Ribuan Petani Geruduk Pemprov

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 13 Jan 2025 - 21:17

DEMO: Ribuan petani singkong dari berbagai kabupaten di Lampung menggeruduk kantor Gubernur dan DPRD Lampung pada Senin (13/1) siang.-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA/RLMG -

Sementara, Ketua Pansus Tataniaga Singkong, Mikdar Ilyas mengatakan, pihaknya mendukung aspirasi para petani, sehingga pansus ini bisa terbentuk. “Pansus ini akan diparipurnakan dan akan ada rekomendasi sesuai bidangnya masing-masing, mulai dari Gubernur hingga kementerian,” ungkap Mikdar.

Mikdar melanjutkan, mulai Selasa 14 Januari 2025, Pansus akan melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani di DPRD Lampung Utara. Setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan ke Lampung Tengah, Mesuji, lampung Timur dan lainnya.

”Setelah itu, Pansus juga akan mendatangi tiga menteri yakni Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, serta Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian,” ucapnya.

Massa aksi unjuk rasa menuntut harga singkong di lapangan korpri Kantor Gubernur Lampung akhirnya membubarkan diri. Itu setelah Ketua DPRD Lampung Ahmad Guru Akbar, bersama Pj Sekda Provinsi Lampung Fredy dan beberapa anggota DPRD Lampung menemui massa aksi di tangga Gedung DPRD Lampung.

Rombongan menyampaikan hasil kesepakatan dari audiensi bersama perwakilan peserta unjuk rasa yang berlangsung di ruang rapat komisi besar.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan, dari hasil diskusi dengan perwakilan massa telah disepakati beberapa point. Keputusan yang disepakati tidak jauh berbeda dengan keputusan bersama Gubernur Lampung, 23 Desember 2024 lalu.

“Kesepakatan yang sama dengan keputusan bersama antara Pj Gubernur tapi ada yang ditambah,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Kata Ahmad Giri Akbar, point-point kesepakatan, seperti singkong petani dibeli dengan harga Rp 1.400 per kg dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen dan usia tanam sembilan bulan.

Lalu, ada pembinaan petani, monitoring harga dan pelaksanaan tera ulang timbangan di lapak, juga ada juga hilirisasi.

Untuk point tambah, disampaikan Ahmad Giri Akbar, bagi perusahaan yang tidak mematuhi surat keputusan bersama tersebut maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bagi perusahaan yang tidak melakukan dan melaksanakan kesepakatan SKB terkait harga ubi kayu maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat menyebarkan surat keputusan bersama tersebut keseluruhan perusahaan tapioka di Lampung.

Dasrul Aswin meminta agar surat keputusan ini dapat berlaku mulai 14 Januari 2025 dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikannya.

