Pakar Hukum Soroti Keputusan TNI Adili Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil di Pengadilan Militer

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 10 Jan 2025 - 22:32

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya proses hukum pelaku penembakan bos rental mobil dilakukan di pengadilan negeri, bukan pengadilan militer, karena melibatkan warga sipil. -FOTO DISWAY -

JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyoroti keputusan TNI untuk mengadili pelaku penembakan bos rental mobil di pengadilan militer.

Menurut Abdul, karena keterlibatan warga sipil dalam kasus ini, proses hukum seharusnya dilakukan di peradilan umum atau pengadilan negeri (PN).

“Seharusnya kasus ini ditindak di Pengadilan Negeri (PN), meskipun pelakunya dari unsur militer, karena kejahatan ini dilakukan terhadap warga sipil,” kata Abdul Fickar kepada Disway.id, Jumat, 10 Januari 2025.

Abdul menilai meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh tiga oknum TNI AL – Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA – yang berstatus militer aktif, ada dasar hukum yang memungkinkan mereka diadili di Pengadilan Negeri.

Namun, ia juga memaklumi bahwa ketiganya dilindungi oleh UU TNI yang mengamanatkan bahwa kasus pidana yang melibatkan prajurit aktif harus diadili di pengadilan militer.

“Meski kasusnya melibatkan warga sipil, tetap sulit untuk mengubahnya sepanjang UU peradilan militer belum diubah. Maka, prosesnya tetap berlangsung di pengadilan militer bagi mereka yang berstatus militer aktif,” jelasnya.

Abdul melanjutkan bahwa meskipun ketiga tersangka merupakan prajurit TNI AL aktif, ada dasar hukum yang memungkinkan mereka diadili di Pengadilan Negeri.

Hal ini karena rangkaian kejahatan penggelapan mobil dimulai oleh warga sipil sebelum melibatkan oknum TNI, yang menunjukkan adanya koneksi antara keduanya.

“Jika merujuk pada KUHAP mengenai koneksitas, seharusnya prajurit militer ini bisa diadili di PN,” ujarnya.

Menurutnya, jika kejahatan tersebut didominasi oleh pelaku sipil, maka kewenangan pengadilan sipil lebih tepat.

“Jika aspek kejahatan lebih didominasi oleh pelaku sipil, maka peradilan sipil seharusnya yang memiliki kewenangan. Idealnya, pengadilan militer digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang berhubungan langsung dengan dimensi militer,” tutup Abdul Fickar.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menanggapi desakan publik agar para pelaku diadili di pengadilan umum. Ia menegaskan bahwa ketiga tersangka, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, akan diproses di Pengadilan Militer.

“Karena ketiganya masih anggota TNI aktif, mereka akan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” jelas Hariyanto kepada wartawan pada Kamis, 9 Januari 2025.

Hariyanto menegaskan bahwa sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf a UU Peradilan Militer, pengadilan militer berwenang mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana selama masih berstatus militer aktif.

