BPRS Rajasa Lamteng Beralih Nama Jadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 07 Jan 2025 - 22:12

BERUBAH NAMA: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah saat ini berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.--FOTO ISTIMEWA

"Dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan yang makin kompleks dan beragam, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPR syariah yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya," terangnya.

Menurut dia, pencabutan izin usaha pada BPR/BPRS tidak serta merta dilakukan. Pengawas terus memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi dilakukan selama status dalam penyehatan. Realisasi dari rencana tindak BPR/BPRS dan pemegang saham pengendali yang berpengaruh terhadap penetapan nantinya.

Bisa kembali normal atau menjadi status bank dalam resolusi. Pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam menjaga dan memperkuat industri perbankan.

"Serta melindungi kepentingan konsumen setelah pemegang saham dan pengurus BPR/BPRS tidak mampu melakukan upaya penyehatan. OJK saat ini terikat kepada aturan dalam UU P2SK dimana status BDP (bank dalam pengawasan) tidak boleh melampaui 1 tahun," jelas Dian.

Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana pada 16 Desember 2024. Sebelumnya, BPR yang beralamat di jalan Jendral H. Amir Machmud nomor 271, Cimahi, itu telah ditetapkan dalam status pengawasan bank dalam resolusi (BDR) pada 26 November 2024.

Berselang 13 hari kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kencana pada 9 Desember 2024. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, jumlah BPR/BPRS melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

bprs rajasa lamteng beralih nama  jadi bank perekonomian rakyat syariah                            lamteng - bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) rajasa lampung tengah saat ini beralih nama menjadi bank perekonomian rakyat syariah. hal itu merujuk dikeluarkannya undang-undang (uu) republik indonesia (ri) no. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pada bagian kedua akan ketentuan peralihan terkait perbankan dan perbankan syariah. 
berdasar hal tersebut, uu yang sudah disahkan pada 12 januari 2023 oleh presiden ri joko widodo, maka berlaku pada bprs rajasa lamteng. di mana sejak adanya nomenklatur bank pembiayaan rakyat syariah yang telah ada sebelum uu ini berlaku dimaknai sama dengan bank perekonomian syariah (bprs) rajasa lamteng.
direktur utama bprs rajasa lamteng herwanto menyampaikan peralihan nama ini sudah jelas dan menyesuaikan aturan pemerintah dengan pedoman uu ri.
"kami mengikuti aturan yang berlaku dan tentunya ini ditujukan untuk peningkatan pengembangan jasa pelayanan sektor keuangan. sudah jelas tertera nomenklatur dari aturan ini. diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas dalam menunjang perekonomian negara yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia," kata herwanto.
bprs rajasa lamteng sebagai jasa perbankan milik pemerintah daerah lamteng, kata herwanto, pada 2023-2024 grafik pertumbuhannya mengalami peningkatan.
’’penyaluran pembiayaan di bprs rajasa pada periode desember 2023 mencapai rp52.974.808.270, merangkak naik menjadi rp56.964.312.185. sehingga nilai pertumbuhan 2023-2024 di angka 107,53%,’’ kata herwanto.
sementara dari penghimpunan dana pihak ketiga, kata herwanto, pada desember 2023 di bprs rajasa berada di posisi angka rp33.933.660.847,60 atau mengalami peningkatan hingga rp39.696.526.296,89. ’’pertumbuhannya mencapai 116,98%,’’ katanya.
herwanto mengapresiasi grafik ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dari jajaran karyawan bprs rajasa lamteng yang didukung pemkab lamteng dan masyarakat yang tersebar di 28 kecamatan di lamteng.
bprs rajasa lamteng, kata herwanto, terus membangun sinergi dengan pemkab lamteng dan dprd lamteng untuk terus berkontribusi kepada masyarakat yang mempercayakan jasa pelayanan keuangan di bprs rajasa. ’’saat ini, pemkab lamteng dan dprd lamteng sedang menyusun perda perubahan bprs rajasa. diharapkan dengan diterbitkannya perda perubahan tersebut dapat meningkatkan pelayanan bprs rajasa pada masyarakat lamteng,’’ harapnya.
demikian halnya dukungan kepada pemerintah, lanjut herwanto, seperti keluarnya instruksi pemutihan utang umkm dari presiden prabowo subianto. ’’bprs rajasa lamteng mendukung kebijakan pemerintah. dalam persiapan regulasi kebijakan tersebut, kami akan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan (ojk)," ungkapnya.
 
diketahui, seleksi alam di industri bank perekonomian rakyat konvensional maupun syariah (bpr/bprs) berlanjut. hingga 24 desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha telah dicabut oleh ojk. jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan paling banyak 9 bpr/bprs tutup dalam setahun.
kepala eksekutif pengawas perbankan ojk dian ediana rae menyatakan saat ini hampir seluruh bpr/bprs di indonesia tercatat dengan status pengawasan normal.
fokus pengawasan yang dilakukan ojk bertujuan mewujudkan industri bpr dan bprs yang berintegritas dan tepercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata. terutama pada daerah atau wilayahnya.
 
"dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan yang makin kompleks dan beragam, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi bpr atau bpr syariah yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya," terangnya.
 
menurut dia, pencabutan izin usaha pada bpr/bprs tidak serta merta dilakukan. pengawas terus memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.
 
upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi dilakukan selama status dalam penyehatan. realisasi dari rencana tindak bpr/bprs dan pemegang saham pengendali yang berpengaruh terhadap penetapan nantinya.
 
bisa kembali normal atau menjadi status bank dalam resolusi. pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pelaksanaan tugas ojk dalam menjaga dan memperkuat industri perbankan.
 
"serta melindungi kepentingan konsumen setelah pemegang saham dan pengurus bpr/bprs tidak mampu melakukan upaya penyehatan. ojk saat ini terikat kepada aturan dalam uu p2sk dimana status bdp (bank dalam pengawasan) tidak boleh melampaui 1 tahun," jelas dian.
 
teranyar, ojk mencabut izin usaha pt bank perkreditan rakyat kencana pada 16 desember 2024. sebelumnya, bpr yang beralamat di jalan jendral h. amir machmud nomor 271, cimahi, itu telah ditetapkan dalam status pengawasan bank dalam resolusi (bdr) pada 26 november 2024.
 
berselang 13 hari kemudian, lembaga penjamin simpanan (lps) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bpr kencana pada 9 desember 2024. ketua dewan komisioner lps purbaya yudhi sadewa mengakui, jumlah bpr/bprs melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
 
kemungkinan, berkaitan dengan program ojk untuk mengonsolidasikan sejumlah bpr. "jadi saya belum bisa membedakan apakah ini betul-betul perburukan bpr secara keseluruhan atau karena memang dampak dari program ojk," ungkapnya.
 
menurut dia, kinerja industri bpr/bprs akan cenderung stagnan bila tidak ada perbaikan kondisi ekonomi ke depan. apalagi, juga dibarengi daya beli masyarakat yang sedang lesu. butuh peran penting kebijakan fiskal maupun moneter.
 
"kita tidak bisa mengharapkan masa gemilang setahun ke depan. kecuali ada perubahan arah ekonomi," ujar purbaya.
 
mengingat, peran lps terbatas. hanya menjaga tingkat penjaminan simpanan masyarakat.
 
anggaran yang disiapkan untuk membayar klaim penjaminan simpanan dari nasabah bpr yang gagal atau mengalami pencabutan izin usaha sebesar rp1 triliun. "kalau kurang pun dana kita masih banyak, ada rp240 triliun, jadi ada nggak usah takut," celetuk purbaya. (rnn/jpc/c1)