ribuan petani geruduk pemprov                            // terkait kesepakatan penetapan harga singkong yang diabaikan
bandarlampung - ribuan petani singkong dari berbagai kabupaten di lampung menggeruduk kantor gubernur dan dprd lampung pada senin (13/1) siang.
dari pantauan radar lampung, para petani singkong ini ada yang dari lampung tengah, lampung timur, hingga mesuji. mereka datang menggunakan puluhan mobil pribadi, pikap, bus, dan truk ke bandarlampung.
meski hujan perlahan mengguyur, mereka tetap menyampaikan orasinya, menuntut agar dibuat ketetapan gubernur untuk mengesahkan kesepakatan harga singkong rp1.400 dan refaksi maksimal 15 persen.
para petani menuntut kesepakatan harga singkong di lampung rp1.400 per kg dengan potongan rafaksi 15 pesen dijalankan. kesepakatan tersebut ditandatangani pada selasa, 23 desember 2024, di ruang rapat utama gubernur lampung.
namun, menurut orator di mobil komandan, harga singkong belum sesuai kesepakatan rp1.400 per kg dan potongan rafaksinya masih sampai 30 persen.
baca juga:dawam raharjo belum siap diperiksa kejati
sehingga kedatangan para petani ke kantor gubernur dan dprd lampung ini untuk menuntut penerapan harga dan rafaksi singkong sesuai kesepakatan terbaru gubernur lampung.
’’jadi kedatangan kami minta pertanggungjawaban pak gubernur dan dprd. saya minta pak gubernur dan dprd untuk tertibkan perda (harga kesepakatan, red) yang ada,” ujar orator.
dari pantauan, hingga saat ini para petani masih silih berganti melakukan orasi di lapangan korpri komplek kantor gubernur lampung.
pj gubernur lampung samsudin pun tidak terlihat berada di kantor gubernur lampung. begitu juga dengan agenda harian gubernur, samsudin hari ini tidak ada agenda.
setelah melakukan aksi, para petani akhirnya diizinkan masuk ke kantor dprd lampung, yakni dilakukan pertemuan antara pansus tata niaga singkong dan petani, namun dalam pertemuan ini sempat memanas.
baca juga:ardito sambut hangat audiensi radar lampung media grup
hal tersebut bermula saat salah seorang petani meminta kejelasan terkait dengan pertemuan tersebut. sebab, pansus hanya menjelaskan terkait dengan tugas mereka. bahkan terlihat para petani memukul meja dan meminta kejelasan tersebut.
sementara, ketua pansus tataniaga singkong, mikdar ilyas mengatakan, pihaknya mendukung aspirasi para petani, sehingga pansus ini bisa terbentuk. “pansus ini akan diparipurnakan dan akan ada rekomendasi sesuai bidangnya masing-masing, mulai dari gubernur hingga kementerian,” ungkap mikdar.
mikdar melanjutkan, mulai selasa 14 januari 2025, pansus akan melakukan pertemuan dengan kelompok tani di dprd lampung utara. setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan ke lampung tengah, mesuji, lampung timur dan lainnya.
”setelah itu, pansus juga akan mendatangi tiga menteri yakni menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri perindustrian, serta komisi  iv dpr ri yang membidangi pertanian,” ucapnya.
baca juga:pemprov lampung minta koperasi dan bumdes perkuat program makan bergizi gratis 
massa aksi unjuk rasa menuntut harga singkong di lapangan korpri kantor gubernur lampung akhirnya membubarkan diri. itu setelah ketua dprd lampung ahmad guru akbar, bersama pj sekda provinsi lampung fredy dan beberapa anggota dprd lampung menemui massa aksi di tangga gedung dprd lampung.
rombongan menyampaikan hasil kesepakatan dari audiensi bersama perwakilan peserta unjuk rasa yang berlangsung di ruang rapat komisi besar.
ketua dprd lampung, ahmad giri akbar mengatakan, dari hasil diskusi dengan perwakilan massa telah disepakati beberapa point. keputusan yang disepakati tidak jauh berbeda dengan keputusan bersama gubernur lampung, 23 desember 2024 lalu.
“kesepakatan yang sama dengan keputusan bersama antara pj gubernur tapi ada yang ditambah,” ujar ahmad giri akbar.
kata ahmad giri akbar, point-point kesepakatan, seperti singkong petani dibeli dengan harga rp 1.400 per kg dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen dan usia tanam sembilan bulan.
baca juga:33 pejabat tinggi pemprov berpeluag ikut lelang sekda 
lalu, ada pembinaan petani, monitoring harga dan pelaksanaan tera ulang timbangan di lapak, juga ada juga hilirisasi.
untuk point tambah, disampaikan ahmad giri akbar, bagi perusahaan yang tidak mematuhi surat keputusan bersama tersebut maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. 
“bagi perusahaan yang tidak melakukan dan melaksanakan kesepakatan skb terkait harga ubi kayu maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
ditempat yang sama, ketua perkumpulan petani ubi kayu indonesia (ppuki) lampung, dasrul aswin meminta kepada pemprov lampung untuk dapat menyebarkan surat keputusan bersama tersebut keseluruhan perusahaan tapioka di lampung.
dasrul aswin meminta agar surat keputusan ini dapat berlaku mulai 14 januari 2025 dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikannya.
“kami minta keputusan ini mulai berlaku besok. kalau pemprov tidak sanggup menyerahkan sini kami yang sampaikan karena kami mitra dengan mereka,” ucapnya. (pip/jen/c1/yud)