Kejati Geledah Rumah di Villa Citra

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 24 Jan 2025 - 22:14

BERI KETERANGAN: Kasidik Aspidsus Kejati Lampung Masagus Rudy mengatakan Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung pada Kamis (23/1) melakukan penggeledahan di rumah terduga pengklaim tanah Kemenag Lampung berinisial TSS di Perumahan Villa Citra.-Foto Leo Dampiari -

”Sebenarnya kasus ini sudah lama, sudah lebih dari 2 tahun. Tapi baru diproses tahun 2025 ini,” ujarnya.

Puji raharjo menambahkan, karena proses perkara lahan telah berjalan selama dua tahun dan tidak membuahkan hasil, sehingga Kemenag melakukan upaya hukum lain dengan melaporkan kasus tersebut ke kejaksaan agung dan mabes polri.

”Setelah kami lapor ke Kejagung dan Mabes Polri, baru dilanjutkan kasusnya dan Kejati melakukan penggeledahan ke ATR/BPN Lampung,” ucapnya.

Saat ini Kejati Lampung yang sudah menangani kasus sengketa lahan milik Kemenag, serta telah melakukan penggeledahan di Kantor ATR/BPN dan BPN Lampung Selatan untuk mencari barang bukti yang diperlukan.

Terpisah, Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengaku masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyerobotan lahan milik Kemenag Lampung yang berada di Lamsel dengan luas sekitar 1,7 Ha.

“Prosesnya masih berjalan. Kami masih Upaya melakukan penyelidikan terhadap kasus itu dengan memanggil beberapa saksi,” ujarnya.

Menurutnya, jika taka da halangan, pekan depan Kejati Lampung memanggil saksi-saksi yang mengetaahui terjadinya proses penerbitan sertifikat tanah. ”Minggu depan kami akan panggil saksi-saksi,” katanya.

Perlu diketahui, Kejaksaan Tinggi Lampung menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung. Penggeledahan dilakukan Rabu (8/1) terkait penyidikan dugaan mafia tanah di wilayah Lampung Selatan.

Hasilnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan pihak kejaksaan menyita sejumlah dokumen penting berkaitan penyidikan mafia tanah tersebut. ’’Dokumen yang disita berhubungan dengan penerbitan surat-menyurat, sertifikat, dan dokumen lain yang terkait,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Kalvyn Andar Sembiring pun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kantornya telah digeledah pihak Kejati Lampung. Menurutnya penggeledahan ini berkaitan pemeriksaan berkas-berkas sertifikat yang dikeluarkan di Lampung Selatan. ’’Yang diamankan berkas penerbitan sertifikat,” singkatnya. (leo/c1/yud)

kejati geledah rumah di villa citra                            terkait dugaan mafia tanah
bandarlampung - pasca melakukan penggeledahan kantor bpn lampung, tim penyelidikan aspidsus kejaksaan tinggi lampung kembali melakukan penggeledahan di perumahan villa citra, bandarlampung, dan berhasil mengamankan sejumlah dokumen.
penggeledahan dalam rangkaian penyidikan terkait dugaan mafia tanah milik kementerian agama (kemenag).
kasidik aspidsus kejati lampung masagus rudy mengatakan bidang pidana khusus kejati lampung pada kamis (23/1) melakukan penggeledahan di rumah terduga pengklaim tanah kemenag lampung berinisial tss di perumahan villa citra.
baca juga:walhi dorong pemerintah beri sanksi pt semen baturaja 
’’kami melakukan penggeledahan rumah di villa citra antasari milik tss berlatar belakang sebagai pihak swasta yang mengklaim tanah milik kementerian agama provinsi lampung,” ungkap rudy, jumat (24/1).
menurutnya, kejaksaan mengamankan sejumlah barang bukti, berupa surat tanah, akta jual-beli, hingga alat elektronik yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut. ’’penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan alat bukti,” ucapnya.
selain menggeledah, sambung rudy, kejati lampung juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan terus mendalami pihak-pihak terkait yang terlibat, mulai dari asn hingga pihak swasta.
”nanti, pasca penggeledahan, kejati dalam waktu dekat akan memanggil tss untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari informasi lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana mafia tanah yang sedang digiatkan oleh kejati lampung,” katanya.
diberitakan sebelumnya, kejaksaan tinggi (kejati) lampung berencana akan memanggil pihak atr/bpn terkait adanya lahan kemenag lampung seluas 1,7 hektare (ha) yang dikuasai oleh pihak swasta hingga memiliki sertifikat.
ya, pasca penggeledahan kantor atr/bpn oleh kejaksaan tinggi lampung, kanwil kementrian agama lampung berharap, kasus sengketa lahan seluar 1 koma 7 hektare di kabupaten lampung selatan bisa menjadi terang benderang.
kakanwil kemenag lampung, puji raharjo membenarkan bahwa ada asetnya seluas 1,7 hektare di kabupaten lampung selatan yang menjadi sengketa dengan pihak swasta. sebab, lahan tersebut memiliki sertifikat ganda.
”jadi, kami memiliki sertifikat tanah di daerah lamsel. ternyata lahan itu juga dimiliki oleh orang lain. bahkan, mereka memiliki sertifikat. ini kan aneh, ada 2 sertifikat di lahan yang sama,” ungkap puji raharjo, selasa, 14 januaari 2025.
menurutnya, kasus tanah kemenag di lampung selatan, saat ini sedang ditangani oleh kejati lampung dan sudah lebih dari dua tahun lalu berperkara dengan pihak swasta yang mengklaim lahan tersebut miliknya.
”sebenarnya kasus ini sudah lama, sudah lebih dari 2 tahun. tapi baru diproses tahun 2025 ini,” ujarnya.
puji raharjo menambahkan, karena proses perkara lahan telah berjalan selama dua tahun dan tidak membuahkan hasil, sehingga kemenag melakukan upaya hukum lain dengan melaporkan kasus tersebut ke kejaksaan agung dan mabes polri.
”setelah kami lapor ke kejagung dan mabes polri, baru dilanjutkan kasusnya dan kejati melakukan penggeledahan ke atr/bpn lampung,” ucapnya.
saat ini kejati lampung yang sudah menangani kasus sengketa lahan milik kemenag, serta telah melakukan penggeledahan di kantor atr/bpn dan bpn lampung selatan untuk mencari barang bukti yang diperlukan.
terpisah, aspidsus kejati lampung, armen wijaya mengaku masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyerobotan lahan milik kemenag lampung yang berada di lamsel dengan luas sekitar 1,7 ha.
“prosesnya masih berjalan. kami masih upaya melakukan penyelidikan terhadap kasus itu dengan memanggil beberapa saksi,” ujarnya.
menurutnya, jika taka da halangan, pekan depan kejati lampung memanggil saksi-saksi yang mengetaahui terjadinya proses penerbitan sertifikat tanah. ”minggu depan kami akan panggil saksi-saksi,” katanya.
perlu diketahui, kejaksaan tinggi lampung menggeledah kantor wilayah (kanwil) kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) provinsi lampung. penggeledahan dilakukan rabu (8/1) terkait penyidikan dugaan mafia tanah di wilayah lampung selatan.
hasilnya, asisten pidana khusus (aspidus) kejati lampung armen wijaya mengatakan pihak kejaksaan menyita sejumlah dokumen penting berkaitan penyidikan mafia tanah tersebut. ’’dokumen yang disita berhubungan dengan penerbitan surat-menyurat, sertifikat, dan dokumen lain yang terkait,” ucapnya saat dikonfirmasi.
kepala kanwil bpn provinsi lampung kalvyn andar sembiring pun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kantornya telah digeledah pihak kejati lampung. menurutnya penggeledahan ini berkaitan pemeriksaan berkas-berkas sertifikat yang dikeluarkan di lampung selatan. ’’yang diamankan berkas penerbitan sertifikat,” singkatnya. (leo/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan