Menakar Dampak Pemutihan Kredit Macet Petani dan Nelayan

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 22 Nov 2024 - 21:12

Kebijakan pemutihan diharapkan dapat membantu sektor perbankan untuk kembali menyalurkan kredit, khususnya bagi petani dan nelayan yang membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usaha, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Dukungan pemerintah dalam bentuk stimulus tambahan boleh jadi termasuk dukungan dalam bentuk suntikan dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dengan dukungan itu, proses restrukturisasi utang dapat berjalan optimal tanpa menggerus cadangan bank secara signifikan. Sebab, bank pun telah mempersiapkan langkah mitigasi yang diperlukan terkait dengan hapus buku dan tagih kredit macet.

Kebijakan pemutihan utang itu juga merupakan pengembangan kebijakan pasca penerbitan aturan UU No 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung sebagai kerugian negara.

Berdasar catatan OJK per Agustus 2024, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian tercatat Rp 517,253 triliun per Agustus 2024, naik 6,9 persen yoy bila dibandingkan dengan periode sebelumnya Rp 483,862 triliun.

Dari jumlah tersebut, kredit yang berubah status menjadi macet atau non performing loan (NPL) mencapai Rp 10,755 triliun per Agustus 2024, naik 14,85 persen yoy dari tahun sebelumnya Rp 9,364 triliun.

Sementara itu, kredit ke sektor perikanan tercatat Rp 20,492 triliun per Agustus 2024, menurun 0,29 persen yoy bila dibandingkan tahun lalu Rp 20,552 triliun. Dari jumlah tersebut, yang jatuh menjadi NPL tercatat Rp 1,115 triliun, turun 2,10 persen yoy dari tahun lalu Rp 1,139 triliun.

Namun, di sisi lain, pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti dampak negatif dari kebijakan itu.

Pertama, fasilitas pemutihan utang macet itu merangsang pihak debitur selalu mengandalkan program pemutihan dalam penyelesaian kewajibannya.

Karena itu, bila peraturan tersebut hendak direalisasikan, harus dipertimbangkan target penerima fasilitas pemutihan dengan jelas dan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan UU Perbankan yang ada sehingga bank juga tidak dirugikan.

Kedua, ke depan perlunya melibatkan institusi koperasi dalam penyaluran kembali kredit pembiayaan pada para nelayan dan petani pasca mendapat fasilitas pemutihan.

Dana pinjaman akan disalurkan melalui koperasi yang berkolaborasi dengan pihak bank dalam mengawasi penggunaan dana oleh anggotanya (UKM petani, perkebunan, dan nelayan). Pendekatan berbasis kelompok itu diharapkan menumbuhkan tanggung jawab bersama dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Dengan skema itu, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi agen penyalur kredit, tetapi juga menjadi motor penggerak yang mendukung peningkatan produksi pangan lokal. Juga, meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan anggota di perdesaan melalui mobilisasi badan usaha milik desa (BUMDes). (*)

*)Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship & Leadership dan kandidat doktor di Program S-3 PSDM Universitas Airlangga

menakar dampak pemutihan kredit macet petani dan nelayan                            oleh: sukarijanto*
kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi para nelayan dan petani yang terbelit kredit macet di bank-bank pelat merah. presiden prabowo subianto dikabarkan akan menghapus utang kredit macet petani dan nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). 
langkah pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan, dan pelaku umkm di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan. misalnya, bencana alam gempa bumi dan hantaman pandemi covid-19. 
mereka saat ini masuk daftar hitam atau blacklist pada sistem layanan informasi keuangan (slik) otoritas jasa keuangan (ojk). 
kebijakan hapus dan tagih kredit macet umkm disusul pemutihan utang kredit macet petani dan nelayan tidak hanya menguntungkan para debitur yang bermasalah. namun, juga menguntungkan bank bumn. 
dengan demikian, wacana baru itu juga disambut positif oleh sektor perbankan karena dinilai dapat membuka peluang penyaluran kredit baru bagi bank. 
baca juga:bumd corner showroom promosi produk bumd di lampung 
sebagai informasi, beleid baru tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada umkm dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta umkm lainnya. 
peraturan pemerintah (pp) yang mencakup pemutihan utang umkm, petani, dan nelayan telah resmi diteken presiden prabowo subianto. persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut telah mengatur dari jumlah nominal utang macet hingga pengelompokan jenis nasabah. 
di antaranya, kelompok nelayan dan petani yang memiliki kredit macet sebesar rp 500 juta untuk kategori usaha dan rp 300 juta untuk kategori perseorangan. 
selain itu, nasabah penerima manfaat fasilitas tersebut harus memenuhi kategori benar-benar tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.
 
