Kemandirian Fiskal Jadi Tantangan Pemda di Lampung

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 23 Jan 2025 - 23:27

Radar Lampung Baca Koran--

Hal ini pula pernah ditekankan Bapak Presiden Prabowo pada saat Rapat Koordinasi Nasional tanggal 7 November 2024 di Sentul.

"Presiden Prabowo menekankan pada kegiatan itu, bahwa Negera Indonesia itu Negara kaya, Negara yang makmur. Maka tidak ada alasan bagi masyarakatnya untuk tidak sejahtera," ujarnya.

Persoalan yang muncul adalah seringkali kita didalam menyusun program dan anggaran terdapat kebocoran di sana sini yang cukup besar.

"Ke depan lakukan yang terbaik, laksanakan program dengan baik. jangan banyak kebocoran, fokus untuk melayani masyarakat," ungkapnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan amanah Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas mengharuskan kita semua mengkonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya.

"Tujuan tidak mungkin dapat dicapai hanya satu pihak saja atau dalam hal ini oleh satu instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, sehingga harus didukung dengan perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD," terangnya. (pip/c1/yud)

kemandirian fiskal jadi tantangan pemda di lampung                             bandarlampung – pj. gubernur lampung samsudin menyebut pemerintah daerah di lampung masih menghadapi tantangan kemandirian fiskal.
hal tersebut disampaikannya dalam entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2025 di mahan agung, rabu (22/1).
dijelaskan samsudin, pada 2024 lalu seluruh kabupaten/kota di lampung belum mandiri fiskal. semua pemda masih memiliki ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat.
’’kalau mandiri itu sudah fokus dengan anggaran yang ada dan tidak minta-minta lagi dengan pusat," ujarnya.
baca juga:evaluasi pilkada 2024: bskdn kemendagri soroti pentingnya kepemimpinan kuat dan bersih
pada kesempatan tersebut, samsudin meminta pemda ke depan mengonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor. juga melakukan sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya. 
’’tujuan ini tidak mungkin dapat dicapai hanya satu pihak atau dalam hal ini oleh satu instansi saja," ucapnya.
lanjut samsudin, belanja pegawai pemda juga masih menjadi sorotan sekitar 36 persen dan berada di atas ketentuan kementerian dalam negeri (kemendagri) sebesar 30 persen.
"saya yakin per kabupaten masih ada yang di atas 40 persen dan ini harus ditelusuri oleh bpkp (badan pengawasan keuangan dan pembangunan)," tuturnya.
menurut samsudin, hal tersebut tidak efektif karena hanya 60 persen yang dipergunakan untuk masyarakat dan 40 persennya untuk membiayai para pegawai.
pada kesempatan tersebut, samsudin mengapresiasi upaya yang dilakukan bpkp dalam mencegah kebocoran anggaran sesuai arahan presiden prabowo pada rakornas di sentul 7 november 2024 lalu.
"ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh bpkp, yang setiap mulai tahun anggaran, bpkp harus menyampaikan terkait apa yang harus kita lakukan kedepan, dan bagaimana cara penyusunan program yang sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan," tuturnya.
sepeti diketahui, asta cita prioritas pembangunan nasional dalam rpjmn tahun 2025-2029 mengamanahkan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional diantaranya: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebesar 8 persen; pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen tahun 2026; serta peningkatan kualitas sdm indeks modal manusia (human capital index) meningkat 0,59 persen pada tahun 2029. 
"tiga hal inilah, yang harus menjadi prioritas kita didalam penyusunan program-program yang ada. untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan yang konkrit dan tepat sasaran" terangnya.
hal ini pula pernah ditekankan bapak presiden prabowo pada saat rapat koordinasi nasional tanggal 7 november 2024 di sentul. 
"presiden prabowo menekankan pada kegiatan itu, bahwa negera indonesia itu negara kaya, negara yang makmur. maka tidak ada alasan bagi masyarakatnya untuk tidak sejahtera," ujarnya.
persoalan yang muncul adalah seringkali kita didalam menyusun program dan anggaran terdapat kebocoran di sana sini yang cukup besar.
"ke depan lakukan yang terbaik, laksanakan program dengan baik. jangan banyak kebocoran, fokus untuk melayani masyarakat," ungkapnya.
untuk mencapai tujuan pembangunan dan amanah pemerintah sebagaimana disebutkan di atas mengharuskan kita semua mengkonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya. 
"tujuan tidak mungkin dapat dicapai hanya satu pihak saja atau dalam hal ini oleh satu instansi pemerintah di provinsi lampung dan organisasi perangkat daerah (opd) saja, sehingga harus didukung dengan perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah yang nantinya akan dituangkan dalam rpjmd," terangnya. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 26 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan