Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung Terima 227 Pengaduan, Kasus Pencabulan Masih Mendominasi

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 22 Nov 2024 - 21:39

JANGAN RAGU LAPORKAN: Komnas Perlindungan Anak Bandarlampung mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kekerasan seksual terhadap anak agar bisa segera ditangani dan dicegah.-FOTO IST-

BANDARLAMPUNG – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Bandarlampung selama lima tahun terakhir menerima 227 pengaduan dari masyarakat terkait perlindungan anak.

Kasus pencabulan menjadi kategori yang paling mendominasi, dengan 11 kasus dilaporkan sepanjang tahun 2024 hingga November ini.

Sejak Januari hingga November 2024, Komnas PA Bandar Lampung mencatatkan 69 laporan terkait perlindungan anak, yang terdiri dari berbagai kategori.

Kasus dengan jumlah terbanyak berasal dari masalah pendidikan, yakni sebanyak 28 kasus, diikuti dengan sengketa anak (15 kasus), pencabulan (11 kasus), bullying (7 kasus), kenakalan remaja (5 kasus), dan anak yang bermasalah dengan hukum (2 kasus).

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, Komnas PA Bandar Lampung menerima 50 laporan dengan rincian kasus yang meliputi kekerasan terhadap anak (16 kasus).

Sengketa anak (10 kasus), pencabulan (10 kasus), bullying (5 kasus), masalah pendidikan (4 kasus), anak bermasalah dengan hukum (4 kasus), penelantaran (2 kasus), dan pekerja anak (1 kasus).

Pada tahun sebelumnya, 2022, terdapat 48 kasus yang dilaporkan dengan rincian: pencabulan (13 kasus), kekerasan terhadap anak (9 kasus), sengketa anak (9 kasus), penelantaran (5 kasus), anak bermasalah dengan hukum (4 kasus), pendidikan (4 kasus), dan bullying (4 kasus).

Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi Passa, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih berani untuk melaporkan jika melihat adanya indikasi kekerasan seksual pada anak, karena dengan melaporkan, kasus tersebut dapat dicegah dan segera ditindaklanjuti," ujar Ahmad Apriliandi Passa.

Komnas PA Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak dan meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.

Sebelumnya, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata masih menyisakan masalah. Hal ini tercermin dari posko aduan PPDB yang dibuka oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Bandar Lampung.

Ketua Komnas PA Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi Passa menyatakan, pihaknya membuka posko aduan PPDB sejak sepekan lalu. Sejauh ini, pihaknya telah menerima sekitar 11 pengaduan dari orang tua calon anak didik tahun ajaran 2024/2025.

"Iya benar, kita terima 11 pengaduan masyarakat tentang PPDB. Terdiri dari 10 pengaduan PPDB SMA dan 1 Pengaduan PPDB SMP," kata Andi -sapaan akrab Ahmad Apriliandi Passa, Selasa, 25 Juni 2024.

