Bawaslu DKI Jakarta Dituding Hanya Jadi “Penonton” di Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 08 Dec 2024 - 22:21

TUDING BAWASLU: Hasan Assegaf, Ketua PMJAK, menilai Bawaslu DKI Jakarta tidak cukup aktif dalam mengawasi Pilkada 2024, menciptakan kesan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran.-FOTO IST -

Dengan berbagai masalah yang masih mencuat, baik pihak masyarakat maupun penyelenggara berharap agar Pilkada Jakarta ke depan dapat berjalan lebih baik dan bebas dari pelanggaran.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan laporan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) terkait penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

Kubu Rido menilai KPU DKI tidak profesional dalam menggelar pilkada, khususnya terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang dianggap menjadi masalah besar.

Menanggapi ancaman laporan tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi proses hukum jika tim Rido melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Wahyu menyatakan hal tersebut saat menghadiri Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilgub DKI Jakarta 2024 di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 Desember 2024.

“KPU akan terima apa saja, mau dilaporkan ke DKPP kami siap. Tentu saja, dilaporkan ke manapun juga kami siap,” ujar Wahyu.

Dia menambahkan bahwa KPU DKI Jakarta telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Yang penting kami yakin bahwa kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada,” tegasnya.

Terkait dengan permintaan tim RIDO untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Wahyu menegaskan bahwa PSU hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, seperti adanya bencana alam, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau kerusakan surat suara. “Kalau tidak ada syarat tersebut, PSU tidak bisa dilakukan,” kata Wahyu.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengkritik KPU DKI Jakarta yang dianggap tidak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. “KPU DKI Jakarta tidak becus, tidak profesional, dan itu melanggar undang-undang,” ungkap Baco.

Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan menyusun kajian hukum untuk melaporkan KPU DKI ke DKPP dalam waktu dekat.

“Kami akan melaporkan KPU DKI, Bawaslu, yang dinilai tidak menjalankan undang-undang secara baik, benar, dan profesional,” tambahnya. (ant/c1/abd)

bawaslu dki jakarta dituding hanya jadi “penonton” di pilkada 2024                            jakarta – ketua petisi masyarakat jakarta anti korupsi (pmjak) hasan assegaf menilai badan pengawas pemilu (bawaslu) dki jakarta hanya menjadi ’’penonton” dalam pilkada jakarta 2024. ia mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya tindakan dari bawaslu untuk memastikan pilkada berlangsung secara sehat, jujur, dan berkualitas.
’’sejak awal kami telah mendorong bawaslu dki jakarta untuk berdiri bersama masyarakat menciptakan pilkada jakarta 2024 yang berkualitas. namun sejauh ini, kami tidak melihat adanya tindakan progresif dan proaktif dari bawaslu untuk memastikan pilkada jakarta berjalan baik,” kata hasan dalam keterangannya di jakarta pada sabtu (7/12).
hasan menyebutkan bahwa terdapat kesan pembiaran terhadap kerusakan alat peraga kampanye (apk) milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ridwan kamil dan suswono (rido), yang dirusak dan hilang oleh pihak tidak bertanggung jawab di sejumlah wilayah jakarta. 
bahkan, meskipun relawan rido telah melaporkan kejadian tersebut ke bawaslu dki jakarta, hingga kini belum ada tindakan atau pelaku yang diproses.
“bawaslu dki jakarta terkesan hanya menjadi penonton dan tidak proaktif dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan jujur. 
akibatnya, pilkada jakarta 2024 menjadi yang paling buruk dalam sejarah pemilihan gubernur di jakarta,” papar hasan.
menurutnya, lemahnya pengawasan juga memengaruhi partisipasi pemilih, yang tercatat paling rendah, akibat distribusi formulir c6 yang tidak merata. 
ia menilai ini sebagai masalah besar, karena banyak masyarakat yang kehilangan hak pilih mereka tanpa alasan yang jelas dari penyelenggara.
hasan juga mengungkapkan temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3 di tps pinang ranti, jakarta timur. ia menduga praktik serupa terjadi di tps lain dan menegaskan bahwa tim rido akan membawa masalah ini ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
menanggapi tudingan tersebut, koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu dki jakarta, benny sabdo, menjelaskan bahwa semua laporan yang masuk pasti akan ditindaklanjuti oleh bawaslu. 
“kami bersama rakyat mengawasi seluruh tahapan pilkada dki, jadi kami tidak mungkin mengabaikan laporan masyarakat,” kata benny.
benny juga merespons laporan tim hukum rido terkait dugaan perusakan apk, yang menurutnya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, karena pelaku tidak diketahui.
 “kami memberikan kesempatan perbaikan, tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada perbaikan,” jelas benny.
namun, benny menegaskan bahwa bawaslu dki bekerja profesional dan transparan, dengan senantiasa memberikan tembusan kepada pelapor tentang status laporan mereka.
dengan berbagai masalah yang masih mencuat, baik pihak masyarakat maupun penyelenggara berharap agar pilkada jakarta ke depan dapat berjalan lebih baik dan bebas dari pelanggaran.
sebelumnya, komisi pemilihan umum (kpu) dki jakarta menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan laporan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 ridwan kamil-suswono (rido) terkait penyelenggaraan pilkada jakarta 2024. 
kubu rido menilai kpu dki tidak profesional dalam menggelar pilkada, khususnya terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang dianggap menjadi masalah besar.
menanggapi ancaman laporan tersebut, ketua kpu dki jakarta wahyu dinata menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi proses hukum jika tim rido melaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). 
wahyu menyatakan hal tersebut saat menghadiri rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilgub dki jakarta 2024 di hotel merlynn park, jakarta pusat, pada rabu, 4 desember 2024.
“kpu akan terima apa saja, mau dilaporkan ke dkpp kami siap. tentu saja, dilaporkan ke manapun juga kami siap,” ujar wahyu.
dia menambahkan bahwa kpu dki jakarta telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “yang penting kami yakin bahwa kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada,” tegasnya.
terkait dengan permintaan tim rido untuk melakukan pemungutan suara ulang (psu), wahyu menegaskan bahwa psu hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, seperti adanya bencana alam, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau kerusakan surat suara. “kalau tidak ada syarat tersebut, psu tidak bisa dilakukan,” kata wahyu.
sebelumnya, sekretaris tim pemenangan rido, basri baco, mengkritik kpu dki jakarta yang dianggap tidak profesional dalam penyelenggaraan pilkada 2024. “kpu dki jakarta tidak becus, tidak profesional, dan itu melanggar undang-undang,” ungkap baco.
 ia menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan menyusun kajian hukum untuk melaporkan kpu dki ke dkpp dalam waktu dekat.
“kami akan melaporkan kpu dki, bawaslu, yang dinilai tidak menjalankan undang-undang secara baik, benar, dan profesional,” tambahnya. (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 9 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan