Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Lampung: Minim Pelanggaran, Tanpa Kerusuhan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 11 Dec 2024 - 22:47

EVALUASI: Bawaslu Lampung gelar evaluasi pengawasan partisipatif pasca-Pemilu 2024 di Lampung, Selasa (10/12).-FOTO IST -

Iskardo juga menekankan bahwa data yang lengkap sangat penting, khususnya untuk menghadapi potensi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Narasi yang dibangun dari data ini akan menjadi modal besar dalam menghadapi kemungkinan gugatan selama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan, menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan berbasis data di setiap tahapan rekapitulasi suara. “Forum ini harus terbuka, berdasarkan data yang sudah ada, sehingga pertanggungjawaban struktur kelembagaan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap tingkatan harus siap dengan fakta dan data jika ada upaya hukum oleh pasangan calon yang menggugat ke MK.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Lampung, Tamri, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

“Data dari tingkat kecamatan dan kabupaten harus sudah terkumpul maksimal pada sore hari ini dalam bentuk soft copy maupun hard copy untuk disiapkan,” ujarnya.

Tamri juga menekankan bahwa data lengkap, khususnya terkait Pilgub Lampung, menjadi prioritas utama dalam mendukung proses pengawasan dan pleno rekapitulasi.

Sebagai penutup, Tamri mengungkapkan bahwa setelah proses rekapitulasi selesai, Bawaslu Lampung akan menyusun buku hasil pengawasan Pilkada 2024.

Buku ini akan menjadi dokumen penting yang merekam seluruh proses pengawasan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas demokrasi di Lampung. (abd)

evaluasi pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada 2024, bawaslu lampung: minim pelanggaran, tanpa kerusuhan                            bandarlampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menggelar evaluasi pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada 2024. hasilnya, di lampung, pilkada serentak minim pelanggaran dan tanpa kerusuhan. 
hal ini diungkapkan oleh ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar dalam sambutannya pada acara evaluasi pengawasan partisipatif pasca-pemilu 2024 di lampung, selasa (10/12).
“kami mengapresiasi semua pihak yang secara bersama-sama menyukseskan pilkada serentak tahun 2024, termasuk masyarakat yang antusias dalam menjaga integritas demokrasi,” ujarnya. 
“lampung berhasil mencatat sejarah sebagai salah satu provinsi yang pelaksanaan pilkada-nya berjalan tanpa dugaan pelanggaran maupun laporan terkait pasangan calon. ini adalah prestasi besar,” ujar iskardo.
dalam evaluasi tersebut, iskardo menyoroti beberapa dinamika yang terjadi selama proses pemilu dan pilkada, seperti jarak antara tempat tinggal pemilih dengan tps yang dinilai cukup jauh, terutama di beberapa daerah terpencil. 
selain itu, penurunan partisipasi karena ada kejenuhan akibat pemilih yang baru saja melaksanakan pemilu dan dilanjutkan dengan pilkada pada tahun yang sama, menjadi salah satu isu yang perlu dicermati dalam penyempurnaan tahapan pilkada serentak.
“jarak antara rumah pemilih dan tps menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi. ke depan, kita perlu mencari solusi agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses hak pilihnya. selain itu, penentuan calon secara sentralistik oleh partai juga menjadi isu yang perlu dikaji untuk meningkatkan kualitas demokrasi,” tambahnya.
iskardo juga menegaskan pentingnya memanfaatkan nilai-nilai lokal lampung yang dikenal dengan filosofi sang bumi ruwa jurai. 
“lampung adalah miniatur indonesia dengan nilai-nilai lokal yang mampu menyatukan kita semua. generasi muda harus terus menggelorakan semangat ini untuk menjaga demokrasi kita agar semakin kuat,” tuturnya.
meski secara umum berjalan baik, bawaslu mengakui masih ada beberapa dinamika yang memerlukan tindak lanjut, termasuk upaya hukum yang masih berlangsung. 
namun, capaian ini menjadi modal besar bagi provinsi lampung untuk terus memperkuat kualitas demokrasi di masa depan.
“kami optimis dalam 5-10 tahun ke depan, generasi muda lampung akan mampu mengawal demokrasi yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih maju,” tutup iskardo.
sebelumnya ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap tahapan pilkada 2024 yang telah dilalui.
menurutnya, beberapa catatan perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas pemilihan di masa depan. ’’perspektif yang terjadi di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. namun, kami juga melihat output pilkada menunjukkan kohesi rakyat yang berjalan dengan baik,” ujar iskardo saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di aula pepadun, kamis (5/12).
iskardo juga menekankan bahwa data yang lengkap sangat penting, khususnya untuk menghadapi potensi gugatan hukum di mahkamah konstitusi (mk). 
“narasi yang dibangun dari data ini akan menjadi modal besar dalam menghadapi kemungkinan gugatan selama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih,” tambahnya.
pada kesempatan yang sama, anggota bawaslu lampung, gistiawan, menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan berbasis data di setiap tahapan rekapitulasi suara. “forum ini harus terbuka, berdasarkan data yang sudah ada, sehingga pertanggungjawaban struktur kelembagaan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya. 
ia juga menegaskan bahwa setiap tingkatan harus siap dengan fakta dan data jika ada upaya hukum oleh pasangan calon yang menggugat ke mk.
senada dengan itu, anggota bawaslu lampung, tamri, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. 
“data dari tingkat kecamatan dan kabupaten harus sudah terkumpul maksimal pada sore hari ini dalam bentuk soft copy maupun hard copy untuk disiapkan,” ujarnya. 
tamri juga menekankan bahwa data lengkap, khususnya terkait pilgub lampung, menjadi prioritas utama dalam mendukung proses pengawasan dan pleno rekapitulasi.
sebagai penutup, tamri mengungkapkan bahwa setelah proses rekapitulasi selesai, bawaslu lampung akan menyusun buku hasil pengawasan pilkada 2024. 
buku ini akan menjadi dokumen penting yang merekam seluruh proses pengawasan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas demokrasi di lampung. (abd)