DPRD Lampung Mengadu ke DPR RI
Terkait Petani Kesulitan Jual Singkong
BANDARLAMPUNG – Polemik singkong tidak hanya pada harga yang rendah, melainkan juga beberapa perusahaan singkong yang tutup karena tidak mau membeli hasil panen petani.
Hal tersebut membuat Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung mengadu ke Komisi IV DPR RI, guna membahas langkah konkret yang perlu diambil pemerintah pusat dalam menangani permasalahan tata niaga singkong di Lampung, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.
BACA JUGA:Ekonomi Lampung 2024 Lebih Rendah dari Nasional
Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Budhi Condrowati menyampaikan banyak pabrik singkong di Lampung yang tutup. Hal ini menyulitkan petani menjual hasil panennya.
’’Menjelang Lebaran, saya mengusulkan kepada DPR RI agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah singkong. Banyak pabrik yang tutup, dan ini menyulitkan petani yang siap panen karena pabrik-pabrik tersebut tidak beroperasi," ujarnya, Rabu (5/2).
Budhi menambahkan penutupan pabrik-pabrik singkong tersebut tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga memengaruhi pekerja pabrik, sopir, serta buruh bongkarmuat yang kehilangan mata pencaharian.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perlambatan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor singkong.
’’Saya mengusulkan agar pemerintah pusat tidak hanya melakukan pembahasan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk membantu petani singkong, mengingat persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional," ucapnya.
Selain itu, Budhi menyoroti pentingnya edukasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas singkong. Ia mengingatkan bahwa singkong sudah mendapatkan subsidi pupuk, sehingga, dirinya mengusulkan agar pemerintah membentuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang dapat membimbing petani dalam meningkatkan kadar aci singkong.
"Pemerintah sebaiknya membentuk PPL yang dapat memberikan pendampingan kepada kelompok tani. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas singkong, khususnya kadar acinya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 2.500 lebih petani singkong dari 3 kabupaten: Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat geruduk tiga perusahaan, Kamis 23 Januari 2025.
Tiga perusahaan tersebut yakni PT Sari Agro Manunggal (SAM), Sinar Laut dan PT BSSW. Ketiganya berada di Kabupaten Tulangbawang.
Aksi ribuan petani singkong tersebut dilakukan untuk menuntut harga singkong harus sesuai dengan kesepakatan.