Ada Potensi Luar Biasa di Hutan Indonesia

Untuk Dukung Kemandirian Pangan dan Energi

JAKARTA - Para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) berupaya menyukseskan target Presiden Prabowo Subianto dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Upaya dilakukan di berbagai sektor, termasuk dari sisi kehutanan.

Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi potensi sektor kehutanan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.

Sikap Raja Juli Antoni ini mendapat respons dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Yakni Rumantara selaku project leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH). ’’Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu. Padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ungkap Rumantara.

Kadin RFBH merupakan sebuah task force khusus atau satgas khusus yang dibentuk Kadin Indonesia untuk mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan multiusaha kehutanan (MUK). Kebijakan sebagaiman diatur UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan yang tidak hanya terbatas pada kayu.

"Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

Metode intensifikasi yakni memanfaatkan teknologi berkelanjutan. Lanntas diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

’’Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara.

Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi itu jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

’’Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara yang baru saja meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

Langkah itu, kata Rumantara, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target net zero emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. ’’Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutup Rumantara. (jpc/c1)