Wamendagri Bima Arya Tegaskan Hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 Tetap Sah Meski Angka Golput Tinggi

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan meski sekitar 42 persen warga DKI Jakarta memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pilkada 2024, hasil pemilihan tersebut tetap dianggap valid.

’’Ya, tetap saja itu valid,” kata Bima Arya usai mengikuti Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Namun, Bima mengakui bahwa tingkat partisipasi politik yang rendah tetap menjadi perhatian. Ia percaya, semakin tinggi partisipasi warga dalam pemilu, semakin kuat legitimasi demokrasi yang tercipta.

“Legitimasi hasil Pilkada 2024 ke depannya akan lebih tergantung pada kinerja kepala daerah terpilih itu sendiri,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa publik kini menantikan para kepala daerah terpilih untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai bentuk legitimasi yang sesungguhnya.

Bima menambahkan, meski ada kepala daerah dengan raihan suara tipis, banyak di antaranya yang mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik. “Babak ini sudah dilewati meskipun tingkat partisipasi politik di beberapa daerah masih rendah,” ucapnya.

Terkait tingginya angka golput, Bima menyebutkan beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti faktor administratif, ideologis, dan teknis penyelenggaraan. Ia juga mencatat adanya perbedaan antara pelaksanaan Pilkada dan pemilu lainnya, seperti Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang diselenggarakan dalam waktu yang sangat berdekatan.

Bima juga tidak menutup kemungkinan bahwa kejenuhan masyarakat terhadap pemilu, cuaca buruk, atau bencana alam turut memengaruhi partisipasi pemilih. “Ada juga faktor cuaca atau bencana yang terjadi di beberapa daerah, yang mengurangi partisipasi pemilih. Selain itu, faktor jarak antara pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih jauh juga bisa menjadi hambatan,” jelasnya.

Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang dari 8.214.007 daftar pemilih tetap (DPT). Artinya, sekitar 3.489.614 orang atau 42,48 persen memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Diketahui, KPU menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dengan suara terbanyak pada Pilkada Jakarta 2024, yang diumumkan pada Minggu (8/12).

Muzani menegaskan bahwa KPU adalah lembaga yang berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilkada. Karena itu, keputusan yang telah diumumkan harus dihormati oleh semua pihak.

“KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pilkada sudah mengumumkan hasilnya, dan kita semua sudah mengetahuinya. Kami menghormati dan menjunjung tinggi keputusan KPU atas hasil Pilkada yang diumumkan di Jakarta,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra menghargai langkah Tim Hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang berencana mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami juga menghormati keputusan untuk menggugat hasil pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami menghargai langkah tersebut,” ujar Muzani.