Tata Kelola Jadi Tantangan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Tata kelola yang baik menjadi tantangan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek nonfinansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada penerima?” kata Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV (Jejaring Disway), Senin (16/12).

Dalam salah satu diskusi yang ia ikuti, disebutkan bila Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator pada level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga akan ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program Makan Bergizi Gratis benar-benar diterapkan pada Januari 2025.

Sebab menurutnya, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup pada tahun pertama 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membiayai beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Sedangkan Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas, meminta agar pengawasan program ini benar-benar dilakukan dengan ketat.

Ia khawatir akan ada oknum yang mencari keuntungan secara finansial dari program ini. Menurutnya hal tersebut malah akan menjadi kendala yang bisa menghambat keberlanjutan program makan bergizi gratis.

“Kendala lainnya itu kalau banyak orang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari program ini. Sehingga berebut untuk mengelola,” kata Darma.

Ia menyatakan, ada kegelisahan di masyarakat bahwa sejumlah pihak akan berebut mengelola anggaran program makan bergizi gratis. Pihak-pihak yang ikut mengelola program yakin bisa meraup untung secara finansial.

Sebaliknya, ia berharap agar semua pihak bisa kompak saling membantu meningkatkan kesejahteraan pelajar. Artinya, program MBG sudah seharusnya tidak dijadikan lahan meraup keuntungan golongan tertentu.

“Tetapi kalau semua itu legowo bahwa ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang bersekolah, sehingga tidak berebut untuk mengelola karena mengelola berarti memperoleh keuntungan, maka sebetulnya tidak akan ada kendala,” ujar Darma.

Diketahui, pemerintah akan melaunching program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.