Aliansi Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Protes di DPRD

Terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran

BANDARLAMPUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Lampung, Senin (17/2). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Dalam aksinya, peserta membawa berbagai atribut seperti bendera, banner, dan spanduk yang bertuliskan ’’Pendidikan Jadi Taruhan’’, ’’Indonesia Cemas”, ’’Darurat Pendidikan”, dan ’’Alerta Alerta!”.

BACA JUGA:Pemprov Optimalisasi Potensi PKB di Lampung

Berdasarkan pantauan di lapangan, para demonstran tiba di halaman kantor Pemerintahan Provinsi Lampung sekitar pukul 12.00 WIB, disambut dengan pagar kawat berduri yang terpasang di gerbang kantor pemprov. 

Mahasiswa yang terlibat berasal dari berbagai kampus di Lampung, termasuk Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), dan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Mereka turut membawa satu unit mobil orasi yang dilengkapi alat pengeras suara, serta beberapa bentangan banner yang memuat tuntutan aspirasi. Tampak pula aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan pengamanan di lokasi.

Salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyampaikan pendapat dengan niat baik, tetapi dihadang oleh kawat berduri.

Massa aksi menilai kebijakan yang sedang diterapkan berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia. ’’Kami, seluruh elemen mahasiswa di Provinsi Lampung, hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap isu-isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan saat ini," seru sang orator.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi unjuk rasa di antaranya menuntut pemerintah pusat untuk melakukan kajian ulang terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara. Kemudian meminta Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi kinerja aparat dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Lampung.

Lalu menuntut Pemerintah Kota Bandarlampung untuk segera menyelesaikan masalah sampah, banjir, dan perbaikan infrastruktur yang ada di Bandarlampung.

Di tengah guyuran hujan deras, massa aksi ditemui oleh perwakilan Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Syukron Muchtar dan Puji Sartono, sekitar pukul 14.55 WIB.

Suasana mediasi pun dilakukan di halaman kantor DPRD Lampung dengan diiringi hujan yang cukup deras. "Hari ini semua anggota DPRD Lampung sedang melakukan bimtek di Jakarta, sehingga saya tertahan di sini untuk menemui dan mendengarkan aspirasi teman-teman mahasiswa," ujarnya.