pakar hukum soroti keputusan tni adili pelaku penembakan bos rental mobil di pengadilan militer                            jakarta – pakar hukum pidana dari universitas trisakti, abdul fickar hadjar, menyoroti keputusan tni untuk mengadili pelaku penembakan bos rental mobil di pengadilan militer. 
menurut abdul, karena keterlibatan warga sipil dalam kasus ini, proses hukum seharusnya dilakukan di peradilan umum atau pengadilan negeri (pn).
“seharusnya kasus ini ditindak di pengadilan negeri (pn), meskipun pelakunya dari unsur militer, karena kejahatan ini dilakukan terhadap warga sipil,” kata abdul fickar kepada disway.id, jumat, 10 januari 2025.
abdul menilai meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh tiga oknum tni al – sertu aa, sertu rh, dan klk ba – yang berstatus militer aktif, ada dasar hukum yang memungkinkan mereka diadili di pengadilan negeri. 
namun, ia juga memaklumi bahwa ketiganya dilindungi oleh uu tni yang mengamanatkan bahwa kasus pidana yang melibatkan prajurit aktif harus diadili di pengadilan militer.
“meski kasusnya melibatkan warga sipil, tetap sulit untuk mengubahnya sepanjang uu peradilan militer belum diubah. maka, prosesnya tetap berlangsung di pengadilan militer bagi mereka yang berstatus militer aktif,” jelasnya.
abdul melanjutkan bahwa meskipun ketiga tersangka merupakan prajurit tni al aktif, ada dasar hukum yang memungkinkan mereka diadili di pengadilan negeri. 
hal ini karena rangkaian kejahatan penggelapan mobil dimulai oleh warga sipil sebelum melibatkan oknum tni, yang menunjukkan adanya koneksi antara keduanya.
“jika merujuk pada kuhap mengenai koneksitas, seharusnya prajurit militer ini bisa diadili di pn,” ujarnya. 
menurutnya, jika kejahatan tersebut didominasi oleh pelaku sipil, maka kewenangan pengadilan sipil lebih tepat.
“jika aspek kejahatan lebih didominasi oleh pelaku sipil, maka peradilan sipil seharusnya yang memiliki kewenangan. idealnya, pengadilan militer digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang berhubungan langsung dengan dimensi militer,” tutup abdul fickar.
kepala pusat penerangan tni, mayjen tni hariyanto, menanggapi desakan publik agar para pelaku diadili di pengadilan umum. ia menegaskan bahwa ketiga tersangka, yaitu sertu aa, sertu rh, dan klk ba, akan diproses di pengadilan militer.
“karena ketiganya masih anggota tni aktif, mereka akan diadili sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer,” jelas hariyanto kepada wartawan pada kamis, 9 januari 2025.
hariyanto menegaskan bahwa sesuai pasal 9 ayat 1 huruf a uu peradilan militer, pengadilan militer berwenang mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana selama masih berstatus militer aktif.
“dengan demikian, ketiga prajurit tni ini akan diadili di pengadilan militer karena mereka tunduk pada sistem peradilan militer,” pungkasnya. identitas tiga pelaku yang terlibat dalam penembakan yang menewaskan ilyas abdurrahman (48), bos rental mobil, di rest area km 45 tol tangerang–merak akhirnya terungkap. 
pelaku penembakan tersebut adalah oknum prajurit tni angkatan laut (al) yang dikenal dengan inisial sertu aa, sertu rh, dan klk ba.
keluarga korban, dalam hal ini agam muhammad dan rizky agam, anak ilyas, mengungkapkan bahwa mereka hanya diperlihatkan foto para tersangka oleh pihak pusat polisi militer angkatan laut (puspomal) saat menjalani pemeriksaan pada selasa malam, 7 januari 2025.
agam muhammad mengungkapkan, “kami tidak diperbolehkan melihat langsung para tersangka. hanya foto mereka yang ditunjukkan kepada kami. memang, mereka sudah ditahan,” ujarnya saat diwawancarai disway.id pada kamis, 9 januari 2025.
ketika ditanya apakah ketiga pria dalam foto itu adalah pelaku yang diduga terlibat dalam penembakan, agam menyebutkan bahwa mereka terlihat mirip dengan sosok yang tampak dalam video yang terekam saat kejadian tersebut. agam juga menambahkan bahwa mereka tidak dihadapkan langsung dengan para tersangka dalam proses pemeriksaan.
agam menjelaskan, “kami hanya melihat foto mereka saat proses bap. kami tidak dipertemukan secara langsung dengan ketiga tersangka.”
pihak tni al telah memberikan jaminan untuk menyelesaikan kasus ini dan mengusut tuntas peristiwa penembakan yang menewaskan ayah mereka. mereka berjanji untuk memproses hukum para tersangka dengan tegas demi keadilan bagi keluarga korban. “kami berharap agar para pelaku dihukum seberat-beratnya demi keadilan almarhum ayah saya,” ujar agam.
peristiwa tragis ini terjadi pada kamis, 2 januari 2025, sekitar pukul 04.30 wib di rest area km 45 tol tangerang-merak. saat itu, ilyas abdurrahman bersama kedua anaknya dan beberapa anggota asosiasi rental mobil indonesia (armi) berusaha menghadang mobil honda brio yang diduga digelapkan oleh penyewa. namun, ketika mereka berusaha mengadang pelaku, sebuah mobil sigra hitam yang berada di lokasi melepaskan tembakan ke arah mereka. akibatnya, ilyas tewas tertembak, sementara seorang rekannya, ramli (60), mengalami luka tembak.
aksi pengadangan ini bermula saat ilyas dan rombongan mengejar pelaku yang kabur membawa mobil brio. mereka berhasil menemukan mobil tersebut di area depan minimarket rest area km 45, sebelum insiden penembakan terjadi. 
sebelumnya panglima komando armada (pangkoarmada) ri, laksamana madya tni denih hendrata, mengungkapkan bahwa kepemilikan senjata api oleh oknum tni al yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di tol tangerang-merak sudah sesuai dengan prosedur operasional standar (sop).
menurut laksamana madya denih, oknum tni al yang melakukan penembakan tersebut memiliki jabatan sebagai ajudan, yang memang diwajibkan membawa senjata api meskipun tidak sedang bertugas.
“senjata api itu adalah inventaris yang melekat pada anggota yang bertugas sebagai ajudan. bila ada tugas, senjata itu harus dibawa, sesuai dengan sop,” jelas denih saat konferensi pers pada senin, 6 januari 2025.
tiga oknum tni al yang terlibat dalam insiden ini, yakni sertu aa, sertu rh, dan klk ba, kini telah ditahan di pusat polisi militer angkatan laut (puspom al). denih menjelaskan bahwa dua di antaranya berasal dari kopaska, sementara satu lainnya bertugas di kri bontang.
penembakan tersebut, lanjut denih, bermula dari peristiwa jual beli mobil rental. ia tidak menampik bahwa salah satu oknum kopaska yang terlibat menembak bos rental mobil dalam rangka menyelamatkan rekannya yang sedang dikeroyok oleh sejumlah orang di rest area km 45 tol merak-tangerang.
“pelaku menembak karena melihat rekannya dikeroyok sekitar 15 orang yang tak dikenal,” kata denih.
akibat insiden ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka-luka. laksamana madya denih menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tni.(disway/c1/abd)