.

Juga, dimensi ke-8, yakni pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Lalu, dimensi ke-9, yakni infrastruktur, industri inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi. Kemudian, dimensi ke-17, tentang kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah mempunyai program meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai atau nelayan.

Berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan infrastruktur meski belum secara maksimal dapat memberikan kesejahteraan kepada nelayan karena berbagai faktor permasalahan.

Oleh karena itu, program tersebut perlu didukung dan diimplementasikan agar aktivitas yang melanggar undang-undang dapat ditindak tegas suapaya tidak merugikan masyarakat dan negara.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan harus terus ditingkatkan untuk menjaga eksistensi kehidupan mereka dan bahkan ikut menjaga daerah perbatasan.

Perlu ditindak tegas isu yang membuat pencemaran laut agar ikan layak dikonsumsi manusia dan komunitas ikan tidak lari menjauh dari pantai di Indonesia. (hariandisway/c1/yud)

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan blue economy                            oleh: rustinsyah*
indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk meningkatkan aktivitas blue economy. yakni, konsep pembangunan ekonomi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang dilaksanakan secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. 
indonesia memiliki potensi besar untuk peningkatan blue economy. beberapa program dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan blue economy telah dibuat. 
namun, hingga sekarang masih banyak persoalan yang dihadapi. misalnya, sebagian kehidupan masyarakat pantai (nelayan) masih memprihatinkan. 
baca juga:alokasi pupuk subsidi lampung tahun 2025 meningkat
ada isu tentang penjualan pulau kecil di perbatasan, isu illegal fishing yang merugikan negara. isu tentang klaim negara tetangga tentang pulau-pulau di perbatasan sehingga menjadikan nelayan ketakutan mendekati pulau tersebut. 
isu illegal reclamation di pulau kecil perbatasan. akhir-akhir ini ada isu pagar laut. 
isu pencemaran laut yang kadang tidak terdeteksi sehingga ikan-ikan tidak mau ke pinggir mendekati pantai mengakibatkan daerah fishing ground bagi nelayan kecil makin jauh sehingga untuk menjangkau perlu teknologi alat tangkap yang memadai. 
potensi blue economy
ada beberapa potensi sumber daya kelautan indonesia.
pertama, dua pertiga wilayah indonesia merupakan laut. letak strategis di antara benua asia dan australia serta samudra hindia dan pasifik, sebagai negara kepulauan di asia tenggara berada di garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua asia dan oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta memiliki kurang lebih 17.504 pulau. 
kedua, menurut deklarasi djuanda, indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut indonesia menjadi satu kesatuan wilayah nkri. indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut pbb ketiga, united nation i 5 convention on the law of the sea 1982 (unclos 1982), yang kemudian diratifikasi indonesia dengan uu no 17 tahun 1985.
berdasar unclos 1982, luas wilayah laut indonesia terdiri atas perairan teritorial, perairan zona ekonomi eksklusif, dan perairan landas kontinen. hal itu menjadikan indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest archipelago in the world). 
pasal 25a uud 1945 hasil amandemen kedua uud 1945 menyebutkan bahwa nkri adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 
apalagi, dengan lahirnya uu no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakui eksistensi sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.
keberadaan wilayah indonesia memiliki potensi dan manfaat karena samudra merupakan ekosistem yang menyediakan habitat bagi beragam spesies laut yang kaya keanekaragaman hayati. 
kawasan yang berdekatan dengan ekosistem samudra memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk ikan, moluska, dan makhluk laut lainnya.
samudra sering menjadi jalur migrasi bagi ikan dan biota laut lainnya,  memberikan potensi besar untuk kegiatan perikanan di sekitar perairan samudra. demikian pula garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis yang mendukung kehidupan laut yang melimpah. 
ciri-ciri iklim tropis dengan suhu air hangat dan konstan sepanjang tahun menciptakan kondisi optimal untuk pertumbuhan dan reproduksi spesies laut. iklim tropis juga memunculkan ekosistem laut yang kaya dan beragam, termasuk terumbu karang terbesar. 
segitiga terumbu karang, hutan bakau, dan laguna, semuanya berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang tinggi.
keadaan itu menciptakan zona pesisir dan laut yang luas, menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, moluska, dan biota laut lainnya. keberadaan ekosistem  seperti terumbu karang dan hutan bakau mendukung pengembangbiakan berbagai spesies laut. 
sumber daya kelautan yang melimpah memberikan peluang untuk pengembangan industri perikanan berkelanjutan dan berkontribusi pada  perekonomian nasional.  
keberagaman ekosistem laut, keindahan terumbu karang, dan pantai-pantai  menarik menjadi daya tarik pariwisata  laut. pariwisata memberikan kontribusi  yang signifikan pada perekonomian. 
untuk itu, diperlukan program-program blue economy untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pendapatan negara, dan menjaga kelestarian lingkungan kelautan. 
menurut data statistik (2021), hasil tangkapan ikan laut mencapai 6.767.572 ton berasal dari sejumlah provinsi di indonesia, kecuali papua selatan, papua tengah, dan pegunungan. 
hal tersebut merupakan potensi besar untuk penyediaan pangan dan dapat menambah pendapatan masyarakat dan negara.
program pemerintah
salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan aktivitas blue economy adalah meluncurkan buku blue-economy development framework for indonesia’s economic transformation. 
buku itu disusun kementerian ppn/bappenas bersama organisation for economic co-operation and development (oecd) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan blue economy sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. 
pengembangan blue economy berpotensi meningkatkan pendapatan negara kurang lebih mencapai usd 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja. 
buku tersebut berisi penjabaran dari amanat rencana pembangunan jangka panjang nasional indonesia (rpjpn) 2005–2025 untuk mewujudkan indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 
juga, rencana pembangunan jangka menengah nasional indonesia (rpjmn) 2020–2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. 
buku juga berisi dukungan terhadap inisiatif global untuk mencapai agenda 2030 on sustainability development goals, khususnya dimensi ke-14. 
yakni, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. pun, mendukung dimensi ke-7, yakni akses energi terjangkau, berkelanjutan, dan modern.
juga, dimensi ke-8, yakni pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. lalu, dimensi ke-9, yakni infrastruktur, industri inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi. kemudian, dimensi ke-17, tentang kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
di samping itu, pemerintah pusat dan daerah mempunyai program meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai atau nelayan. 
berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan infrastruktur meski belum secara maksimal dapat memberikan kesejahteraan kepada nelayan karena berbagai faktor permasalahan. 
oleh karena itu, program tersebut perlu didukung dan diimplementasikan agar aktivitas yang melanggar undang-undang dapat ditindak tegas suapaya tidak merugikan masyarakat dan negara. 
program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan harus terus ditingkatkan untuk menjaga eksistensi kehidupan mereka dan bahkan ikut menjaga daerah perbatasan. 
perlu ditindak tegas isu yang membuat pencemaran laut agar ikan layak dikonsumsi manusia dan komunitas ikan tidak lari menjauh dari pantai di indonesia. (hariandisway/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 23 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan