DPR Akan Panggil Menteri Saintek Terkait Aksi Demo Pegawai Kemendikti Saintek

JAKARTA, RADAR LAMPUNG - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Komisi X DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Ini untuk melakukan evaluasi menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Kemendikti Saintek.

Demonstrasi ini dipicu oleh dugaan tindakan anarkis dan pemecatan pegawai secara tidak adil oleh Menteri Brodjonegoro.

“Kami akan meminta Komisi terkait untuk memantau dan melakukan evaluasi atas masalah ini,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

BACA JUGA:Klub Bundesliga Jerman Borussia Monchengladbach Rekrut Bek Timnas Indonesia

Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco menegaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji lebih lanjut fenomena unjuk rasa yang melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikti Saintek. "Kami akan teliti dan kaji masalah ini," tambah Dasco.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan para pegawai dalam rangka menemukan solusi terbaik.

“Pintu dialog tetap terbuka dengan pemikiran yang terbuka, demi mencapai resolusi terbaik,” ujarnya.

Togar juga membantah tuduhan yang ditujukan oleh para pengunjuk rasa terkait pemecatan sepihak terhadap salah satu pegawai, Neni. Ia menyatakan bahwa proses tersebut masih berlangsung dan berbagai opsi lainnya masih terbuka.

BACA JUGA:Diduga Ditampar Oknum Camat Bumiagung Lampung Timur, Pekerja Fiber Optik Lapor ke Polisi

"Semuanya masih dalam proses, dan kami terbuka untuk opsi lain. Terlalu reaktif dan tanpa dialog tentu tidak baik," kata Togar.

Sebelumnya, puluhan pegawai Kemendikti Saintek menggelar aksi protes di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta, pada Senin (20/1).

Mereka mengkritik sikap Menteri Brodjonegoro yang dianggap arogan dan menyebutkan bahwa kebijakan yang diterapkan selama ini bersifat sewenang-wenang, bahkan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. (jpc/abd)