Dua Ruas Jalan Prioritas Provinsi Lampung Dipangkas

BANDARLAMPUNG - Efisensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah (TKD) berdampak pada perbaikan dua ruas jalan Provinsi Lampung.

Kedua ruas jalan yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK) tersebut adalah ruas Padangcermin-Kiluan senilai Rp10 miliar dan ruas Ketapang-Negararatu Rp22 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BPBK) Lampung M. Taufiqullah mengatakan anggaran yang ada di Dinas BMBK tahun 2025 turut terkena efisiensi, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

BACA JUGA:DPRD Temukan Anggaran Dinas Janggal

Untuk APBD, kata Taufiqullah, efisensi anggaran terjadi untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan minum, rapat, dan lainnya. ’’Ada beberapa yang tidak ada sama sekali seperti kegiatan di hotel. Kalau yang lain dikurangi," ujar Taufiqullah kepada Radarlampung.co.id, Minggu (16/2).

Sedangkan untuk pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD, disampaikan Taufiqullah, tidak terdampak adanya efisiensi anggaran.

Dari total 52 paket yang direncanakan, 50 paket bersumber dari APBD Lampung tahun anggaran 2025 siap dilakukan tender melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setprov Lampung secara bertahap.

"Pekerjaan fisik alhamdulillah tidak terganggu, yang jelas ada DAK kita nol tidak di transfer pusat sesuai keputusan Menteri Keuangan," ucapnya.

Lanjut M Taufiqullah, dua paket pekerjaan dari total 52 paket pekerjaan di tahun anggaran 2025 terancam tidak terealisasi karena alokasi dananya bersumber dari DAK.

Meski demikian, M Taufiqullah mengaku pihaknya saat ini tengah berusaha agar dua paket yang pendananya bersumber dari DAK tetap dapat terealisasi pekerjaannya di tahun 2025 ini. "Kita akan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), apakah dananya bisa disesuaikan dan dapat menukar dengan DAK yang lain. Agar perbaikan dua ruas tersebut dapat terealisasi," tuturnya.

Menurut M Taufiqullah, ruas jalan Padang Cermin-Kiluan dan Ketapang-Negara Ratu ini perlu segera ditangani karena ruas tersebut merupakan ruas perioritas.

"Sengaja kita usulkan pembiayaan lewat DAK karena ruas itu penting atau perioritas. Kita juga sudang ngomong dengan masyarakat sana," ungkapnya.

"Kalau tiba-tiba dananya DAK tidak ada, tentu masyarakat akan kecewa. Kita coba ambil yang lain kita tukar, kita usahakan kesana," sambungnya.

Lebih lanjut, M Taufiqullah menyampaikan usaha yang akan dilakukan dengan tetap melakukan penanganan, namun anggarannya tidak sebesar perencanaan awal.