para penerima manfaat pemutihan kredit macet merupakan pelaku umkm yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya oleh bank pemerintah. 
gagasan pemerintah untuk melakukan pemutihan kredit macet tersebut muncul setelah presiden prabowo subianto menerima keluhan, saran, dan aspirasi para nelayan dan petani beberapa waktu lalu. 
bak gayung bersambut, prabowo subianto pun pada 25 oktober 2024 mewacanakan akan menghapus utang bank bagi kurang lebih 6 juta nelayan dan petani. sebagaimana diketahui, hapus buku dan hapus tagih adalah tindakan terakhir yang dilakukan bank terhadap kredit macet yang sudah tidak bisa ditagih lagi. 
itu juga akan berpengaruh pada pemutihan slik ojk. artinya, para petani dan nelayan tidak lagi di-blacklist dari data perbankan. dengan begitu, mereka bisa kembali mengajukan kredit dan pembiayaan. 
pasalnya, selama ini bank bumn hanya bisa menghapus-bukukan kredit macet sehingga umkm, termasuk petani dan nelayan, statusnya masih tetap terdata di slik ojk sebagai kreditur aktif meskipun belum bisa melunasi utangnya. 
kredit macet sering kali menjadi masalah pelik bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menengah (umkm). sebab, utang yang menumpuk dapat menghambat produktivitas mereka dan membatasi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 
efek berganda kredit macet menciptakan beban ekonomi yang berat yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan mereka dan perputaran roda ekonomi secara keseluruhan. padahal, kontribusi umkm, sebagai salah satu elemen penyangga perekonomian nasional, masih sangat tinggi. 
di saat perlambatan ekonomi global yang kian menekan penerimaan negara, umkm masih relatif tangguh memberikan sumbangsih yang cukup signifikan. 
bahkan, di tengah sejumlah korporasi bertumbangan di tengah perlambatan ekonomi global, sektor umkm masih menunjukkan keperkasaannya dalam mengarungi kondisi ekonomi yang sulit. 
umkm, mesin penggerak perekonomian
menkeu sri mulyani, pada acara seminar microfinance outlook dengan para bankir pada maret 2024, mengatakan bahwa kontribusi sektor umkm terhadap produk domestik bruto (pdb) begitu sangat besar. 
dengan persentase sebesar 61 persen yang bernilai rp 8.574 triliun setiap tahun, umkm indonesia jauh melampaui jika dibandingkan dengan negara asean lainnya. di samping sebagai salah satu elemen penyumbang pdb yang sangat menjanjikan, angka serapan umkm terhadap tenaga kerja juga cukup tinggi. 
adapun daya serap tenaga kerja umkm itu sekitar 117 juta pekerja (97 persen), lebih tinggi daripada beberapa negara asia lainnya seperti thailand (85,5 persen), korea selatan (83,1 persen), jerman (79 persen), singapura (71,4 persen), pakistan (70 persen), jepang (70 persen), dan malaysia (66,2 persen). 
meski sempat goyah didera pandemi covid-19, sekitar 60 juta lebih pelaku sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) tetap bergerak dan survive. bahkan, mereka mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi melebihi sektor-sektor lainnya. 
tak dimungkiri, mereka pernah memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan kondisi krisis ekonomi 1998 dan 2008. kendati ujian cukup berat, sektor itu mampu survive di tengah badai, bahkan tetap mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 61,07 persen pdb (kemenko perekonomian, 2023)
melihat potensi besar yang ditorehkan umkm dalam pertumbuhan ekonomi nasional, gagasan pemerintah untuk memutihkan kredit macet nelayan dan petani patut disambut positif. 
kebijakan itu sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk meringankan beban petani dan nelayan yang memiliki utang lama, bahkan sebelum masa pandemi covid-19. 
kebijakan pemutihan diharapkan dapat membantu sektor perbankan untuk kembali menyalurkan kredit, khususnya bagi petani dan nelayan yang membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usaha, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. 
dukungan pemerintah dalam bentuk stimulus tambahan boleh jadi termasuk dukungan dalam bentuk suntikan dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). 
dengan dukungan itu, proses restrukturisasi utang dapat berjalan optimal tanpa menggerus cadangan bank secara signifikan. sebab, bank pun telah mempersiapkan langkah mitigasi yang diperlukan terkait dengan hapus buku dan tagih kredit macet. 
kebijakan pemutihan utang itu juga merupakan pengembangan kebijakan pasca penerbitan aturan uu no 4 tahun 2023 (uu p2sk) yang memperbolehkan bank-bank bumn untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung sebagai kerugian negara. 
berdasar catatan ojk per agustus 2024, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian tercatat rp 517,253 triliun per agustus 2024, naik 6,9 persen yoy bila dibandingkan dengan periode sebelumnya rp 483,862 triliun. 
dari jumlah tersebut, kredit yang berubah status menjadi macet atau non performing loan (npl) mencapai rp 10,755 triliun per agustus 2024, naik 14,85 persen yoy dari tahun sebelumnya rp 9,364 triliun. 
sementara itu, kredit ke sektor perikanan tercatat rp 20,492 triliun per agustus 2024, menurun 0,29 persen yoy bila dibandingkan tahun lalu rp 20,552 triliun. dari jumlah tersebut, yang jatuh menjadi npl tercatat rp 1,115 triliun, turun 2,10 persen yoy dari tahun lalu rp 1,139 triliun. 
namun, di sisi lain, pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti dampak negatif dari kebijakan itu. 
pertama, fasilitas pemutihan utang macet itu merangsang pihak debitur selalu mengandalkan program pemutihan dalam penyelesaian kewajibannya. 
karena itu, bila peraturan tersebut hendak direalisasikan, harus dipertimbangkan target penerima fasilitas pemutihan dengan jelas dan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan uu perbankan yang ada sehingga bank juga tidak dirugikan. 
kedua, ke depan perlunya melibatkan institusi koperasi dalam penyaluran kembali kredit pembiayaan pada para nelayan dan petani pasca mendapat fasilitas pemutihan. 
dana pinjaman akan disalurkan melalui koperasi yang berkolaborasi dengan pihak bank dalam mengawasi penggunaan dana oleh anggotanya (ukm petani, perkebunan, dan nelayan). pendekatan berbasis kelompok itu diharapkan menumbuhkan tanggung jawab bersama dan meminimalkan risiko gagal bayar. 
dengan skema itu, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi agen penyalur kredit, tetapi juga menjadi motor penggerak yang mendukung peningkatan produksi pangan lokal. juga, meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan anggota di perdesaan melalui mobilisasi badan usaha milik desa (bumdes). (*)
*)sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di institute of global research for economics, entrepreneurship & leadership dan kandidat doktor di program s-3 psdm universitas airlangga

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan