UNIOIL
Bawaslu Header

Bulan Madu Prabowo

Bulan madu Presiden Prabowo dengan rakyat sedang berlangsung. Prabowo menetapkan upah minimum nasional naik 6,5 persen. Prabowo juga menaikkan gaji guru PNS dan non-PNS yang sudah tersertifikasi sebesar Rp2 juta.-ILUSTRASI MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY -

Peninggalan era Jokowi, utang negara mencapai Rp 8.502 triliun. Yang harus dibayar Prabowo pada 2025, pokok plus bunga sekitar Rp 1.300 triliun. Itulah yang membuat APBN teramputasi. Dan, tambahan utang akan terus berlanjut.

Pemerintah juga sudah menyiapkan tambahan pajak baru pada 2025. Itu adalah cara sangat mudah bagi negara untuk memperoleh pendapatan. Begitu tanggal 1 Januari 2025, pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 11 ke 12 persen. Jumlah tertinggi di antara negara Asia Tenggara.

BACA JUGA: Ingin Hidup Lebih Tenang? Stop Kebiasaan Ini!

Jelas, penambahan pajak PPN 1 persen itu akan membebani rakyat. Sebab, daya beli masyarakat kini masih lemah. Harga barang pasti akan naik. Industri roti, misalnya, terigu tambah PPN, begitu juga minyak goreng, gulanya, dan bahan lainnya. 

Otomatis, biaya produksi bengkak karena ada tambahan biaya di setiap mata rantai pasok produksi. Belum lagi PPN saat pindah ke konsumen. Ujung-ujungnya, semua menjadi beban rakyat sebagai konsumen. Harga melambung.

Beratnya, penambahan PPN sudah diungkapkan sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengusaha, hingga menjadi pembicaraan di berbagai platform medsos. Tapi, hingga tulisan ini dibuat, Kemenkeu tetap menegaskan akan memberlakukannya.

Bila PPN 12 persen berlaku, APBN bakal sehat. Permintaan tambah anggaran para menteri bisa masuk. Tapi, di sisi lain, itu akan mendapat reaksi negatif serta protes dari rakyat. 

Barang tambah mahal, tapi masih minim strategi menambah tebal kantong rakyat. Kemesraan pemerintahan Prabowo yang baru seumur jagung dengan rakyat berpotensi merenggang. 

BACA JUGA:Kementerian PU Anggarkan Rp12 T untuk Bangun 17 Bendungan

Apalagi, rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Putusan itu juga sangat tidak populer. Hitungan ekonominya menyehatkan APBN, tapi sangat dibenci publik.

Bila PPN 12 persen diterapkan secara bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM, beban publik makin berat.  Apakah itu tanda-tanda awal meredupnya bulan madu? (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan