Pj Gubernur: Tuntaskan Pengelolaan Sampah!

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 01 Jan 2025 - 22:57

Rapat koordinasi penuntasan pengelolaan sampah dan perbaikan operasional TPA kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Selasa (31/12).- FOTO BIRO ADPIM-

”Terkait Pengelolaan Sampah saya menekankan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat menerapkan pengelolaan sampah dengan sebaiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku,” kata Samsudin.

Samsudin juga menekankan sejumlah hal kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah, melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah.

Melakukan penyelesaian sampah di hulu atau pada sumber timbulan sampah, setiap rumah tangga dan kawasan harus giat melakukan pemilahan dan pengurangan sampah.

“Setiap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang beroperasi secara open dumping harus dibenahi menjadi control landfill, dan atau Sanitary Landfill. Kemudian kegiatan penuntasan pengelolaan sampah minimal yang harus dilakukan tertuang dalam Rencana Aksi Kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah,” ucapnya.

Samsudin menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan capaian pengelolaan sampah, mengedukasi bagi masyarakat dalam penanganan sampah, membenarkan TPA dan upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Emilia Kusumawati menerangkan, perbandingan TPA Open Dumping, TPA Controlled Landfill dan Sanitary Landfill.

Emilia Kusumawati mengatakan bahwa TPA Open Dumping adalah tempat pemrosesan akhir dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perlakuan apapun khususnya pengurukan sampah dengan lapisan tanah diatas tujuh hari.

Sementara TPA Controlled Landfill merupakan peningkatan dari Open Dumping untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan hidup yang ditimbulkan dan sampah ditimbun lapisan tanah setiap 3-7 hari, dan untuk TPA Sanitary Landfill pada lokasi TPA telah tersedia fasilitas lengkap dengan pengurugan sampah dilakukan secara sistematis dan paling lambat tiga hari.

pj gubernur: tuntaskan pengelolaan sampah!                            bandarlampung - pemerintah daerah (pemda) di lampung ditenggat enam bulan untuk membuat peta jalan (roadmap) rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah.
hal tersebut disampaikan pj. gubernur lampung samsudin saat memimpin rapat koordinasi penuntasan pengelolaan sampah dan perbaikan operasional tpa open dumping kabupaten/kota se-provinsi lampung, selasa (31/12/2024).
rakor tersebut merupakan upaya pengelolaan persampahan secara terpadu di lingkungan provinsi lampung. di mana, pengelolaan sampah ini juga tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) pengelolaan sampah tahun 2024 pada 12 desember lalu untuk menyosialisasikan rencana aksi kolaborasi nasional penuntasan pengelolaan sampah. 
dalam rakornas tersebut, pemda diminta untuk menyusun roadmap rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah di provinsi lampung dalam waktu enam bulan sejak rencana aksi disepakati pada 12 desember 2024.
samsudin mengatakan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah sudah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008.
baca juga:tata kelola pemberian ijazah kurang baik, ombudsman beri lima saran
dalam pasal 3 uu ini disebutkan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kemanan, dan asas nilai ekonomi.
“kemudian pasal 4 disebutkan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya,” ujar samsudin.
pengelolaan sampah juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, peraturan presiden nomor 97 tahun 2017, perpres nomor 35 tahun 2018, dan perpres nomor 83 tahun 2018.
”di provinsi lampung, pengelolaan sampah sudah diatur melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, peraturan gubernur lampung nomor 27 tahun 2022 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta peraturan gubernur lampung nomor 53 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah plastic,” bebernya.
baca juga:pegawai bank korupsi rp2,1 miliar, uang 175 nasabah raib
bahkan, kata samsudin, guna percepatan pembentukan bank sampah di kelurahan/desa, telah diterbitkan surat keputusan gubernur lampung nomor g/411/v.10/hk/2023 tanggal 24 juli 2023 tentang pembentukan dewan penasehat dan forum bank sampah provinsi lampung.
selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di perkantoran, pemerintah provinsi (pemprov) lampung telah menerbitkan surat edaran gubernur lampung nomor 51 tahun 2024 tentang penerapan kantor ramah lingkungan (program eco-office) di provinsi lampung. 
 
”terkait pengelolaan sampah saya menekankan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat menerapkan pengelolaan sampah dengan sebaiknya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” kata samsudin.
 
samsudin juga menekankan sejumlah hal kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah, melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah. 
 
melakukan penyelesaian sampah di hulu atau pada sumber timbulan sampah, setiap rumah tangga dan kawasan harus giat melakukan pemilahan dan pengurangan sampah.
 
“setiap tempat pemrosesan akhir (tpa) yang beroperasi secara open dumping harus dibenahi menjadi control landfill, dan atau sanitary landfill. kemudian kegiatan penuntasan pengelolaan sampah minimal yang harus dilakukan tertuang dalam rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah,” ucapnya.
 
samsudin menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan capaian pengelolaan sampah, mengedukasi bagi masyarakat dalam penanganan sampah, membenarkan tpa dan upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah. 
 
sementara, kepala dinas lingkungan hidup (dlh) lampung emilia kusumawati menerangkan, perbandingan tpa open dumping, tpa controlled landfill dan sanitary landfill.
 
emilia kusumawati mengatakan bahwa tpa open dumping adalah tempat pemrosesan akhir dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perlakuan apapun khususnya pengurukan sampah dengan lapisan tanah diatas tujuh hari.
 
sementara tpa controlled landfill merupakan peningkatan dari open dumping untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan hidup yang ditimbulkan dan sampah ditimbun lapisan tanah setiap 3-7 hari, dan untuk tpa sanitary landfill pada lokasi tpa telah tersedia fasilitas lengkap dengan pengurugan sampah dilakukan secara sistematis dan paling lambat tiga hari. 
 
“selama ini tpa dijadikan sebagai pembuangan akhir dari semua sumber timbulan sampah yang bukan residu, sementara yang diminta bapak menteri lingkungan hidup agar membenahi tpa dan menjadikan tpa sebagai tempat pembuangan residu sampah yang tidak bisa dikelola lagi,” ujar emilia. (pip/c1/yud)