Efisiensi Anggaran Juga Harus Perhatikan Kebocoran Pajak

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menilai banyak pihak di Dirjen Anggaran yang salah dalam mengartikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Sehingga langsung melakukan banyak pemotongan.

“Dalam dua hari ini, selama pembahasan mengenai efisiensi anggaran. Saya khawatir ini banyak orang-orang pintar di Dirjen anggaran yang salah mengartikan Instruksi Presiden. Realisasi untuk efisiensi anggaran itu bukan hanya dari potong-potong saja, tapi harus dari (sektor) income juga, penghasilannya apa? Mungkin pemerintah Prabowo bilang efisiensi. Namun yang di bawah-bawah nya langsung potong-potong saja,” ujar Rizal dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan jajarannya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Ia memberi contoh, para ahli ekonomi telah banyak bicara di tengah publik terkait kebocoran pajak yang sudah mencapai lima puluh persen. 

Sehingga, kalau pendapatan pajak 2 ribu triliun, maka seharunya yang mampu dicapai terdapat 3 ribu triliun. 

“Jadi ada potensi income seribu triliun dari pajak (yang bocor). Angka tersebut cukup jauh atau besar dari yang diminta Presiden Prabowo,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar rekontruksi anggaran dari Kementerian/ Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI itu untuk tidak langsung diterima. Namun terlebih dahulu harus ada pendalaman dari para ekonomi.

Dalam kesempatan itu pula, Rizal juga berharap agar revitalisasi pasar tetap dijalankan. Karena itu, ia menilai untuk sebuah perdagangan, hulunya ada di pasar, di mana saat ini banyak pasar yang kondisinya rusak. 

Pihaknya berharap revitalisasi pasar-pasar termasuk dalam biaya operasional yang dianggarkan oleh Kementerian Perdagangan. Begitu juga dengan anggaran yang diperuntukan bagi stimulus di bidang tekstil.(*)