Bawaslu Temukan 5 Dugaan Money Politics pada Pilkada di Lampung

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 05 Dec 2024 - 20:46

anggota Bawaslu Lampung Tamri-foto jeni/rlmg-

BANDARLAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menemukan lima dugaan praktik politik uang atau money politics dalam pilkada serentak 2024. Kasus tersebut berasal dari tiga kabupaten berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengawasan tim Bawaslu.

’’Di Kabupaten Tulangbawang, dua laporan yang saat ini berada pada tahap penyidikan. Kemudian ada satu temuan yang sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan,” ujar anggota Bawaslu Lampung Tamri, Kamis (5/12).

Dia menyebut untuk yang di Tulangbawang, proses penyidikannya memiliki batas waktu hingga 14 hari. Jika hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup adanya praktik politik uang, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan.

’’Kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap Tamri.

Menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. Namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi.

’’Pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. Sementara calon tidak ada sanksi. Karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kemudian di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Radityo Egi Pratama-M. Syaiful Anwar. Dugaan ini ditemukan di salah satu desa di Kecamatan Katibung. ’’Satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan,” katanya.

Selanjutnya di Kabupaten Pesawaran, Bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 Aries Sandi-Supriyanto berupa pecahan uang Rp50.000. ’’Satu temuan di Kabupaten Pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan,” ucapnya.

Tamri menegaskan Bawaslu Lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan bersih dan adil.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kota Bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (TPS) selama pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Bandarlampung Apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas TPS.

’’Selain kesalahan administratif, Bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah TPS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)” paparnya.

bawaslu temukan 5 dugaan money politics pada pilkada di lampung                             bandarlampung - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menemukan lima dugaan praktik politik uang atau money politics dalam pilkada serentak 2024. kasus tersebut berasal dari tiga kabupaten berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengawasan tim bawaslu.
’’di kabupaten tulangbawang, dua laporan yang saat ini berada pada tahap penyidikan. kemudian ada satu temuan yang sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan,” ujar anggota bawaslu lampung tamri, kamis (5/12).
dia menyebut untuk yang di tulangbawang, proses penyidikannya memiliki batas waktu hingga 14 hari. jika hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup adanya praktik politik uang, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan.
’’kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap tamri. 
baca juga:kpk lelang barang rampasan, mayoritas milik rafael alun trisambodo 
menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi.
’’pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. sementara calon tidak ada sanksi. karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab,” tegasnya.
kemudian di kabupaten lampung selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 radityo egi pratama-m. syaiful anwar. dugaan ini ditemukan di salah satu desa di kecamatan katibung. ’’satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan,” katanya.
selanjutnya di kabupaten pesawaran, bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 aries sandi-supriyanto berupa pecahan uang rp50.000. ’’satu temuan di kabupaten pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan,” ucapnya.
baca juga:asdp capai 89 persen target pendapatan full year 2024
tamri menegaskan bawaslu lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan pilkada 2024 berjalan bersih dan adil. 
diketahui sebelumnya, bawaslu kota bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (tps) selama pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2024.
ketua bawaslu bandarlampung apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas tps.
’’selain kesalahan administratif, bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah tps yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)” paparnya. 
kejadian khusus tersebut tercatat di 133 tps yang tersebar di 17 kecamatan. sementara itu, tiga kecamatan, yaitu telukbetung barat, telukbetung utara, dan telukbetung selatan, tidak memiliki laporan kejadian khusus.
baca juga:indonesia masuk daftar 17 negara megadiversitas
“namun, nihilnya laporan dari tiga kecamatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah. bisa jadi, kejadian khusus di sana tidak teradministrasi dengan baik oleh pengawas tps. segala bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi sebenarnya harus tercatat sebagai kejadian khusus,” imbuhnya.
apriliwanda juga menyampaikan, pihaknya telah berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pilkada serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat.
“sebelum masa kampanye, 25 september hingga 23 november 2024, bawaslu kota bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang,” ucapnya.
termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas asn serta peringatan tentang hoaks dan sara.
“alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota bandarlampung tidak ada laporan/temuan terkait dengan money politics,” tambahnya. 
ia menegaskan, bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya.
baca juga:angin kencang hantam 3 rumah dan satu ruko 
sementara, bawaslu ri mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024, bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 november.
ketua bawaslu rahmat bagja, menyebut masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara.
“juga terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat,” tambahnya.
selain itu, bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh aparatur sipil negara (asn). dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran asn kepada badan kepegawaian negara (bkn). (jen/c1/yud)