Bawaslu Lampung Maksimalkan Pengawasan Distribusi Logistik Jelang Pungut Hitung Suara

bawaslu lampung maksimalkan pengawasan distribusi logistik jelang pungut hitung suara bandarlampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung melakukan finalisasi pengawasan distribusi logistik pilkada 2024.  anggota bawaslu lampung imam bukhari menjelaskan hal ini dilakukan menjelang hari pemungutan suara pada pemilihan serentak 2024 di provinsi lampung.  di mana, bawaslu lampung telah meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan logistik lainnya di seluruh kabupaten/kota se-provinsi lampung. pengawasan ini bertujuan memastikan distribusi logistik pemilu berjalan sesuai standar yang ditetapkan. dijelaskan dia, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) huruf a angka 6 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang telah beberapa kali diperbarui, bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi, termasuk pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten/kota se-provinsi lampung, ditemukan kekurangan dalam distribusi logistik tahap 1, yaitu: kotak suara: 15 unit; bilik suara: 50 unit; segel: 116.286 keping.  “selain itu, terdapat logistik yang belum dikirim, yaitu: sampul kubus: 82.313 pcs; formulir ukuran plano: 39.831 lembar; dpc ½ plano: 13.277 lembar,” ujarnya.  sementara itu, untuk logistik tahap 2, seperti surat suara dan alat bantu tunanetra (abtn), telah didistribusikan secara lengkap sesuai kebutuhan. namun, terdapat masalah dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, dengan ditemukan kerusakan pada 723 lembar surat suara, serta kekurangan 34.311 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “kekurangan logistik, seperti sampul kubus, formulir plano, dpc ½ plano, dan surat suara pemilihan gubernur, telah didistribusikan kembali ke gudang kpu kabupaten/kota pada tanggal 10-18 november 2024, dengan jumlah yang sesuai kebutuhan,” paparnya. dijelaskan dia, bawaslu menghadapi kesulitan dalam memaksimalkan pengawasan distribusi logistik karena kurangnya informasi yang jelas dari kpu mengenai waktu kedatangan logistik di gudang kabupaten/kota.  hal ini menyebabkan tim pengawas terlambat dalam melakukan pemantauan. selain itu, akses terbatas ke sistem informasi logistik (silog) kpu juga menjadi hambatan, karena bawaslu hanya memiliki hak akses sebagai view-er. distribusi logistik ke tps juga menghadapi kendala di beberapa titik rawan. pemetaan tps rawan ini menjadi bahan bagi bawaslu, kpu, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilu, media, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi potensi masalah agar pemungutan suara berlangsung lancar dan demokratis. untuk mengatasi tantangan ini, kata imam, bawaslu menyiapkan beberapa strategi pencegahan, antara lain: pengawalan dan pengawasan distribusi logistik: memastikan logistik pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan; patroli pengawasan: melakukan pengawasan di seluruh wilayah tps rawan. posko pengaduan masyarakat: menyediakan posko pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat, baik secara offline maupun online; dan kolaborasi dengan pemantau pemilu dan organisasi masyarakat: bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik.  “dengan langkah-langkah ini, bawaslu berharap pemilihan serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan bebas dari gangguan apapun,” ujarnya. sebelumnya, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi lampung telah menyelesaikan pemetaan potensi kerawanan tempat pemungutan suara (tps) di 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung. ini menindaklanjuti surat edaran bawaslu republik indonesia nomor 112 tahun 2024 mengenai identifikasi potensi tps rawan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar menjelaskan pemetaan ini untuk mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara pada pilkada 2024 dan menyusun langkah-langkah mitigasi guna memastikan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.  pemetaan ini diambil berdasarkan laporan dari kelurahan/desa di masing-masing kabupaten/kota yang mencatatkan kerawanan di wilayah mereka. proses pemetaan ini dilakukan selama enam hari, dari 10 hingga 15 november 2024. bawaslu lampung menyusun 8 variabel dan 28 indikator untuk mendeteksi potensi kerawanan di tps, meliputi: penggunaan hak pilih –seperti pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (tms), pemilih tambahan (dptb), hingga penyelenggara pemilihan yang berasal dari luar domisili tps. keamanan – termasuk riwayat kekerasan, intimidasi, dan penolakan penyelenggaraan pemungutan suara di tps; politik uang – meliputi riwayat praktik pemberian uang atau materi yang tidak sesuai ketentuan. lalu politisasi sara – mencakup potensi praktik penghinaan atau penghasutan terkait isu sara di sekitar tps. netralitas – indikasi ketidaknetralan petugas kpps, asn, tni/polri, serta perangkat desa yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. logistik – kerusakan atau kekurangan logistik pemungutan suara, keterlambatan distribusi, dan masalah lainnya terkait logistik. kemudian lokasi tps – masalah geografis, lokasi rawan konflik atau bencana, serta kedekatannya dengan lembaga pendidikan atau posko tim kampanye; jaringan internet dan listrik – kendala pada jaringan internet dan aliran listrik di lokasi tps. berdasarkan pemantauan dan analisis, bawaslu lampung mengidentifikasi sejumlah tps yang memiliki potensi kerawanan, seperti tps yang terdaftar dengan pemilih disabilitas, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, serta tps dengan kendala jaringan internet dan listrik. berikut beberapa indikator dan jumlah tps rawan terbanyak berdasarkan laporan dari masing-masing kabupaten/kota: pemilih disabilitas terdaftar pada dpt ada di 3.590 tps (waykanan, lampung selatan, pringsewu) serta pemilih dpt yang tidak memenuhi syarat (tms) di 2.145 tps (bandarlampung, lampung tengah, lampung selatan). kemudian penyelenggara pemilihan di tps yang bukan domisili di 1.086 tps (bandarlampung, pringsewu, lampung selatan); kendala jaringan internet 704 tps (tanggamus, waykanan, lampung selatan); kendala aliran listrik 119 tps (lampung tengah, lampung barat, waykanan). (selengkapnya lihat grafis) ’’bawaslu juga mengidentifikasi sejumlah tps yang memiliki riwayat kerusakan logistik, intimidasi, serta adanya praktik politik uang dan politisasi sara,” ujarnya. sebagai langkah pencegahan, bawaslu provinsi lampung telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi kerawanan di tps, antara lain: patroli pengawasan di wilayah tps rawan; koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum; edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu yang bersih dan demokratis. kemudian, optimalisasi pelaporan digital melalui sistem siwaslih untuk pelaporan potensi kerawanan; kolaborasi dengan pemantau pemilu, organisasi masyarakat, dan pengawas partisipatif; pengawalan distribusi logistik untuk memastikan distribusi tepat waktu dan jumlah; dan posko pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara online maupun offline. bawaslu lampung juga mengimbau kepada kpu provinsi lampung untuk memperhatikan dan mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dengan koordinasi yang baik bersama stakeholder terkait. dengan pemetaan tps rawan ini diharapkan proses pemungutan suara pada pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan demokratis tanpa gangguan yang berarti.  (bwl/c1/abd)

Tag

• # distribusi logistik
• # pemilihan serentak 2024
• # pengawasan pemilu
• # bawaslu
• # pemilu
• # lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•