PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Sebut Mirip Era Orde Baru

JAKARTA, RADAR LAMPUNG – PDIP menanggapi dengan keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak, ide tersebut mengarah pada pemerintahan yang mirip dengan era Orde Baru.

Gilbert menyampaikan pendapatnya dalam wawancara dengan Disway.id pada Senin, 23 Desember 2024, dengan menegaskan,

"Nafas pemerintahan sekarang lebih mirip Orde Baru, semangat perbaikan yang dibawa Reformasi menjadi menyusut."

Gilbert juga mengingatkan, bahwa pada era Orde Baru, kepala daerah justru ditunjuk oleh Presiden, bahkan pernah dipilih oleh DPRD.

BACA JUGA:Pemilu Orde Baru, Sejarah Politik Indonesia

Masalah yang muncul, menurut Gilbert, adalah anggota DPRD yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga akhirnya sistem Pilkada langsung diperkenalkan.

Ia pun mengkritik alasan pemerintah Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena biaya Pilkada yang dianggap mahal.

"Anehnya, ide ini, termasuk perubahan UU Polisi dengan memperluas wewenang, serta perubahan UU TNI untuk masuk lebih jauh ke wilayah sipil, muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi dan dipertegas oleh Prabowo," ujar Gilbert.

Gilbert menambahkan, seharusnya Prabowo segera menunjukkan karya nyata daripada hanya mengeluarkan ide tanpa implementasi yang jelas.

"Karya nyata yang terlihat baru pembredelan karya lukis Yos," ujar Gilbert mengakhiri.

BACA JUGA:Belum Tentu Pilkada Dipilih DPRD Bisa Lebih Murah

Sementara itu, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini memang berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya pada acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, pada Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo menyebutkan bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih efisien, menghemat anggaran negara, dan dana tersebut bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih penting bagi masyarakat.