komnas perlindungan anak bandar lampung terima 227 pengaduan, kasus pencabulan masih mendominasi                            bandarlampung – komisi nasional perlindungan anak (komnas pa) kota bandarlampung selama lima tahun terakhir menerima 227 pengaduan dari masyarakat terkait perlindungan anak. 
kasus pencabulan menjadi kategori yang paling mendominasi, dengan 11 kasus dilaporkan sepanjang tahun 2024 hingga november ini.
sejak januari hingga november 2024, komnas pa bandar lampung mencatatkan 69 laporan terkait perlindungan anak, yang terdiri dari berbagai kategori.
baca juga:pj. gubernur samsudin: ipp lampung masih di bawah target nasional 
kasus dengan jumlah terbanyak berasal dari masalah pendidikan, yakni sebanyak 28 kasus, diikuti dengan sengketa anak (15 kasus), pencabulan (11 kasus), bullying (7 kasus), kenakalan remaja (5 kasus), dan anak yang bermasalah dengan hukum (2 kasus).
sebagai perbandingan, pada tahun 2023, komnas pa bandar lampung menerima 50 laporan dengan rincian kasus yang meliputi kekerasan terhadap anak (16 kasus). 
sengketa anak (10 kasus), pencabulan (10 kasus), bullying (5 kasus), masalah pendidikan (4 kasus), anak bermasalah dengan hukum (4 kasus), penelantaran (2 kasus), dan pekerja anak (1 kasus).
pada tahun sebelumnya, 2022, terdapat 48 kasus yang dilaporkan dengan rincian: pencabulan (13 kasus), kekerasan terhadap anak (9 kasus), sengketa anak (9 kasus), penelantaran (5 kasus), anak bermasalah dengan hukum (4 kasus), pendidikan (4 kasus), dan bullying (4 kasus).
ketua komnas perlindungan anak kota bandar lampung, ahmad apriliandi passa, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak. 
"kami mengimbau agar masyarakat lebih berani untuk melaporkan jika melihat adanya indikasi kekerasan seksual pada anak, karena dengan melaporkan, kasus tersebut dapat dicegah dan segera ditindaklanjuti," ujar ahmad apriliandi passa.
komnas pa bandar lampung terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak dan meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.
sebelumnya,  proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) ternyata masih menyisakan masalah. hal ini tercermin dari posko aduan ppdb yang dibuka oleh komisi nasional perlindungan anak (komnas pa) bandar lampung. 
ketua komnas pa bandar lampung, ahmad apriliandi passa menyatakan, pihaknya membuka posko aduan ppdb sejak sepekan lalu. sejauh ini, pihaknya telah menerima sekitar 11 pengaduan dari orang tua calon anak didik tahun ajaran 2024/2025.
"iya benar, kita terima 11 pengaduan masyarakat tentang ppdb. terdiri dari 10 pengaduan ppdb sma dan 1 pengaduan ppdb smp," kata andi -sapaan akrab ahmad apriliandi passa, selasa, 25 juni 2024. 
andi menambahkan, jenis pengaduan yang diterima pihaknya cukup beragam. namun sebagian besar terkait masalah sistem. "yang (tingkat) sd kan sudah selesai penerimaannya, tapi masih kita pantau. pengaduan dari orang tua calon peserta didik itu di antaranya terkait mekanisme penerimaan dan durasi verifikasi data. ada yang mengadu kenapa verifikasinya lama, lalu ada juga yang namanya tidak tampil di sistem," terang andi.
kemudian, kata dia, ada juga yang mengadukan masalah zonasi. “ada yang mengadu nama calon peserta didik muncul di sistem. padahal pengadu yakin, nama tersebut tidak berdomisili di situ," ucap andi.
aduan lainnya terkait jalur penerimaan khusus di bandar lampung yakni sistem bina lingkungan (biling). "meski belum terima pengaduan biling tahun ajaran sekarang, pada tahun-tahun sebelumya ada calon peserta didik yang ditolak oleh sekolah," jelasnya.
dijelaskan, pada tahun lalu ada sekolah menolak calon peserta didik padahal semua persyaratan sudah lengkap termasuk keterangan tidak mampu. lalu, ada pula yang mendaftar melalui jalur afirmasi padahal dia tidak berhak menggunakan jalur tersebut.
andi menerangkan, semua aduan masih mereka inventarisasi sambil berkordinasi dengan instansi lain. "nanti kita koordinasikan dengan dinas pendidikan dan ombudsman. tetapi, poin pentingnya warga jangan ragu ataupun takut mengadu jika merasa ada kecurangan," tegasnya.
terpisah, kepala perwakilan ombudsman ri lampung, nur rakhman yusuf, menyampaikan, pihaknya menerima satu laporan proses ppdb sma di lampung. aduan terkait tidak terimanya salah satu calon peserta didik karena masalah administrasi sekolah.
"masih ada yang konsultasi. kalau yang sampai ke ombudsman ri lampung baru satu laporan terkait proses ppdb terkait tidak diterimanya salah satu peserta didik karena masalah administrasi di sekolah," katanya singkat.
sementara itu, proses ppdb tingkat sma di kabupaten lampung utara (lampura) dikeluhkan orang tua siswa. mereka menilai ada indikasi rekayasa dalam ppdb ini.
indikasi muncul lantaran banyak calon peserta didik yang seharusnya diterima namun pada kenyataannya ditolak. khususnya di sekolah-sekolah favorit, seperti sma negeri 1 dan sma negeri 3 kotabumi.
sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak sekolah mengaku baru mendengar persoalan tersebut. untuk saat ini, pihak sekolah menyatakan baru memverifikasi faktual untuk jalur afirmasi yang mengutamakan penerima bantuan pkh, bnpt, kip dan lainnya. 
"sejauh ini kami belum uji petik, nanti saat dilakukan evaluasi akan turun ke lapangan melihat kebenarannya," ujar ketua panitia ppdb sma negeri 1 kotabumi, yuslina saat ditemui di ruangannya pada hari penutupan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua.
menurutnya, saat ini mekanisme rekrutmen peserta didik di tingkat sma telah banyak perubahan. termasuk jalur zonasi yang kerap menimbulkan polemik di tingkat masyarakat itu. seperti kk harus menyertakan orang tua dan peraturan mengikat lain.
"kalau ada yang seperti itu, nanti akan kami laporkan kepada mkks melalui kepala sekolah," terangnya.
serupa dengan sma negeri 1, pihak sma negeri 3 kotabumi pun mengaku baru mengetahui persoalan tersebut. pihaknya berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
"kami juga belum ke tahapan verifikasi ke lapangan. untuk melihat sejauh mana informasi yang kami terima ini. kami bersyukur ada saran dan kritik membangun ini. mudah-mudahan dapat diperbaiki ke depannya," ujar koodinator bidang informasi ppdb sma negeri 3 kotabumi, afrizal.
berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, calon siswa yang dapat peringkat pertama jalur zonasi di sma negeri 1 kotabumi itu hanya berjarak 52 meter. namun yang menjadi keanehan, diduga berasal dari daerah bernah, kecamatan kotabumi selatan. 
sementara dalam aplikasi ppdb, masuk ke dalam rangking satu. juga ada di rangking 70-an, hanya berjarak 335 meter dilihat dalam aplikasi ppdb pada tanggal 23 juni 2024 sekitar pukul 14.00. dengan alamat di desa taman jaya, kecamatan kotabumi selatan domisili kk-nya berasal dari kota alam.
"tapi masalahnya, itu tidak ada nama jalan. sementara untuk yang lain menyertakan nama jalannya. masak anak kami yang berada di bangau lima, kelurahan tanjung harapan keluar dari perangkingan," keluh seorang wali murid yang minta identitasnya tidak dikorankan.
belum lagi, di sma negeri 3 itu ada yang berasal dari batam, provinsi kepulauan riau masuk dalam zona sekolah. dengan alamat terakhir di kelurahan kota alam tanpa disertai jalan yang jelas. sementara dalam aplikasi, seharusnya disertakan.
"namun, itu seperti tidak dijalankan. baik mekanisme, maupun sop-nya. jadi masyarakatlah yang paling dirugikan, khususnya yang benar-benar ingin bersekolah dengan kemampuan keuangan pas-pasan berada tidak jauh dari sekolah dituju," timpal warga lainnya, ad. (leo/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan