Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto, Yudi Purnomo: Tidak Ada Kriminalisasi

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 14 Feb 2025 - 23:38

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto. Yudi Purnomo Harahap menyatakan putusan ini membuktikan penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitannya dengan politik.--

JAKARTA – Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat bahwa putusan tersebut membuktikan penetapan tersangka terhadap Hasto bukan pesanan politik.

“Ketika kita melihat jalannya persidangan, kita lihat apa yang dilakukan KPK murni penegakan hukum. Tidak ada kriminalisasi, tidak ada juga yang ada pesanannya atau bukti yang mengada-ada. KPK sudah gamblang menyampaikan di sidang praperadilan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat,” kata Yudi, dikutip pada Jumat, 14 Februari 2025.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan ada dua hal yang perlu dilakukan KPK setelah putusan praperadilan Hasto. Pertama, ia menilai bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan KPK hingga penetapan Hasto sebagai tersangka sah menurut hukum.

Yudi mendorong KPK segera mengusut lebih lanjut perkara yang melibatkan Hasto sebagai tersangka. Ia juga meminta KPK memeriksa Hasto kembali dalam waktu dekat dan mempertimbangkan penahanan.

“Saya membaca juga hakim memberikan kesempatan kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini, agar secepatnya perkara pokoknya segera dilimpahkan ke pengadilan. Tentu KPK harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini supaya ada kepastian hukum,” kata Yudi.

“KPK sekarang sudah lebih lega menurut saya untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti misalnya melakukan penahanan, dengan tentu memanggil kembali Hasto untuk diperiksa,” sambungnya.

Yudi juga menilai bahwa sidang praperadilan Hasto telah berjalan sesuai prosedur dan adil. Ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan yang telah diambil oleh hakim.

“Kita harus hormati putusan praperadilan ini. Kita juga harus lihat prosesnya, bahwa pemohon dan termohon telah diberikan kesempatan yang adil untuk memberikan bukti-bukti, termasuk menghadirkan saksi dan ahli, serta kesimpulannya,” ujar Yudi.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto. Dalam putusannya, hakim menolak permohonan Hasto dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Djuyamto pada Kamis, 13 Februari 2025.

Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel, yang diajukan Hasto sebagai pemohon, dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto, yang tidak terima dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku, meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

