APBN Regional Lampung Tumbuh Stabil

Realisasi DAU sendiri sebesar Rp12,10 triliun tumbuh 6,65 persen (yoy), didukung oleh peningkatan penyaluran DAU Block Grant, DAU Penggajian PPPK, dan DAU Kelurahan.

Ada pun DAK fisik, jelasnya, mencapai Rp1,03 triliun (21.73 persen yoy), meskipun terdapat kontraksi di beberapa bidang seperti kelautan, pariwisata, dan pendidikan. Sedangkan, DAK non-fisik sebesar Rp 3,67 triliun tumbuh 14,70 persen (yoy) dengan sejumlah jenis DAK terealisasi 100 persen.

Lalu dana desa menurutnya tumbuh signifikan sebesar 16,25 persen (yoy) berkat desain ulang mekanisme penyaluran dan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah.  Insentif fiskal juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 182,70 miliar atau 71,95 persen dari alokasi, tumbuh 26,69 persen (yoy), termasuk realisasi penuh di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. 

"Hal ini menunjukkan optimalisasi belanja yang mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di daerah," terangnya.

Imbuhnya, hingga 31 Oktober 2024 untuk pendapatan negara dari pajak mencapai Rp 7,18 triliun atau 79,53 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan 11,63 persen (yoy). Peningkatan ini menurutnya didorong kontribusi utama dari PPh, PPN, dan Pajak Lainnya, meskipun PBB mengalami penurunan. Sedangkan, realisasi PPh mencapai Rp 3,09 triliun (69,27 persen dari target), tumbuh 8,26 persen (yoy) berkat peningkatan kepatuhan wajib pajak.

PPN sendiri mencatatkan Rp 3,80 triliun (90,98 persen dari target), tumbuh 15,70 persen (yoy), dengan kontribusi utama dari sektor pertanian, pengolahan, dan perdagangan besar/eceran. Sedangkan, pajak Lainnya sebesar Rp137.68 miliar (62,12 persen dari target), tumbuh 12,12 persen (yoy).

Sebaliknya, tukas Sigit Rahardjo, penerimaan PBB turun 12,32 persen (yoy) menjadi Rp140,52 miliar dikarenakan terdapat Objek PBB yang per Januari 2024 sudah tidak memenuhi persyaratan objektif.  Lalu pada sektor perpajakan, PPN Dalam Negeri tumbuh 17,94 persen (yoy) dengan kontribusi 45,85 persen terhadap total penerimaan, mencerminkan aktivitas ekonomi yang meningkat di Lampung. Sementara, PPh Pasal 21 tumbuh 21,23 persen (yoy), menyumbang 18,06 persen dari total penerimaan seiring peningkatan kepatuhan. 

Lalu penerimaan dari sektor perdagangan besar menurutnya tumbuh 36,96 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan ekspor kopi, teh, dan kakao. ”Namun, PPh Badan terkontraksi 11,13 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan setoran pajak di sektor pengolahan, khususnya industri gula, pati ubi kayu, dan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO),” ucapnya.

Kenudian di bidang kepabeanan dan cukai, menurutnya penerimaan mencapai Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target Rp 1,32 triliun dengan pertumbuhan 1,68 persen (yoy).  Cukai mengalami lonjakan luar biasa sebesar 520,89 persen (yoy) berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik. Bea Masuk tumbuh 25,51 persen (yoy) dipicu impor gula pasir dan beras. Namun, bea keluar turun 16,40 persen (yoy) akibat penurunan harga CPO di pasar global dipicu ketidakpastian global.

Lampung juga menurutnya mencatat peningkatan ekspor signifikan sebesar 64,38 persen (yoy), mencapai USD 267,51 juta per Oktober 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh ekspor kopi (USD 132,38 juta) dan minyak kelapa sawit (USD 51,91 juta). Ekspor komoditas lain seperti pulp dan minyak kelapa sawit mentah juga tumbuh positif, meskipun ekspor batu bara turun 10,48 persen (yoy). 

"Dari sisi impor, pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong, dan beras," tuturnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lampung mencapai Rp1,29 triliun atau 123,67 persen dari target, tumbuh 10,33 persen (yoy). Menurutnya kinerja ini didukung kontribusi Badan Layanan Umum (BLU), yang tumbuh 32,81 persen (yoy). 

Untuk mendukung proyek strategis, katanya, pemerintah menyalurkan dana Rp7,04 triliun pada empat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung, termasuk Bendungan Marga Tiga dan Jalan Tol Trans Sumatra. Selain itu, lima hibah BMN senilai Rp 60,64 miliar diberikan untuk mendukung tugas pemerintah daerah, mencakup aset seperti kapal patroli, rusun ASN, dermaga, dan laptop.

Pada kesempatan tersebut, Sigit Rahardjo juga menyampaikan Kemenkeu Satu Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan fiskal di daerah melalui berbagai inisiatif yang melibatkan setiap unit di Kemenkeu.  Seperti Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat memberikan edukasi kepada calon pekerja migran dan mendukung UMKM melalui asistensi ekspor serta memfasilitasi pengusaha kawasan berikat dengan kemudahan arus barang. 

”Kanwil DJKN Lampung Bengkulu juga aktif dalam pengelolaan aset negara dengan reengineering portal lelang dan mendirikan Kedai Lelang UMKM, serta mendorong pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, Kanwil DJPb berperan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor untuk memberikan wawasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pengendalian inflasi serta pembiayaan pembangunan,” katanya. (pip/c1/rim)