Paslon Pringsewu Gugat ke MK

paslon pringsewu gugat ke mk total 6 pilkada lampung sengketa bandarlampung – kpu provinsi lampung mencatat hingga hari terakhir, ada 6 pilkada kabupaten/kota yang terdapat gugatan ke mahkamah konstitusi (mk). ya, kabupaten pringsewu menjadi satu dari enam daerah yang calon kepala daerahnya mengajukan gugatan ke mk. gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati adi erlansyah-hisbullah huda. baca juga:pentingnya literasi keuangan bagi pelaku umkm dijelaskan kordiv hukum kpu lampung hermansyah, gugatan dari pringsewu masuk pada detik-detik terakhir sebelum batas waktu pengajuan. ’’pringsewu terdaftar di detik akhir. walaupun sebenarnya sudah lewat dari 3x24 jam, tetapi gugatannya sudah terdaftar," ungkapnya, senin (9/12). selain pringsewu, sambung hermansyah, gugatan juga datang dari daerah lain yaitu pesawaran, pesisir barat, waykanan, mesuji, dan tulangbawang.  ’’masuknya gugatan pada pilkada pringsewu menambah dinamika pasca pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung di provinsi lampung,” ujarnya. hingga berita ini diturunkan, kpu lampung terus menginventarisasi semua dokumen terkait untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. gugatan dari pringsewu menjadi perhatian publik, mengingat peran penting daerah ini dalam pesta demokrasi di provinsi lampung. terpisah, pasca diumumkannya hasil rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati pringsewu oleh kpu, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 adi erlansyah-hisbullah huda mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi kpu pringsewu.  kuasa hukum paslon nomor urut 2 dr. satria prayoga, s.h., m.h. yang didampingi mona tiara putri, s.h., m.h. mengatakan laporan ini diajukan ke bawaslu provinsi lampung pada jumat, 6 desember 2024, dan telah dilimpahkan ke bawaslu kabupaten pringsewu setelah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil. ’’laporan ke bawaslu provinsi lampung ini dengan nomor 1183.1/pp.01.01/k.la/12/2024 terkait dugaan pelanggaran pemilihan, yakni soal pelanggaran administrasi yang dilakukan kpu pringsewu terhadap pasangan calon nomor urut 1, pasangan nomor urut 3, dan pasangan nomor urut 4,” ungkap satria prayoga. selain itu juga, sambung yoga –sapaan akrabnya, pihaknya juga melakukan upaya hukum yakni berupa dugaan pelanggaran administrasi dan langkah hukum ke mahkamah konstitusi terkait perselisihan hasil pemungutan suara.  ”kami punya bukti kuat terkait dugaan pelanggaran administrasi paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 3, dan paslon nomor urut 4, serta oleh penyelenggara pemilu. upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional paslon nomor urut 2,” tegasnya. selain melapor ke bawaslu, pihak kuasa hukum juga telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilihan ke mahkamah konstitusi (mk) pada senin, 9 desember 2024. gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor perkara 85/php.bup/pan.online/2024, yang mengacu pada pasal 157 ayat 5 uu nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. kuasa hukum adi erlansyah dan hisbullah huda itu, berharap agar proses hukum ini dapat berjalan adil dan menghasilkan keputusan yang maksimal, terutama dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (tsm). mereka juga mengajak masyarakat pringsewu untuk terus mendorong tegaknya demokrasi dan keadilan dalam proses ini. "langkah ini menunjukkan keseriusan paslon nomor urut 2 dalam memastikan integritas proses pemilihan kepala daerah di kabupaten pringsewu. keputusan dari bawaslu dan mk akan menjadi penentu dalam penyelesaian sengketa ini, kami berharap kepada tim pemeriksa, baik yang memeriksa pelanggaran administrasi, tsm dan lainnya dapat diputuskan seadil-adilnya, " kata yoga. diberitakan sebelumnya, lima daerah di lampung sudah melaporkan potensi adanya gugatan atau sengketa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten/kota ke mahkamah konstitusi (mk). adapun lima kabupaten yang telah mengajukan permohonan gugatan ke mk adalah pesawaran, pesisir barat, mesuji, waykanan, dan tulangbawang. ketua divisi hukum dan pengawasan kpu lampung hermansyah mengatakan permohonan gugatan kelima daerah itu sudah dimasukkan melalui online ke mk. ’’kalau untuk poin gugatannya belum ada. karena saat ini mereka baru mendaftarkan permohonan,” ungkap hermansyah, jumat (6/12). dia menjelaskan gugatan ini diajukan oleh pemohon dalam rentang tiga hari setelah rekapitulasi ditetapkan. hal ini sesuai mekanisme yang berlaku. ’’untuk pemohon yang mengajukan gugatan, yang sudah ada nama baru di pesawaran, yakni atas nama nanda indira dan antonius muhammad ali. kalau untuk di mesuji, pesisir barat, waykanan, dan tulangbawang belum jelas siapa pemohonnya, karena belum tercantum nama penggugat,” bebernya. terkait gugatan tersebut, sambung hermansyah, untuk saat ini prosesnya baru pengajuan permohonan. tetapi, apakah permohonan itu diregistrasi atau tidak, kpu belum mengetahuinya. sebab, hal itu sudah masuk ranah mk.  ’’kalau sudah diregistrasi, biasanya mk akan meneruskan ke kpu ri dan kpu ri meneruskan lagi ke kpu lampung, lalu diteruskan ke kabupate/kota,” ujarnya. setelah pendaftaran gugatan tersebut, lanjut mantan komisioner bawaslu lampung ini, ada waktu sekitar lima hari untuk diregistrasi. sebab berdasarkan undang-undang, persentase angkanya tidak lebih 2,5 persen. ’’tetapi kadang perkembangan mk lebih ke materi, sehingga menerima atau tidak, ini bergantung majelis,” katanya. terkait pemilihan gubernur (pilgub) lampung, hermansyah menambahkan bahwa proses rekapitulasi tingkat provinsi baru digelar sabtu (7/12) ini. ’’rekapitulasi provinsi kan besok (sabtu, red) mulainya. sampai saat ini belum ada gugatan yang masuk karena jadwal rekapitulasi masih berlangsung,” katanya. menghadapi gugatan yang diajukan ke mk, kpu lampung telah melakukan persiapan matang dengan berkoordinasi dan komunikasi intensif dengan kpu ri. ”komunikasi terus dilakukan dengan divisi hukum dan pengawasan kpu ri. ini supaya menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam menjawab gugatan,” ujarnya. pihaknya juga menunggu petunjuk teknis dari kpu ri yang akan segera dirilis. petunjuk ini, mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh mk. selain itu, kpu lampung juga telah menyiapkan dokumen pendukung. baik bukti dan saksi yang diperlukan. sehingga, dirinya selalu koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ”segala upaya sudah kami lakukan secara hierarkis untuk menjaga integritas proses sengketa di mk. kami akan mempertahankan hasil kerja yang telah dilakukan sejak awal, termasuk pendataan pemilih, proses pencalonan, kampanye hingga rekapitulasi. semua tahapan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku,” katanya. hermansyah juga mengaku bahwa setiap gugatan akan di jawab dengan bukti dan argumentasi yang kuat. sehinggaa, kpu provinsi lampung siap membuktikan bahwa penyelenggaraan pilkada berjalan transparan, adil dan sesuai regulasi.  ”ini tentang menjaga kepercayaan publik dan integritas demokrasi. dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kami optimis dapat menghadapi setiap gugatan yang diajukan ke mk,” tegasnya. sebagai informasi, mahkamah konstitusi (mk) telah membuka proses pendaftaran gugatan hasil pilkada 2024. sejauh ini, ada 58 gugatan yang sudah didaftarkan ke mk. dilihat dari situs mk pada jumat 6 desember, gugatan hasil pilkada itu terdiri dari gugatan hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota. namun, belum ada gugatan hasil pilkada di tingkat provinsi. sebab, kpu di berbagai daerah masih melakukan rekapitulasi hasil pilkada. rekapitulasi harus tuntas paling lambat 16 desember 2024. diberitakan sebelumnyaa, - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menemukan lima dugaan praktik politik uang atau money politics dalam pilkada serentak 2024. kasus tersebut berasal dari tiga kabupaten berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengawasan tim bawaslu. ’’di kabupaten tulangbawang, dua laporan yang saat ini berada pada tahap penyidikan. kemudian ada satu temuan yang sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan," ujar anggota bawaslu lampung tamri, kamis (5/12). dia menyebut untuk yang di tulangbawang, proses penyidikannya memiliki batas waktu hingga 14 hari. jika hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup adanya praktik politik uang, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan. ’’kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap tamri.  menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi. ’’pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. sementara calon tidak ada sanksi. karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab," tegasnya. kemudian di kabupaten lampung selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 radityo egi pratama-m. syaiful anwar. dugaan ini ditemukan di salah satu desa di kecamatan katibung. ’’satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan," katanya. selanjutnya di kabupaten pesawaran, bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 aries sandi-supriyanto berupa pecahan uang rp50.000. ’’satu temuan di kabupaten pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan," ucapnya. tamri menegaskan bawaslu lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan pilkada 2024 berjalan bersih dan adil.  diketahui sebelumnya, bawaslu kota bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (tps) selama pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2024. ketua bawaslu bandarlampung apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas tps. ’’selain kesalahan administratif, bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah tps yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)" paparnya.  kejadian khusus tersebut tercatat di 133 tps yang tersebar di 17 kecamatan. sementara itu, tiga kecamatan, yaitu telukbetung barat, telukbetung utara, dan telukbetung selatan, tidak memiliki laporan kejadian khusus. "namun, nihilnya laporan dari tiga kecamatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah. bisa jadi, kejadian khusus di sana tidak teradministrasi dengan baik oleh pengawas tps. segala bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi sebenarnya harus tercatat sebagai kejadian khusus," imbuhnya. apriliwanda juga menyampaikan, pihaknya telah berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pilkada serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat. "sebelum masa kampanye, 25 september hingga 23 november 2024, bawaslu kota bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang," ucapnya. termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas asn serta peringatan tentang hoaks dan sara. "alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota bandarlampung tidak ada laporan/temuan terkait dengan money politics," tambahnya.  ia menegaskan, bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya. sementara, bawaslu ri mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024, bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 november. ketua bawaslu rahmat bagja, menyebut masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara. "juga terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat," tambahnya. selain itu, bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh aparatur sipil negara (asn). dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran asn kepada badan kepegawaian negara (bkn). (rls/c1/yud)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•