hakim tolak permohonan praperadilan hasto kristiyanto, yudi purnomo: tidak ada kriminalisasi                            jakarta – hakim tunggal pada pengadilan negeri jakarta selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh sekjen pdip hasto kristiyanto terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan harun masiku.
mantan penyidik kpk yudi purnomo harahap berpendapat bahwa putusan tersebut membuktikan penetapan tersangka terhadap hasto bukan pesanan politik.
“ketika kita melihat jalannya persidangan, kita lihat apa yang dilakukan kpk murni penegakan hukum. tidak ada kriminalisasi, tidak ada juga yang ada pesanannya atau bukti yang mengada-ada. kpk sudah gamblang menyampaikan di sidang praperadilan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat,” kata yudi, dikutip pada jumat, 14 februari 2025.
lebih lanjut, yudi menjelaskan ada dua hal yang perlu dilakukan kpk setelah putusan praperadilan hasto. pertama, ia menilai bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan kpk hingga penetapan hasto sebagai tersangka sah menurut hukum.
yudi mendorong kpk segera mengusut lebih lanjut perkara yang melibatkan hasto sebagai tersangka. ia juga meminta kpk memeriksa hasto kembali dalam waktu dekat dan mempertimbangkan penahanan.
“saya membaca juga hakim memberikan kesempatan kepada kpk untuk menuntaskan kasus ini, agar secepatnya perkara pokoknya segera dilimpahkan ke pengadilan. tentu kpk harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini supaya ada kepastian hukum,” kata yudi.
“kpk sekarang sudah lebih lega menurut saya untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti misalnya melakukan penahanan, dengan tentu memanggil kembali hasto untuk diperiksa,” sambungnya.
yudi juga menilai bahwa sidang praperadilan hasto telah berjalan sesuai prosedur dan adil. ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan yang telah diambil oleh hakim.
“kita harus hormati putusan praperadilan ini. kita juga harus lihat prosesnya, bahwa pemohon dan termohon telah diberikan kesempatan yang adil untuk memberikan bukti-bukti, termasuk menghadirkan saksi dan ahli, serta kesimpulannya,” ujar yudi.
sebelumnya, hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh hasto kristiyanto. dalam putusannya, hakim menolak permohonan hasto dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.
“menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal djuyamto pada kamis, 13 februari 2025.
permohonan gugatan praperadilan hasto teregister dengan nomor no 5/pid.pra/2025/pn.jkt.sel, yang diajukan hasto sebagai pemohon, dengan termohon komisi pemberantasan korupsi (kpk).
hasto, yang tidak terima dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama harun masiku, meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.
harun masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr sejak januari 2020. harun diduga menyuap mantan komisioner kpu wahyu setiawan. namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan harun masiku belum diketahui.
pada akhir 2024, kpk menetapkan hasto kristiyanto dan pengacara donny tri istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. hasto diduga merintangi penyidikan harun masiku.
pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel) menolak praperadilan yang diajukan sekjen pdip hasto kristiyanto. status tersangka yang diberikan komisi pemberantasan korupsi (kpk) dinilai sah.
’’menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” kata hakim tunggal djuyamto di pn jaksel, kamis (13/2).
dalam hal ini, majelis tidak bisa menerima semua dalil dari permohon. status tersangka yang diberikan lembaga antirasuah dinilai sah. “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” jelasnya.
kpk dinilai tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam memproses hasto dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr. lembaga antirasuah diperintahkan melanjutkan persidangan.
majelis juga mengesampingkan sejumlah fakta dalam praperadilan. beberapa perdebatan dan bukti yang dipaparkan dinilai harus diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi.
sementara, todung mulya tim hukum sekretaris jenderal pdip, hasto kristiyanto kecewa dengan putusan praperadilan yang baru saja dibacakan hakim tunggal pengadilan negeri (pn) jakarta selatan. mereka menyebut putusan tersebut dangkal dan sebagai pembodohan hukum.
“kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang diyakinkan utk bs memahami kenapa praperadilan itu tidak diterima,” ujar tim hukum hasto, todung mulya lubis di pn jakarta selatan pada kamis, 13 februari 2025, petang.
todung menjelaskan putusan praperadilan tersebut sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice. “kita datang ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kpk karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan,” imbuhnya.
“ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. saya harus katakan demikian. sdr maqdir, saya, sdr ronny dan lain lain itu sdh praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini,” kata todung.
sementara itu, kuasa hukum hasto lainnya, maqdir ismail mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.
“saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan,” kata maqdir.
sebab, ia menjelaskan dalam praktik pidana dikenal dengan teori penggabungan perkara. “artinya apa, permohonan ini kalau misal memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena katakanlah alat buktinya tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan,” pungkasnya.
hasto bersama advokat pdip donny tri istiqomah ditetapkan kpk sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner kpu wahyu setiawan untuk kepentingan penetapan paw anggota dpr ri periode 2019-2024 harun masiku (buron).
selain harun, hasto disebut kpk juga mengurus paw anggota dpr ri periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 kalimantan barat (kalbar) maria lestari.
selain suap, hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. atas dasar itu ia mengajukan praperadilan ke pn jakarta selatan.
tim hukum sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, berencana peluang mengajukan praperadilan lagi.
hal ini dinyatakan salah satu anggota tom hukum hasto, maqdir ismail usai hakim tunggal pengadilan negeri (pn) jakarta selatan djuyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.
“itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung mas hasto,” ujar tim hukum hasto, maqdir ismail, di pn jakarta selatan, kamis, 13 februari 2025, petang. (disway/c1/abd)