Aliansi Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Protes di DPRD

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:10

DEMO: Aliansi Mahasiswa Lampung melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.-FOTO JENI PRATIKA SURYA -

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal mengawal aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Lampung

’’Hujan ini menjadi saksi bahwa aspirasi mahasiswa didengar, dan kami siap mengawal suara teman-teman mahasiswa untuk kami teruskan, dan akan kami sampaikan dan bahas bersama para pimpinan Fraksi maupun Pimpinan DPRD Lampung," katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan jika pihaknya telah sepakat dan berkomitmen agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pendidikan termasuk beasiswa dan kenaikan UKT.

"Kita akan kawal dan sudah ada statemen juga dari pemerintah pusat. Kami juga bersinergi dengan teman-teman di DPR RI dan dengan baleg Komisi XI," jelasnya.

Selain itu para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait dengan HAM. Dimana salah satu temuan kasusnya adalah penertiban lahan Pemprov Lampung di Sabah Balau beberapa waktu yang lalu.

"Mereka berharap kedepan ada pendekatan yang humanis dari pemerintah dan stakeholder terkait ketika melakukan penertiban. Ada 43 rumah warga yang terdampak penertiban dan 7 sudah mendapatkan kompensasi dan sisanya yang belum mendapatkan kompensasi harus ada pendekatan," tuturnya.

Selanjutnya massa aksi juga menyampaikan terkait dengan permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung. "Harusnya mereka datang ke DPRD Kota Bandar Lampung, tapi bukan berarti kami berlepas diri. Kami akan juga menyikapi karena kami ada anggota DPRD yang dari Dapil Kota Bandar Lampung,"tutupnya.

Terpisah, Adanya efisiensi anggaran ke setiap daerah juga berdampak terhadap kegiatan kepala daerah ke masyarakat.

Hal Ini memungkinkan, kegiatan Safari Ramadan yang biasanya rutin dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi lampung di tahun ini akan menyesuaikan.

Jika sebelumnya safari Ramadan digelar ke 15 kabupaten/kota di Lampung, maka tahun ini akan disesuaikan kembali.

Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Fredy mengatakan kegiatan Safari Ramadan ini masih menunggu arahan pimpinan. Namun, melihat kondisi dari efisiensi anggaran yang sekarang ini, Safari Ramadan memungkinkan tidak dilaksanakan seperti sebelumnya.

’’Safari Ramadan yang dilihat itu maknanya, maka tidak perlu bermewah-mewahan. Masih bisa dilakukan kita akan lihat lagi nanti," ucapnya, pada Senin (17/2).

Terkait anggaran, pihaknya tetap menyiapkan untuk kegiatan tersebut, dengan menunggu arahan dari pimpinan kepala daerah. “Meski nanti dilaksanakan, kemungkinan diatur, apakah digelar satu kali saja di tingkat kabupaten, kami pun masih menunggu arahan kepala daerah baru nanti lebih jelasnya lagi," tambahnya.

Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

Dari itu diharapkan pula masyarakat dapat memahami bahwa ada kebijakan soal ini, mengingat efisiensi anggaran ini terjadi di semua pemerintahan. (jen/c1/yud)

aliansi mahasiswa lampung gelar aksi protes di dprd                            terkait kebijakan efisiensi anggaran
bandarlampung - ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-provinsi lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor dprd lampung, senin (17/2). 
aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
dalam aksinya, peserta membawa berbagai atribut seperti bendera, banner, dan spanduk yang bertuliskan ’’pendidikan jadi taruhan’’, ’’indonesia cemas”, ’’darurat pendidikan”, dan ’’alerta alerta!”.
baca juga:pemprov optimalisasi potensi pkb di lampung 
berdasarkan pantauan di lapangan, para demonstran tiba di halaman kantor pemerintahan provinsi lampung sekitar pukul 12.00 wib, disambut dengan pagar kawat berduri yang terpasang di gerbang kantor pemprov. 
mahasiswa yang terlibat berasal dari berbagai kampus di lampung, termasuk universitas lampung (unila), institut teknologi sumatera (itera), politeknik negeri lampung (polinela), dan universitas bandar lampung (ubl).
mereka turut membawa satu unit mobil orasi yang dilengkapi alat pengeras suara, serta beberapa bentangan banner yang memuat tuntutan aspirasi. tampak pula aparat kepolisian dan satpol pp yang melakukan pengamanan di lokasi.
salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyampaikan pendapat dengan niat baik, tetapi dihadang oleh kawat berduri.
massa aksi menilai kebijakan yang sedang diterapkan berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pendidikan di indonesia. ’’kami, seluruh elemen mahasiswa di provinsi lampung, hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap isu-isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan saat ini," seru sang orator.
adapun tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi unjuk rasa di antaranya menuntut pemerintah pusat untuk melakukan kajian ulang terhadap instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 dan menjadikan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara. kemudian meminta pemerintah provinsi lampung mengevaluasi kinerja aparat dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia (ham) di provinsi lampung.
lalu menuntut pemerintah kota bandarlampung untuk segera menyelesaikan masalah sampah, banjir, dan perbaikan infrastruktur yang ada di bandarlampung.
di tengah guyuran hujan deras, massa aksi ditemui oleh perwakilan komisi v dprd lampung dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), yakni syukron muchtar dan puji sartono, sekitar pukul 14.55 wib.
suasana mediasi pun dilakukan di halaman kantor dprd lampung dengan diiringi hujan yang cukup deras. "hari ini semua anggota dprd lampung sedang melakukan bimtek di jakarta, sehingga saya tertahan di sini untuk menemui dan mendengarkan aspirasi teman-teman mahasiswa," ujarnya.
meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal mengawal aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa lampung
’’hujan ini menjadi saksi bahwa aspirasi mahasiswa didengar, dan kami siap mengawal suara teman-teman mahasiswa untuk kami teruskan, dan akan kami sampaikan dan bahas bersama para pimpinan fraksi maupun pimpinan dprd lampung," katanya.
oleh karena itu ia mengatakan jika pihaknya telah sepakat dan berkomitmen agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pendidikan termasuk beasiswa dan kenaikan ukt.
"kita akan kawal dan sudah ada statemen juga dari pemerintah pusat. kami juga bersinergi dengan teman-teman di dpr ri dan dengan baleg komisi xi," jelasnya.
selain itu para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait dengan ham. dimana salah satu temuan kasusnya adalah penertiban lahan pemprov lampung di sabah balau beberapa waktu yang lalu.
"mereka berharap kedepan ada pendekatan yang humanis dari pemerintah dan stakeholder terkait ketika melakukan penertiban. ada 43 rumah warga yang terdampak penertiban dan 7 sudah mendapatkan kompensasi dan sisanya yang belum mendapatkan kompensasi harus ada pendekatan," tuturnya.
selanjutnya massa aksi juga menyampaikan terkait dengan permasalahan banjir di kota bandar lampung. "harusnya mereka datang ke dprd kota bandar lampung, tapi bukan berarti kami berlepas diri. kami akan juga menyikapi karena kami ada anggota dprd yang dari dapil kota bandar lampung,"tutupnya.
terpisah, adanya efisiensi anggaran ke setiap daerah juga berdampak terhadap kegiatan kepala daerah ke masyarakat.
hal ini memungkinkan, kegiatan safari ramadan yang biasanya rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi lampung di tahun ini akan menyesuaikan. 
jika sebelumnya safari ramadan digelar ke 15 kabupaten/kota di lampung, maka tahun ini akan disesuaikan kembali.
pj. sekretaris provinsi lampung fredy mengatakan kegiatan safari ramadan ini masih menunggu arahan pimpinan. namun, melihat kondisi dari efisiensi anggaran yang sekarang ini, safari ramadan memungkinkan tidak dilaksanakan seperti sebelumnya. 
’’safari ramadan yang dilihat itu maknanya, maka tidak perlu bermewah-mewahan. masih bisa dilakukan kita akan lihat lagi nanti," ucapnya, pada senin (17/2).
terkait anggaran, pihaknya tetap menyiapkan untuk kegiatan tersebut, dengan menunggu arahan dari pimpinan kepala daerah. “meski nanti dilaksanakan, kemungkinan diatur, apakah digelar satu kali saja di tingkat kabupaten, kami pun masih menunggu arahan kepala daerah baru nanti lebih jelasnya lagi," tambahnya. 
kebijakan ini diambil sesuai arahan presiden prabowo subianto yang menerbitkan inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025 yang berlaku sejak 22 januari 2025.
dari itu diharapkan pula masyarakat dapat memahami bahwa ada kebijakan soal ini, mengingat efisiensi anggaran ini terjadi di semua pemerintahan. (jen/c1/yud)