Efisiensi Rp 600 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Penyehatan APBD 2025

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah melaksanakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mencapai Rp 600 miliar.

Efisiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi belanja dan pelaksanaan APBD.

Pj Sekda Provinsi Lampung, Fredy, menjelaskan bahwa Pemprov Lampung segera mengambil langkah untuk melakukan penyehatan APBD 2025.

Ia menyebut bahwa instruksi Presiden tersebut juga telah dilengkapi dengan surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan pelaksanaan anggaran transfer ke daerah.

BACA JUGA:Randis Ditarik Lantaran Efisiensi, KPU Lampung Atensi Jajaran Tetap Komit Bekerja

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung telah melakukan identifikasi terhadap efisiensi belanja dari perangkat daerah hingga program, kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja,” ujar Fredy.

Rincian Efisiensi Belanja

Fredy menjelaskan bahwa berbagai jenis belanja telah dilakukan efisiensi, antara lain:

• Belanja alat tulis kantor mengalami efisiensi sekitar 90%.
• Belanja makan dan minum untuk rapat dan tamu mencapai efisiensi sekitar 80%.
• Belanja cetak, cover, dan penggandaan mencapai efisiensi sekitar 70%.
• Belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 60%.
• Belanja pemeliharaan berhasil dihemat sekitar 75%.
• Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terpangkas sekitar 95%.
• Belanja sewa gedung, hotel, dan ruang pertemuan juga terpangkas sekitar 95%.
• Belanja honorarium dan belanja konsultan masing-masing efisien sekitar 50%.
• Belanja untuk kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan tercatat efisien sekitar 75%.

“Kami juga menyesuaikan belanja makan dan minum rapat-rapat, terutama yang diadakan di hotel, yang hampir tidak kami lakukan, kecuali untuk kegiatan yang bersifat mendesak atau memiliki kepentingan nasional,” lanjut Fredy.

Efisiensi Terhadap Semua OPD

Fredy menegaskan bahwa efisiensi ini diterapkan secara merata pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Lampung. Efisiensi dilakukan pada kegiatan yang dianggap tidak prioritas.

"Semua OPD kami kurangi secara adil, tanpa terkecuali, agar kita semua bisa melaksanakan efisiensi ini bersama-sama," tambahnya.

Penggunaan Dana Efisiensi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa dana hasil efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk membayar kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga yang belum terbayar di APBD 2024 lalu.