PPP Gelar Mukernas Bahas Transformasi dan Evaluasi Partai

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) pada 13–15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara. Acara ini akan mengusung tema Transformasi PPP untuk Indonesia.

Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas Amri M. Ali menjelaskan bahwa tema tersebut diangkat berdasarkan hasil evaluasi kinerja partai pasca-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.

“Kami mengangkat tema ini setelah melihat kondisi PPP yang pada pemilu kemarin tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen,” ujar Amri dalam konferensi pers di gedung DPP PPP, Jakarta, Senin (9/12).

Amri menjelaskan bahwa agenda utama Mukernas adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar ke-10 PPP.”Agenda pertama adalah mempertimbangkan serta memutuskan waktu dan lokasi penyelenggaraan Muktamar 10 PPP,” jelasnya.

Selain itu, Mukernas juga akan membahas evaluasi hasil Pilkada Serentak 2024. Evaluasi tersebut, menurut Amri, tidak bersifat personal melainkan diarahkan pada kinerja partai secara kelembagaan.

“Evaluasi ini tidak ditujukan kepada individu, termasuk Ketua Umum Muhammad Mardiono. Sebab, partai kami menerapkan prinsip kolektif kolegial, sehingga evaluasi akan dilakukan terhadap struktur dan kelembagaan partai,” tambahnya.Lebih lanjut, Amri memastikan bahwa Mukernas kali ini bersifat internal dan tidak melibatkan pihak luar.

“Kami tidak mengundang pihak eksternal, karena banyak hal yang akan dibahas memiliki sifat internal dan sangat rahasia untuk kepentingan partai,” ungkapnya.Dengan Mukernas ini, PPP diharapkan mampu menyusun strategi baru untuk menghadapi tantangan politik di masa mendatang sekaligus memperkuat eksistensi partai di tengah dinamika politik nasional. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Prijono Tjiptoherijanto menyetujui digelarnya Muktamar pada 2025. Hal itu sesuai dengan hasil Rapimnas IX beberapa waktu lalu.

“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata Prijono, Kamis (20/6).

Prijono menyampaikan, tidak sepatutnya soal surat-menyurat tersebut muncul ke permukaan publik dan membuat gaduh partainya. Sebab, muktamar telah disepakati dan ditegaskan dalam Rapimnas IX, yaitu akan dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan AD/ART partai tahun 2025. 

“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah menyampaikan, Rapimnas IX yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah PPP se-Indonesia pada 6-7 Juni 2024 telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Sehingga, saat ini PPP se-Indonesia sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.

“Baru-baru ini Rapimnas IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun meminta DPP PPP untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024.