RI Bakal Setop Impor Solar 2026

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 05 Jan 2025 - 21:34

KONFERENSI PERS: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di kantornya.--FOTO ISTIMEWA

ri bakal setop impor solar 2026                            jakarta - pemerintah menetapkan bahan bakar minyak (bbm) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau b40 mulai 1 januari 2025.
"kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari b35 ke b40 dan hari ini kami umumkan berlaku mulai 1 januari 2025," kata menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia dalam konferensi pers di kantor kementerian esdm, jakarta, ditulis minggu (5/1).
langkah ini, menurut bahlil, sejalan dengan agenda asta cita presiden ri prabowo subianto terkait ketahanan dan swasembada energi serta target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke b50 pada 2026.
 
"kalau ini berjalan baik, atas arahan presiden prabowo, kita akan mendorong implementasi b50 pada 2026. kalau ini kita lakukan, impor kita terhadap solar, insya allah dipastikan sudah tidak ada lagi pada 2026," ujar bahlil.
 
"jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," imbuh bahlil.
 
lebih lanjut, ketua umum partai golkar ini mengatakan bahwa pada 2025 pemerintah menetapkan alokasi b40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel. dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi public service obligation atau pso. sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-pso.
 
ia memastikan implementasi program mandatori b40 ini tertuang dalam keputusan menteri esdm no 341.k/ek.01/mem.e/2024 tentang pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak jenis minyak solar dalam rangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit sebesar 40 persen.
 
"penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 badan usaha (bu) bbn (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 bu bbm yang mendistribusikan b40 untuk pso dan non-pso, serta 26 bu bbm yang khusus menyalurkan b40 untuk non-pso," ungkapnya.
 
sebelumnya, pemerintah sudah menerapkan bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35 persen (b35) mulai berlaku 1 februari 2023. keputusan implementasi program b35 diambil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya ketersediaan pasokan bahan baku terutama minyak sawit mentah, kapasitas produksi badan usaha bahan bakar nabati dan standar spesifikasi yang harus dipenuhi.
 
pada 2023, alokasi biodiesel sebanyak 13,14 juta kiloliter atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya sebesar 11,02 juta kiloliter.
terpisah, direktur eksekutif institute for essential services reform (iesr) fabby tumiwa menilai semangat b40 menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan bbm. khususnya mengurangi bbm impor. itu sejalan dengan keinginan presiden prabowo subianto untuk swasembada energi.
 
”dasarnya karena bbm impor kita semakin tinggi dari tahun ke tahun. produksi minyak dalam negeri turun, sementara kebutuhan naik. untuk minyak diesel itu sudah enggak terlalu besar sebenarnya,” kata fabby.
 
nah, minyak sawit alias crude palm oil (cpo) dipakai untuk berbagai kebutuhan. seperti industri, pangan, hingga kosmetik. tidak hanya sebagai bahan bakar.
 
kebutuhan tersebut meningkat setiap tahunnya. sementara melihat produksi cpo dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. dengan kisaran volume 45-47 juta ton per tahun.
 
fabby menyatakan, menilik peningkatan b30 menjadi b35 membutuhkan penambahan cpo sebanyak 4-5 juta ton per tahun. sedangkan, untuk b35 ke b40 perkiraannya ada kebutuhan 5-6 juta ton cpo tambahan per tahun.
 
”kenaikan dari penggunaan untuk bahan bakar nabati tidak sebanding dengan kenaikan produksi cpo. padahal kebutuhan dalam negeri juga kebutuhan yang non-bahan bakar juga meningkat untuk industri petrokimia, untuk minyak goreng, dan lain sebagainya juga meningkat,” ujar fabby tumiwa.
 
di sisi lain, biaya produksi bahan bakar nabati tidak murah. pembuatan biodiesel b40 masih menggunakan minyak yang harganya fluktuatif. yang kegunaannya hanya sebagai bahan bakar. sementara cpo lebih banyak bisa diolah dengan nilai tambah yang lebih variatif. apalagi, produksi b40 mendapat subsidi dari pemerintah.
 
”subsidinya dari mana? dari pajak ekspor minyak sawit. yang mana 50 persen cpo indonesia itu dieskpor,” beber fabby.
 
fabby menjelaskan, jika produksi cpo tidak meningkat seiring dengan tingginya permintaan bahan bakar nabati, hal ini berisiko menimbulkan kelangkaan pasokan. kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat menyebabkan harga minyak sawit, baik untuk kebutuhan bahan bakar maupun produk non-bahan bakar, ikut naik. dampaknya akan dirasakan pada harga minyak goreng dan bahan baku oleochemical yang juga mengalami kenaikan.
 
”kalau harga minyak goreng naik, dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat juga akan terasa,” tandas fabby.
 
karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat trade-off dari kebijakan pengembangan bahan bakar nabati ini. untuk meningkatkan produksi minyak sawit, salah satu cara yang mungkin ditempuh adalah dengan membuka lahan baru. namun, kebijakan ini tidak tanpa konsekuensi, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan emisi yang ditimbulkan.
 
pembukaan lahan bukanlah solusi yang ideal. jarena dapat merusak keseimbangan ekologis dan memperburuk masalah emisi karbon. kebijakan pengembangan b40 tidak dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat untuk mendukung transisi energi.
 
”untuk transisi energi, kita harus fokus pada pengembangan bahan bakar non-bbm, bukan bahan bakar nabati,” tegas fabby.
 
fabby berpendapat bahwa transisi energi yang sesungguhnya adalah dengan mengurangi konsumsi bbm dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan energi, memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh, terutama dalam konteks kemandirian energi nasional. (jpc/c1)