Aturan Kenaikan PPN 12% Disahkan Tahun 2021

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 22 Dec 2024 - 21:21

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto-FOTO IST-

aturan kenaikan ppn 12% disahkan tahun 2021                            bandarlampung – pengesahan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%, sudah disahkan sejak tahun 2021 yang tercantum dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
hal tersebut diungkapkan anggota komisi xi dpr ri dari fraksi gerindra, wihadi wiyanto yang menegaskan bahwa wacana kenaikan ppn menjadi 12% merupakan amanat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) yang disahkan pada 2021. aturan tersebut merupakan produk legislasi dpr periode 2019-2024 yang digagas oleh pdip.
"kenaikan ppn 12% adalah keputusan uu hpp yang disahkan pada 2021. ppn naik menjadi 11% pada 2022 dan direncanakan menjadi 12% pada 2025. uu ini diinisiasi oleh pdi perjuangan," ujar wihadi dalam keterangannya, minggu (22/12/2024).
baca juga:warga sukarame keluhkan kerusakan jalan hi. madang 
wihadi menilai, sikap pdip saat ini, bertolak belakang dengan keputusan yang mereka dukung ketika merumuskan uu hpp. ia juga mengingatkan bahwa pembahasan kenaikan ppn dalam panitia kerja (panja) saat itu dipimpin oleh pdip.
"kita tahu yang memimpin panja saat itu adalah pdip. sekarang mereka meminta penundaan, seolah-olah menyudutkan pemerintahan prabowo," tambahnya.
wihadi menjelaskan bahwa presiden prabowo subianto sudah berupaya merancang kebijakan yang tidak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. salah satu langkah yang diambil adalah mengarahkan kenaikan ppn hanya pada barang-barang mewah.
"kebijakan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah dan menjaga stabilitas ekonomi. ini adalah keputusan yang bijaksana dari pak prabowo," tegasnya. 
ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini bahwa kenaikan ppn 12% adalah kebijakan pemerintahan presiden prabowo. menurutnya, aturan tersebut merupakan warisan dpr periode sebelumnya yang dipimpin oleh pdip.
"jika ada yang mengaitkan kebijakan ini dengan pemerintahan pak prabowo, itu keliru. faktanya, uu ini adalah produk dpr yang diinisiasi oleh pdip. pak prabowo hanya menjalankan amanat undang-undang tersebut," ujarnya.
lebih lanjut, wihadi menilai sikap pdip saat ini sebagai upaya untuk mengalihkan tanggung jawab ke pemerintahan prabowo.
"pdip seakan-akan cuci tangan dengan kebijakan ini. kalau memang ingin mendukung pemerintah, jangan dengan cara seperti ini. tapi kalau mau menjadi oposisi, itu juga hak pdip," katanya.
wakil ketua umum partai gerindra yang juga wakil ketua komisi vii dpr, rahayu saraswati, menyampaikan pandangan serupa. ia heran dengan sikap pdip yang kini menolak rencana kenaikan ppn 12%, padahal mereka terlibat langsung dalam penyusunan uu tersebut.
"saya heran, tiba-tiba ada kader pdip yang bicara soal penolakan ppn 12% di rapat paripurna. banyak dari kami hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. waktu itu mereka yang memimpin panja uu hpp yang mengatur kenaikan ini. kalau memang menolak, kenapa tidak sejak awal saat mereka ketua panjanya?" tutupnya. 
 
diberitakan sebelumnya, ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ahmad muzani memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 menjadi 12 persen tidak menyasar kebutuhan rakyat kecil.
ppn 12 persen yang akan berlaku pada januari 2025 tidak akan membebani kehidupan rakyat kecil atau kelas menengah ke bawah.
’’semua sektor yang terkait dengan kehidupan rakyat kecil tidak dikenakan ppn 12 persen," ujar muzani di gedung dpr/mpr, kompleks parlemen, senayan, jakarta.
pemerintah, sudah memutuskan kenaikan ppn 12 persen berlaku, namun hanya untuk barang-barang mewah.
hal tersebut merupakan jalan tengah atas amanat pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) dengan kondisi ekonomi masyarakat.
"dari kajian yang kita dapat kan begitu (tak bebani masyarakat). artinya, ppn tetap diberlakukan, namun hanya untuk barang mewah. tidak dikenakan untuk makanan, tidak dikenakan untuk minuman, tidak dikenakan untuk transportasi, tidak dikenakan untuk kesehatan, tidak dikenakan untuk pendidikan," jelasnya.
sedangkan, menteri koordinator (menko) bidang perekonomian airlangga hartarto memastikan, keputusan kebijakan ppn sebesar 12 persen akan diumumkan pada senin (16/12).
pengumuman itu akan disampaikan pada pukul 10.00 wib di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian.
“ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya akan difinalisasi, dan akan diumumkan senin pukul 10.00 wib. nanti diundang. soal ppn dan paket ekonomi,” kata airlangga di kompleks istana kepresidenan. 
airlangga menegaskan, kebijakan ppn 12 persen ini akan mencakup tarif tertentu dengan memastikan bahan pokok penting tetap bebas dari ppn. “yang penting kan bahan pokok penting itu tidak kena ppn,” tambahnya.
diketahui, pemerintah dan dpr sudah mensepakati akan menerapkan multi tarif ppn pada januari 2025.
pemerintah memastikan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat tidak terkena tarif ppn 12 persen.
dengan skema multi tarif ppn, maka ada tiga kategori barang yang dikenakan ppn 12 persen. pertama, komponen barang yang tidak dikenakan ppn sama sekali, seperti bahan makanan, umkm, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan asuransi, hingga listrik, dan air bersih yang di bawah 6.600 va.
kedua, komponen barang yang dikenakan tarif ppn 12 persen, yakni barang-barang yang tidak masuk kategori bukan barang mewah.
ketiga, barang yang dikenakan tarif 12 persen adalah barang yang selama ini kena ppnbm (pajak penjualan barang mewah).
bila merujuk pada laman resmi badan kebijakan fiskal (bkf) kementerian keuangan (kemenkeu), disebutkan barang yang dikenakan ppnbm adalah barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
barang-barang mewah tersebut, pertama, kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan kepentingan negara. kedua, kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. keempat, kelompok balon udara dan kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
keenam, terkait ppn 12 persen, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. (jen/rls/yud)