Pemerintah Harus Berani Hentikan Pembayaran Obligasi Rekap BLBI

Hardjuno mengakui, keputusan untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI memerlukan keberanian politik yang besar. Pasalnya, kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh pembayaran obligasi rekap.

BACA JUGA:Buruh Nilai Kenaikan Upah Masih Belum Sesuai

”Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. BLBI adalah masa lalu yang sudah selesai dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang,” ujar Hardjuno.

 

Hardjuno juga mengingatkan bahwa subsidi energi adalah kebutuhan mendasar bagi rakyat kecil. Pengurangan subsidi hanya akan memperlebar ketimpangan sosial.

 

”Jangan sampai pemerintah memilih jalan mudah dengan membebani rakyat melalui kenaikan PPn dan pengurangan subsidi energi, sementara beban berat BLBI tetap dibiarkan,” tandas Hardjuno.

 

Jika pemerintah berani menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimistis langkah ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan yang prorakyat.

 

”Keputusan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan?” tutur Hardjuno. (jpc/c1)