KPU Pastikan Pelantikan Kepala Daerah 2024 , Pemerintah Siapkan Retret di Magelang

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 10 Feb 2025 - 20:59

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin -FOTO IST -

kpu pastikan pelantikan kepala daerah 2024 , pemerintah siapkan retret di magelang                            jakarta, radar lampung – ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri mochammad afifuddin menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 adalah wewenang pemerintah, termasuk penetapan tanggal pelantikan yang diatur dalam peraturan presiden (perpres). 
’’kami memastikan tugas kpu sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar afifuddin saat ditemui media di kantor kpu, jakarta, senin (10/2).
afifuddin menjelaskan bahwa peran kpu sebagai penyelenggara pemilu telah selesai. tugas kpu selanjutnya adalah memastikan tindak lanjut dari hasil pemilihan, termasuk pengesahan hasil pilkada oleh kpu daerah.
dari total 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 40 daerah yang masih mengalami sengketa. "jadi, dari 545 daerah, 505 kepala daerah akan dilantik setelah sengketa selesai. sedangkan 40 daerah lainnya masih dalam proses pemeriksaan lanjutan," jelasnya.
meskipun tanggal pelantikan belum diumumkan, pemerintah telah menyiapkan tanggal untuk retret kepala daerah terpilih. wakil menteri dalam negeri (wamendagri), bima arya sugiarto, mengungkapkan bahwa para kepala daerah terpilih akan dilantik di jakarta pada 20 februari 2025 dan kemudian mengikuti retret di akademi militer (akmil) magelang pada 21-28 februari 2025.
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati mesuji terpilih di jakarta pada 20 februari 2025
bima arya menambahkan bahwa 189 tenda telah dipasang di kompleks akmil untuk menampung 505 kepala daerah, yang terdiri dari 481 bupati dan wali kota, serta 33 gubernur. "retret ini akan diisi dengan materi tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan strategis dari para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari lembaga ketahanan nasional (lemhanas)," jelasnya.
menteri keuangan juga dijadwalkan untuk memberikan materi tentang efisiensi anggaran bagi kepala daerah. kemendagri bersama badan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) dan lemhanas sedang mempersiapkan acara tersebut untuk memastikan kesiapan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya setelah pelantikan. 
sebelumnya, pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 februari 2025 mengalami penundaan. namun akhirnya, kepastian didapat setelah presiden prabowo melalui menteri dalam negeri (mendagri) menjadwalkan pelantikan tersebut pada 20 februari 2025.
ya, mendagri tito karnavian mengatakan bahwa presiden prabowo memilih tanggal 20 februari 2025 untuk melantik para kepala daerah. ’’saya melapor kepada pak presiden. pak presiden menyampaikan memilih tanggal 20, hari kamis," kata tito di jakarta pusat, senin (3/2).
baca juga:fiks, pelantikan kepala daerah pada 20 februari
baca juga: lansia penjual serbet ditemukan meninggal di kontrakannya
menurutnyaa, jadwal pelantikan ini khusus untuk kepala daerah terpilih yang tak menghadapi sengketa di mahkamah konstitusi (mk). termasuk kepala daerah yang sengketa hasil pilkadanya telah diputus mk. ’’kalau masih yang berproses di mk, tidak dilakukan pelantikan,” ucapnya.
tito mengaku setelah waktu pelantikan ditetapakan, persoalan lain yang masih dibahas adalah lokasi ibu kota negara (ikn) sebagai tempat pelantikan. 
pemindahan ibu kota ke ikn di penajam paser utara, kalimantan timur, harus diresmikan dengan peraturan presiden (perpres) yang saat ini belum ada. ibu kota indonesia saat ini masih jakarta.
’’masalah tempatnya sedang dibicarakan, tetapi yang jelas di ibu kota negara (pelantikannya). selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta," ujarnya.
baca juga:kepala daerah terpilih diminta sabar, pelantikan ditunda antara 18-20 februari 2025
awalnya, sambung tito, pemerintah mengincar tanggal 18, 19 atau 20 februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah terpilih. tetapi akhirnya prabowo memilih kamis, 20 februari 2025 sebagai tanggal pelantikan serentak.
sementara, ketua kpu lampung erwan bustami mengatakan tata cara dan jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan kewenangan pemerintah. ia mengutip pasal 165 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
’’ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur dengan peraturan presiden," ujarnya.
sebelumnya tito telah menyampaikan kemungkinan pelantikan diundur menjadi antara 18 atau 20 februari 2025. tito meminta masyarakat menunggu hasil rapatnya bersama komisi ii dpr ri, kpu, bawaslu, dan dkpp hari ini.
"tanggal pelantikan sedang dibicarakan di tingkat pemerintah, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan mahkamah konstitusi. nanti senin kita sampaikan hasilnya," pungkasnya, pada 31 januari 2025.
sementara itu, tito mengungkapkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di mahkamah konstitusi (mk). ia menegaskan, pelantikan 249 kepala daerah yang masih bersengketa akan menunggu putusan mk.
"jadi awalnya pelantikan kepala daerah non sengketa akan digelar 6 februari 2025, namun dipilih 20 februari. sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11 hingga 13 februari dipercepat menjadi 4 hingga 5 februari 2025," pungkasnya. (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan