UNIOIL
Bawaslu Header

Tantangan Membangun Pariwisata Lampung di 2025

-ILUSTRASI EDWIN/RLMG-

BANDARLAMPUNG - Provinsi Lampung menjadi urutan kedua pergerakan wisatawan domestik terbesar di luar Pulau Jawa dan Bali setelah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Bobby Irawan mengatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan wisatawan domestik di Lampung hingga Oktober 2024 mencapai 14,7 juta dari target sekitar 7 juta.

’’Sektor pariwisata Lampung kalau kita lihat dari data-data itu cukup menjanjikan. Trennya selalu naik,” ujar Bobby.

Dilanjutkan, ada tiga indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan spending of money atau pengeluaran dari turis yang dari tahun ke tahun datanya terus meningkat.

’’Bahkan lonjakan dari tahun 2022 ke 2023 itu 300 persen untuk kunjungan wisatawan. Artinya cukup baik,” ucapnya.

Meski tren sektor pariwisata di Lampung terus meningkat, Bobby mengaku banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi juga dibenahi di tahun 2025 dan seterusnya.

Pertama, terkait infrastruktur dalam menuju destinasi wisata sering dikeluhkan oleh wisatawan. “Harus kita akui persoalan infrastruktur ini menjadi persoalan utama dalam kita membangun daerah kita yang memang harus diselesaikan tantangan ini,” tuturnya.

BACA JUGA:Mencermati Peluang Ekspor Produk Halal pada 2025

Kedua, disampaikan Bobby Irawan terkait tata kelola yang tidak kalah penting dalam meningkatkan sektor pariwisata di Lampung.

Bobby Irawan mengaku jika Lampung masih kalah dengan Bandung, Jogyakarta, Jawa Timur apalagi Bali yang begitu maju sektor pariwisatanya. “Apalagi Bali yang menjadi patokan perkembangan pariwisata di Indonesia. Kemajuan tersebut berkaitan dengan tata kelolanya,” ungkapnya.

Menurut Bobby Irawan, berkaitan dengan tata kelola ini masih banyak bermacam-macam keluhan dilapangan seperti masuk satu destinasi yang harus bayar berkali-kali. 

“Itu bagian dari tata kelola. Ini tantangan kita kedepan yang harus kita perbaiki bagaimana misalnya membangun satu sistem pembayaran yang tidak harus berulangkali tapi cukup satu kali di satu destinasi,” terangnya.

“Jadi tidak perlu misal mau snorkeling bayar dan lainnya bayar lagi. Ini sudah kita sampaikan juga ke teman-teman dinas kabupaten kota yang memiliki wilayah,” sambungnya.

Dirinya mencontohkan seperti bagaimana pengelolaan di Pahawang dan sebagainya itu bisa terkoordinasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik dilapangan atau keluhan-keluhan oleh wisatawan.

Tag
Share