APBN Regional Lampung Tumbuh Stabil

BANDARLAMPUNG – Terungkap pada press conference APBN KiTA Provinsi Lampung realisasi sampai 31 Oktober 2024 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu Nikodemus Sigit Rahardjo, Kamis (28/11), di Kanwil DJPb Lampung, bahwa ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan besar. Di antara pemicunya adalah penurunan aktivitas manufaktur global, tekanan fiskal di beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, serta konflik di Timur Tengah. 

Sigit mengatakan pelemahan ekonomi di sejumlah negara besar juga menambah ketidakstabilan ekonomi global. Meski demikian, menurutnya kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, tetap menunjukkan daya tahan.

BACA JUGA:Ela-Azwar Kuasai 264 Desa di Lampung Timur, Menang Telak di Banyak Kecamatan

’’Dampaknya memang turut dirasakan Lampung. Terutama pada sektor ekspor ke 10 negara tujuan utama yang terimbas ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa tekanan pada sektor manufaktur domestik juga tercermin dari Purchasing Managers Indeks (PMI) Indonesia yang berada di bawah 50 persen. Namun di tengah tantangan tersebut, menurutnya perekonomian Lampung masih mencatat capaian positif pada triwulan III 2024 dengan pertumbuhan PDRB sebesar 4,81 persen (yoy) dan 0,75 persen (yoy), menunjukkan daya tahan yang cukup baik meskipun ekspor menurun.

"Percepatan belanja dan pendapatan APBN di Lampung mendukung pemulihan ekonomi. Terutama di sektor-sektor strategis. Inflasi tetap terkendali di angka 1,94 persen (yoy) per Oktober 2024, sementara pertumbuhan daya beli atau konsumsi rumah tangga tetap positif," ujarnya.

Lebih lanjut, Sigit Rahardjo mengatakan di tengah ketidakpastian global, kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Oktober 2024 tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif.  Dimana, pendapatan negara mencapai Rp 9.31 triliun atau 81,69 persen dari target dengan pertumbuhan 10,48 persen (yoy). Kemudian didorong peningkatan pajak dalam negeri sebesar 11,76 persen (yoy) yang mencatatkan pertumbuhan di hampir semua jenis pajaknya. 

Di sisi lain, jelasnya, belanja negara tercatat sebesar Rp27,62 triliun atau 82,43 persen dari pagu. Tumbuh 10.23 persen (yoy) yang utamanya didukung penyerapan belanja K/L dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD).

Sementara defisit anggaran regional Lampung hingga akhir Oktober 2024, sebutnya, tercatat sebesar Rp18,31 triliun, meningkat 10,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  "Meski defisit melebar, hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan di tengah tantangan ekonomi global. Kinerja ini menunjukkan peran APBN sebagai instrumen yang terus dioptimalkan untuk menjaga daya tahan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung,” ucapnya. 

Lalu untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Oktober 2024, jelasnya, mencapai Rp7,97 triliun atau 71,98 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 12 persen (yoy);  Realisasi belanja pegawai meningkat 15.78 persen (yoy), dialokasikan untuk mendukung manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi guru Kemenag, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, dan PPPK. Sedangkan, realisasi belanja barang tumbuh 12,94 persen (yoy) difokuskan pada penyelenggaraan teknis Pemilu 2024, peningkatan kualitas perguruan tinggi, dan penguatan konektivitas.  

Namun, tukasnya, realisasi belanja modal terkontraksi 6 persen (yoy) akibat penurunan pagu dari tahun sebelumnya, meski realisasinya memperlihatkan percepatan.  "Belanja bansos meningkat 12,94 persen (yoy), terutama untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di perguruan tinggi Lampung," tuturnya.

Lanjutnya, fungsi pendidikan memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi BPP (26.47 persen). Diikuti fungsi ketertiban dan keamanan (23,10 persen), fungsi ekonomi (15,93 persen), dan fungsi pelayanan umum (15,25 persen). 

Sementara, berbagai program yang menyentuh masyarakat Lampung mencakup penyaluran KIP Kuliah untuk 6.298 mahasiswa, literasi kepada 599 generasi muda, dan bantuan operasional sekolah untuk 53.837 siswa.  Selain itu, 330 nelayan menerima pelatihan sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan, 1.700 bantuan pangan disalurkan, serta 131.650 keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (Baduta) didampingi dalam program 1.000 hari pertama kehidupan.

Sigit Rahardjo juga menyampaikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 17,94 triliun atau 83,08 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 9,52 persen (yoy). Menurutnya peningkatan ini terutama ditopang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.