Bawaslu Imbau Laporan Pengawasan Pemilu 2024 Disampaikan ke Pemda, DPRD, dan Publik

BANJARMASIN – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn J.H. Malonda mengingatkan seluruh Bawaslu daerah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada pemerintah daerah (pemda) dan DPRD.

Selain itu, ia juga mengimbau agar laporan tersebut disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

“Laporan itu sebaiknya tidak hanya untuk konsumsi internal Bawaslu, tetapi juga harus disampaikan ke pemda, DPRD, dan kepada publik,” ucap Herwyn.

Herwyn menekankan pentingnya bagi jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera membuat laporan kepada pemerintah daerah dan DPRD. 

Mengingat anggaran Bawaslu daerah berasal dari APBD yang diperoleh dari eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD), laporan tersebut sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas.

Untuk laporan kepada publik, Herwyn meminta agar laporan tersebut disusun dalam bentuk buku yang mudah dipahami oleh masyarakat. “Evaluasi lembaga yang dilakukan itu merupakan pertanggungjawaban Bawaslu kepada negara dan rakyat. 

Mudah-mudahan ini memberikan citra positif, sehingga perspektif masyarakat dan lembaga lain terhadap Bawaslu tetap dalam kategori baik,” paparnya.

Selain itu, Herwyn berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga harus melibatkan pihak eksternal. “Kita undang pihak eksternal, sejauh apapun kritik terhadap Bawaslu, harus diundang. Ini bagian dari tanggung jawab Bawaslu, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kami,” cetus Herwyn.

Tak hanya soal kelembagaan, dia juga berharap dalam evaluasi tersebut dapat dibahas mengenai arah pelaksanaan pemilu di masa mendatang, atau yang dikenal dengan istilah ‘quo vadis’ pemilu. 

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap tahapan Pilkada 2024 yang telah dilalui.

Menurutnya, beberapa catatan perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas pemilihan di masa depan. ’’Perspektif yang terjadi di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Namun, kami juga melihat output pilkada menunjukkan kohesi rakyat yang berjalan dengan baik,” ujar Iskardo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di aula Pepadun, Kamis (5/12).

Iskardo juga menekankan bahwa data yang lengkap sangat penting, khususnya untuk menghadapi potensi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Narasi yang dibangun dari data ini akan menjadi modal besar dalam menghadapi kemungkinan gugatan selama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan, menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan berbasis data di setiap tahapan rekapitulasi suara. “Forum ini harus terbuka, berdasarkan data yang sudah ada, sehingga pertanggungjawaban struktur kelembagaan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.